Aksi Demo 1 Maret Berpotensi Ganggu Keamanan Pasca Pemilu 2024

Oleh : Naomi Leah Christine 

Adanya provokasi berupa penyebaran berita bohong atau isu hoaks hingga ajakan untuk melakukan aksi unjuk rasa dan berdemonstrasi pada Jumat 1 Maret 2024 jelas sangat berbahaya karena dapat mengganggu keamanan bangsa pasca pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Tidak bisa dipungkiri bahwa memang di balik banyak aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan, biasanya justru akan berakhir dengan kericuhan dan diwarnai dengan unsur anarkisme oleh beberapa pihak tidak bertanggung jawab.
Padahal sudah banyak pihak, termasuk dari aparat keamanan sendiri yang terus mengimbau dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah terpancing adanya provokasi apalagi menggunakan isu yang masih belum jelas kebenarannya atau berita bohong dan hoaks.

Psikolog Anastasia Satriyo mengungkapkan bahwa biasanya dalam sejumlah kerumunan massa, terlebih ketika mereka dalam rangka melaksanakan aksi unjuk rasa atau demonstrasi, maka mereka cenderung mengalami de-individualisasi. Keadaan tersebut semakin membuat orang itu mudah untuk kehilangan identitas mereka secara individu dan mereka mulai melakukan gerakan sebagai kelompok yang mudah untuk terbawa suasana.
Karena mereka mengalami proses de-individualisasi tersebut, maka mereka sudah tidak melihat diri sendiri sebagai seorang pribadi, melainkan hanya melihat diri mereka sebagai kelompok kolektif, maka emosi pun akan semakin mudah terpicu sehingga suasanya bisa cepat memanas.
Senada dengan hal tersebut, Psikolog Politik, Dewi Haroen juga menganggap bahwa dalam sebuah kerumunan yang situasinya ramai tersebut, akan sangat mudah situasi berubah menjadi tidak terkendali. Terlebih, jika di dalam kelompok itu ternyata masih ada pihak yang belum siap secara mental dan di sana terdapat provokasi yang dengan sengaja disebarkan demi kepentingan kelompok atau golongan tertentu yang menungganginya.
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Hendropriyono mengungkapkan bahwa terdapat beberapa isu yang akan sangat mengganggu keamanan pasca Pemilihan Umum 2024. Biasanya hal tersebut adalah yang paling utama mengenai selalu munculnya berbagai opini sesat yang dengan sengaja disebarkan di banyak media sosial untuk memprovokasi masyarakat.
Ketika masyarakat sudah dipanaskan dengan banyaknya isu hoaks dan provokasi tersebut, maka nantinya untuk menggerakkan sejumlah massa akan jauh lebih mudah sehingga mereka pun akan turut hadir dalam aksi unjuk rasa ataupun demonstrasi.
Di sisi lain, aparat keamanan terus berupaya untuk senantiasa menjaga kondusivitas negeri ini dengan berbagai upaya. Termasuk, bagaimana yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto yang menyambangi Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dalam membahas bagaimana kondisi bangsa ini pasca Pemilu 2024.
Indonesia memang baru saja melaksanakan pesta demokrasi dan kontetsasi politik, maka dari itu, seluruh pihak menginginkan supaya kondisi yang kondusif terus mampu dijaga hingga nanti secara resmi adanya pengumuman Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia mendatang.
Karena dengan terjaganya situasi yang aman dan kondusif tersebut, merupakan sebuah harga diri dari bangsa ini dan sekaligus menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia memang merupakan sebuah negara yang telah menjunjung tinggi asas demokrasi secara dewasa. Tidak cukup sampai di sana, namun seluruh aparat keamanan di berbagai daera juga bergerak dengan cepat untuk terus meningkatkan kewaspadaan mereka dalam menjaga bangsa ini supaya selalu kondusif.
Hal itu ditunjukkan oleh Kepolisian Resor (Polres) Malang yang meningkatkan patroli mereka pasca pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 agar masyarakat senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban.
Kegiatan rutin patroli tersebut terus diintensifkan pasca Pemilu karena sebagai bagian upaya dari aparat keamanan untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas( bisa berjalan dengan baik dengan melibatkan pula jajaran gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Kasubsipenmas Humas Polres Malang, Ipda Dicka Ermantara mengungkapkan bahwa mereka akan terus menanggulangi potensi gangguan apapun pasca Pemilu termasuk adanya kegiatan unjuk rasa dan demonstrasi yang sangat rawan ditunggangi dan berpotensi untuk mengganggu proses rekapitulasi suara Pemilu. Dirinya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat apabila menemukan beberapa hal yang mencurigakan, untuk bisa melaporkan kepada petugas agar bisa ditindak dengan cepat supaya semakin meminimalisasi adanya kerusuhan di tengah warga.
Dengan terjaganya keamanan dan ketertiban di masyarakat pasca Pemilu, sebenarnya juga berdampak sangat baik untuk mendukung berjalannya sistem negara yang selama ini digencarkan oleh pemerintah, termasuk juga mampu mendukung adanya upaya percepatan pembangunan selama ini.
Oleh karenanya, diimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah terpancing berita atau isu hoaks dan mampu melawan jika terjadi provokasi yang justru mengajak kepada hal-hal yang merugikan karena nantinya akan merugikan sistem demokrasi sendiri.
Provokasi dalam aksi demonstrasi 1 Maret 2024 jelas hanya akan mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat (kamtibmas) saja. Daripada harus terus berkutat pada hal demikian, hendaknya kini masyarakat mampu membahas bagaimana mengawal pemeritahan yang ada dengan baik, termasuk mendukung penuh pemerintahan selanjutnya supaya program baik bisa dilanjutkan demi kepentingan bangsa ini.

*) Analis pada Lembaga Media Inti Nesia