Oleh: Silvia AP
Dalam dinamika ekonomi global yang terus bergerak cepat, kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump menjadi salah satu pemicu utama ketegangan dagang internasional. Salah satunya adalah penerapan tarif impor yang tinggi terhadap berbagai produk dari luar negeri, termasuk dari negara berkembang seperti Indonesia. Kebijakan ini, walaupun diklaim sebagai langkah untuk melindungi industri dalam negeri AS, secara langsung berdampak pada neraca perdagangan dan keberlangsungan ekspor negara mitra, termasuk Indonesia.
Di tengah tantangan tersebut, pemerintah Indonesia mengambil serangkaian langkah konkret sebagai bentuk respons yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga strategis dan visioner. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam terhadap dinamika global, melainkan aktif mengambil posisi yang tegas dalam menjaga kepentingan nasional.
Pengamat mata uang Ibrahim Assuabi mengatakan, dengan beban tarif yang lebih tinggi daya saing ekspor nasional ke pasar AS dipastikan melemah. Adapun kabar baiknya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat serta menopang industri yang terdampak oleh penurunan ekspor akibat tarif impor AS.
Menghadapi negara adidaya seperti AS memerlukan pendekatan diplomatik yang cermat, berbasis data, dan memperlihatkan nilai tambah yang dapat diberikan Indonesia dalam hubungan dagang bilateral. Pemerintah Indonesia memanfaatkan pendekatan berbasis kerja sama dan win-win solution, yang tidak hanya mengandalkan retorika, tetapi juga argumentasi yang kuat mengenai kontribusi Indonesia terhadap stabilitas ekonomi kawasan dan global.
Selain melalui jalur diplomatik, langkah konkret pemerintah juga terlihat dalam diversifikasi pasar ekspor. Kesadaran bahwa ketergantungan terhadap satu pasar utama berisiko tinggi mendorong pemerintah untuk membuka peluang ke pasar alternatif. Negara-negara di Asia Selatan, Afrika, dan Timur Tengah menjadi target utama pengembangan pasar baru. Pemerintah bekerja sama dengan asosiasi industri dan eksportir untuk mengidentifikasi potensi produk dan negara tujuan, sekaligus memperluas jaringan dagang melalui perjanjian perdagangan bilateral maupun regional.
Langkah lain yang tidak kalah penting adalah pemberian insentif dan dukungan kepada sektor industri terdampak. Pemerintah menggulirkan sejumlah kebijakan fiskal yang ditujukan untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing ekspor. Di antaranya adalah pengurangan tarif pajak untuk bahan baku, kemudahan akses pembiayaan ekspor, serta dukungan terhadap sertifikasi internasional. Kebijakan ini sangat penting, mengingat tekanan tarif dari luar negeri harus diimbangi dengan efisiensi dan keunggulan kompetitif dari dalam negeri.
Selain itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan mengatakan sangat mengapresiasi langkah pemerintah dalam merespons kebijakan Trump. Menurutnya, kebijakan pemerintah dalam merespons tarif impor baru AS membuat Indonesia dapat mempertahankan daya saing di pasar internasional tanpa harus terlibat dalam konflik dagang yang merugikan banyak pihak.
Dukungan pemerintah juga mencakup peningkatan infrastruktur penunjang ekspor. Pelabuhan, jalur distribusi, dan layanan logistik menjadi perhatian utama dalam rangka memperlancar arus barang keluar-masuk. Pemerintah menyadari bahwa daya saing produk tidak hanya ditentukan oleh harga dan kualitas, tetapi juga oleh kecepatan pengiriman dan efisiensi logistik. Investasi di bidang ini terus ditingkatkan melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya menanggapi tantangan secara simbolik, melainkan dengan kebijakan nyata yang menyentuh berbagai aspek. Dari sisi diplomasi, pasar, insentif, hingga infrastruktur, semuanya diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam peta perdagangan global yang tengah mengalami pergeseran.
Penting untuk dipahami bahwa respons pemerintah terhadap kebijakan tarif AS bukan sekadar pertahanan terhadap gangguan sementara, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, krisis dijadikan sebagai momentum untuk melakukan transformasi. Pemerintah tidak terjebak pada narasi keluhan, melainkan menjadikan hambatan sebagai peluang untuk memperbaiki sistem perdagangan dan industri dalam negeri.
Sebelumnya, Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi kebijakan tarif impor baru AS sudah tepat. Dia menyebut strategi yang dilakukan Presiden Prabowo adalah dual track strategy, sebab Indonesia melakukan komunikasi dengan para pemimpin ASEAN dan secara simultan mengirimkan tim negosiasi yang kuat ke Washington DC juga tepat.
Dalam konteks global yang serba tidak pasti, kemampuan suatu negara untuk beradaptasi dan bertindak cepat menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah Indonesia telah membuktikan kapasitasnya dalam hal ini. Alih-alih terpuruk di tengah tekanan eksternal, pemerintah memilih untuk bersikap proaktif dan membangun fondasi baru bagi perdagangan dan industri nasional.
Langkah-langkah konkret ini perlu mendapat apresiasi, bukan hanya karena sifatnya yang cepat dan tepat, tetapi juga karena mencerminkan kepemimpinan yang tanggap terhadap perubahan global. Di saat banyak negara masih mencari arah, Indonesia telah menapaki jalan transformasi yang berkelanjutan. Keterlibatan lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan ini juga memperlihatkan semangat kolaborasi yang menjadi kekuatan utama dalam menghadapi tantangan global.
Ke depan, penting bagi pemerintah untuk menjaga konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan serta terus melakukan evaluasi terhadap dampaknya. Dalam dunia yang terus berubah, kebijakan tidak boleh statis. Fleksibilitas, keterbukaan terhadap masukan, serta kesediaan untuk menyesuaikan arah strategi merupakan bagian dari komitmen terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
)* Penulis adalah tim redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ideas
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews