Pemerintah terus mendorong percepatan swasembada pangan sebagai langkah strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Berbagai kebijakan dan program telah digalakkan guna memastikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri tanpa bergantung pada impor. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam mencapai target swasembada pangan. Menurutnya, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) siap berkontribusi melalui alokasi Dana Desa sebesar Rp16 triliun untuk mendukung implementasi Program Ketahanan Pangan. Dana ini akan digunakan untuk mendorong sektor pertanian dan peternakan di desa-desa agar dapat berproduksi secara optimal.
Di tingkat daerah, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda juga menunjukkan komitmennya dengan menggandeng Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk mempercepat swasembada pangan di provinsinya. Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah pembangunan peternakan serta peremajaan puluhan hektare kebun yang sudah ada. Maluku Utara saat ini masih mengandalkan impor dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan daging, terutama dari Bugis dan Jawa. Dengan adanya program pengembangan peternakan ini, diharapkan ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dapat dikurangi secara signifikan. Selain itu, rencana pembukaan lahan baru untuk komoditas jagung dan padi menjadi bagian dari strategi peningkatan produksi pangan di Maluku Utara.
Dalam skala yang lebih luas, Kementerian Pertanian menargetkan pembukaan tiga juta hektare lahan sawah serta pembangunan klaster pertanian modern di 12 provinsi, termasuk Maluku Utara, Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Program ini bertujuan untuk mempercepat swasembada pangan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia di masa depan. Klaster pertanian modern ini diyakini mampu meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto secara signifikan, dengan perputaran uang yang lebih besar dari hulu ke hilir.
Selain itu, peran sektor industri juga menjadi perhatian dalam upaya swasembada pangan. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk memperkuat industri peternakan nasional. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha diperlukan guna meningkatkan produksi serta pemasaran ayam petelur dan sapi pedaging. Pemerintah juga siap memberikan dukungan dalam bentuk panduan budidaya dan pemasaran untuk memastikan industri peternakan dapat berkembang secara berkelanjutan. Dengan optimalisasi pabrik pakan yang tersebar di berbagai daerah, diharapkan produksi daging sapi, ayam, dan telur dapat meningkat secara signifikan guna mendukung ketahanan pangan nasional.
Dalam konteks swasembada pangan, tidak hanya sektor pertanian dan peternakan yang menjadi perhatian, tetapi juga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi pertanian modern, penggunaan pupuk organik, serta pengelolaan irigasi yang efisien menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas. Pemerintah terus mendorong adopsi teknologi pertanian berbasis digital guna meningkatkan hasil pertanian dan mengurangi potensi gagal panen. Dengan memanfaatkan big data dan kecerdasan buatan, petani dapat memprediksi cuaca, mengelola lahan dengan lebih efisien, serta mengoptimalkan penggunaan air dan pupuk.
Selain itu, edukasi dan pelatihan bagi petani juga menjadi bagian dari strategi swasembada pangan. Pemerintah bersama perguruan tinggi dan lembaga riset terus mengembangkan program pelatihan bagi petani agar mereka dapat mengadaptasi metode pertanian modern. Penguatan penyuluh pertanian di desa-desa juga menjadi perhatian, karena merekalah yang berada di garis depan dalam mendampingi petani untuk menerapkan inovasi baru.
Upaya lain yang tak kalah penting adalah penguatan pasar bagi hasil pertanian dalam negeri. Pemerintah berupaya untuk memastikan harga komoditas pangan tetap stabil dengan memperkuat jalur distribusi dan mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan memastikan pasokan pangan yang cukup dan harga yang stabil, kesejahteraan petani juga dapat meningkat, sehingga mereka semakin termotivasi untuk meningkatkan produksi.
Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang berpotensi mempengaruhi produktivitas pertanian, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi. Pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, peningkatan sistem irigasi hemat air, serta diversifikasi komoditas menjadi bagian dari strategi ketahanan pangan nasional. Kolaborasi dengan lembaga penelitian dan universitas terus dilakukan guna menemukan solusi terbaik bagi sektor pertanian Indonesia.
Upaya pemerintah dalam mendorong percepatan swasembada pangan ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Dengan berbagai strategi yang telah disiapkan, seperti alokasi Dana Desa, pembukaan lahan pertanian baru, pembangunan klaster pertanian modern, serta kolaborasi dengan dunia usaha, Indonesia semakin dekat dengan tujuan menjadi negara yang mandiri dalam produksi pangan. Tantangan tetap ada, terutama dalam hal infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia, namun dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, swasembada pangan bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan target yang dapat dicapai dalam waktu dekat. Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa, swasembada pangan akan menjadi kenyataan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
)* Penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Publik
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews