Jakarta - Pemerintah memastikan bahwa Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mulai dicairkan pada pertengahan tahun 2025. Hal ini menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025, yang mengatur skema tukin bagi dosen yang selama ini belum masuk dalam sistem remunerasi nasional.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,66 triliun. “Dana ini mencakup 12 bulan tukin, tunjangan hari raya, dan gaji ke-13 bagi para dosen ASN,” jelasnya.
Skema ini mencakup tiga kelompok dosen ASN: dosen dari satuan kerja (satker) PTN, dosen PTN BLU yang belum menerima remunerasi, dan dosen dari lembaga layanan Dikti. “Totalnya mencapai 31.066 dosen yang akan menerima manfaat,” tambah Sri Mulyani.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto menjelaskan bahwa proses teknis tengah disiapkan untuk memastikan pencairan dapat dimulai Juli 2025.
“Kami sedang menyempurnakan sinkronisasi data dan verifikasi beban kerja dosen bersama KemenPAN-RB dan Kemenkeu,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa tukin ini bukan hanya soal nominal, tapi penghormatan atas integritas profesi dosen.
Perpres ini menjadi hasil nyata dari rangkaian advokasi publik, surat terbuka, hingga aksi damai yang dilakukan komunitas akademik sejak tahun 2024.
“Ini adalah langkah konkret yang menandai pengakuan negara atas peran strategis dosen dalam pembangunan SDM,” ujar Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto.
Pemerintah menegaskan bahwa pendidikan tinggi tetap menjadi prioritas dalam belanja negara. “Kita tetap menjaga gaji dosen, tunjangan, dan beasiswa sebagai prioritas utama,” tegas Sri Mulyani.
Lebih dari itu, hadirnya tukin juga diharapkan mendorong produktivitas riset, kolaborasi internasional, dan inovasi akademik. Dosen yang sejahtera akan lebih siap menjawab tantangan global.
Pemerintah berharap momentum ini juga menarik kembali minat generasi muda untuk mengabdikan diri sebagai dosen ASN. Profesi ini harus kembali menjadi cita-cita yang membanggakan, bukan pilihan terakhir.
Perpres 19/2025 bukan sekadar regulasi administratif, tapi penanda sejarah. Hal ini adalah bukti bahwa komitmen pemerintah dalam perjuangan yang etis, ilmiah, dan konstitusional tidak sia-sia.
Kepastian pemberian Tukin diharapkan mampu memberikan dampak bagi kinerja bagi para dosen sehingga memberikan impact terhadap kemajuan pendidikan tinggi dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul, mampu berkompetitif bagi dunia kerja ke depan.
(*)
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews