Negara Malam

Kita kehilangan pegangan atas narasi ekonomi, ekonomi politik. Kita meniru Singapura faktanya hari ini Singapura krisis karena tidak mengakumulasi modal yang berputar di tengah rakyatnya.

Rabu, 22 Juli 2020 | 07:29 WIB
0
85
Negara Malam
Soekarno (Foto: topkini.com)

Akhir akhir ini perdebatan ideologi termasuk ekonomi politik muncul di ruang publik. Tapi ya itu semua berdebat secara lucu. Lha sejak kapan bangsa ini secara massif intelektual membaca secara serius Das Kapital misalnya, membaca Economic Samuelson ataupun membaca Keynes dengan seksama. Karena toh buku serius yang populer dibaca adalah buku Robert Kiyosaki.

Kita bicara koperasi njlimet njlimet bahkan Negara punya kementerian koperasi yang anggarannya gede, tapi yang laku tetap saja Koperasi Pandawa kayak di Depok tak ada narasi narasi yang secara serius melihat Jerman misalnya membangun koperasi besar.

Banyak yang mengira Jerman adalah Negara Kapitalis Liberal, asal anda tau saja Jerman itu kuat sekali warna Sosialis Demokrat-nya. Penyelamatan nilai nilai Sosialis justru dipegang oleh Conrad Adenauer yang terkenal sebagai Pemimpin Jerman Barat di era awal tahun 1950-an. Kenapa Bung Hatta berpihak pada ekonomi koperasi, karena Bung Hatta mempelajari Koperasi di Eropa Barat dengan detil dan ini dituangkan pada pemikiran pemikirannya antara 1930-1957.

Salah satu yang paham ekonomi Koperasi dalam sistem keuangannya itu Margono Djojohadikusumo, bapaknya Sumitro kakeknya Prabowo. Dulu arus utama kita memang sistem koperasi. Tapi Bung Karno lebih menyukai tumbuhnya Perusahaan Perusahaan Negara dan faktanya setelah 1958, Perusahaan Perusahaan Negara-lah yang berkembang, sementara Koperasi gagal tumbuh dan terpinggirkan karena tidak ada penggerak.

Perusahaan Perusahaan Negara di era Sukarno, beda dengan Perusahaan Negara di era Suharto. Perusahaan Negara di era Sukarno itu punya kedaulatan penuh dari hulu sampai hilir, tidak ada misalnya model kayak Pertamina menyerahkan perdagangan minyak ke Petral, menyerahkan pengelolaan minyak ke Exxon, kalau pakai logika Bung Karno semua mutlak negara. Karena mutlak negara maka negara dituntut menjalankan tanggung jawab sosialnya sesuai konstitusi.

Bila negara kaya dan sistem pengobatan, sistem pendidikan serta sistem kesejahteraan umum dijalankan oleh negara. Tanah Tanah yang luas yang berada dalam kendali negara bukan dikuasai Grup ini, Grup itu yang utangnya juga bikin kacau negara.

Di masa Suharto narasi Perusahaan Negara dan Asset Nasional ala Sukarno dihabisi. Narasi soal Negara bukan digunakan sebagai “Idealisme Tertinggi” seperti kata Hegel, tapi “Negara Adalah Saya” macam Louis XIV. Kata “Saya” ini menjadi personifikasi kebenaran mutlak, menjadi kekuatan mutlak dan negara dijalankan berbagai macam di tahun 1970-an, di dekade 1970-an ada negara pagi yang diputar oleh ekonom ekonomi macam Widjojo Nitisastro, tapi dibalik itu ada “Negara Malam” penyelundupan besar besaran.

Di jaman Pak Harto, medio 1970-an Jalan Sudirman jadi jalan boulevard besar, dan di kanan kirinya ada gedung gedung besar, tapi saat itu memang marak penyelundupan, banyak cukong cukong besar jadi penyelundup, bahkan Prof Sumitro Djojohadikusumo, bercerita dalam biografinya soal Jalan Sudirman ini, saat ia jadi Menteri Perdagangan, Jalan Sudirman dibilangnya sebagai "The Boulevard of the Former Smugglers" Istilah ini diplesetkan dari sebuah lagu berjudul The Boulevard of Broken Dreams.

Dari ujung ke ujung sepanjang jalan utama di ibu kota negara itu, memang berdiri gedung-gedung pencakar langit yang mewah, yang dimiliki oleh para konglomerat jaman Soeharto. Hampir seluruhnya dibangun dengan biaya gila-gilaan dari kredit bank. Perusahaan yang dibesarkan para konglomerat tadi lewat praktek bisnis bernuansa kolusi, korupsi, dan nepotisme itu kini amblas, meski pemiliknya belum tentu bangkrut.

Kita kehilangan pegangan atas narasi ekonomi, atas ekonomi politik. Kita meniru Singapura faktanya hari ini Singapura krisis karena Singapura tidak mengakumulasi modal yang berputar di tengah rakyatnya, kita melupakan hal besar soal ekonomi Sukarno apa yang terpenting dari Sukarno : “AKUMULASI MODAL”, ketika Bung Karno berkata “Jangan mau dicekoki Keynes” itu artinya sangat luas.

Keynes sendiri adalah akar dari sistem ekonomi neoliberal. Tapi bagaimana kita bisa membangkitkan narasi ekonomi neolib bila kemudian politisi politisi kita berdebat dalam kerangka ekonomi logistik jelang Pemilu saja...

Baca Juga: Gagalnya Cita-cita "Nation and Character Building" Bung Karno

Kita perlu berpikiran besar untuk menjadi negara besar... kalau kata Jokowi “Bahannya sudah ada, tinggal di jalankan saja”, bahannya ya itu coba pelajari konsep Deklarasi Ekonomi yang disusun Djuanda 1960, pelajari konsep tata ruang ekonomi, konsep zona zona ekonomi, konsep Perusahaan Negara sampai pada konsep Sistem Jaminan Sosial, kesehatan dan sistem pembiayaan pendidikan. Saat itu kita sudah sangat lengkap.

Bung Karno mulai mengimbangi kekuatan kekuatan Neo Kapitalis dan Neo Imperialis dengan boneka Singapura dan Malaysia. Kalau Jenderal Yani menyebut “Negara Nekolim”, tapi apa daya kita berpikiran besar soal Sukarno. Bicara soal ideologi saja segerombolan intelektual intelektual sudah berkata “Ideologi tak lagi penting” Suharto memang sakti merusak daya hidup intelektual kita. Sampai generasi sekarangpun menganggap ideologi sebagai “sampah peradaban” bukan “jiwa dari peradaban itu”.

Kita terlalu tenggelam dalam aura jaman Suharto yang sesungguhnya dangkal itu kita gagal berpikir dalam dalam...

Anton DH Nugrahanto