Dokumen anggaran bisa diminta, karena merupakan dokumen publik. Kalau kepala daerahatau DPRD menolak, bisa diadukan ke Komisi Informasi Pusat (KIP).
Saran saya untuk para mahasiswa, terutama para aktivis BEM, mari mudakan politik Indonesia (rejuvenasi politik). Salah satunya belajar memahami APBN/APBD. Pahami bagaimana anggaran itu dibentuk, siapa saja yang mengusulkan, dan untuk apa saja.
Ada anggaran yang membengkak di bidang tertentu misalnya, tapi anggaran itu kebanyakan untuk perjalanan dinas, atau untuk belanja tidak langsung. Nanti kalian akan tercengang, bahwa ada anggaran pengadaan sewa papan catur untuk meningkatkan produktifitas ASN di sebuah kantor dinas. Nilainya belasan juta rupiah.
Dengan memahami APBD masing-masing, mahasiswa bisa mengontrol pembangunan di kota atau provinsinya masing-masing.
Kalau misalnya ada kenaikan anggaran di sektor pendidikan, detilnya kayak apa. Jangan sampai untuk biaya dinas, studi banding, tapi tidak untuk membangun sekolah ambruk, atau meningkatkan kapasitas guru dan sebagainya.
Perlu juga diketahui untuk apa dan siapa pengusul sesuatu anggaran. Para bupati dan walikota itu lebih merasa aman kalau menganggarkan usulan-usulan anggota DPRD, dari pada usulan lain.
So, kerjasamalah dengan dosen maisng-masing. Adakan workshop memahami APBN/APBD. Setelah itu, coba minta APBD kota/kabupaten/provinsi masing-masing. Cari yang aneh. Benar nggak berpihak pada rakyat.
Nanti kalian bisa menanyakan apa tujuan dari sebuah anggaran, ukuran keberhasilannya apa. Terus bagaimana koordinasi satu dinas dengan dinas lain. Apakah dinas-dinas itu sama-sama kerja, atau kerjasama?
Apakah dinas itu betul membangun apa hanya menghabiskan anggaran.
Kata kuncinya adalah: pahami anggaran!
Dokumen anggaran bisa diminta, karena merupakan dokumen publik. Kalau kepala daerahatau DPRD menolak, bisa diadukan ke Komisi Informasi Pusat (KIP).
Mengontrol sejak awal itu bagus, biar arah pembangunan di daerah masing-masing dikawal.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
