Akhirnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mempersilakan TNI/ Polri menjalankan tugas di Kabupaten Nduga. Bahkan, usai hadir pada ibadah Natal 2018, ia mengimbau warga masyarakat yang bertentangan dengan NKRI untuk menyamakan persepsi agar bisa bersama-sama membangun Papua.
Pernyataan itu seolah ingin mengoreksi apa yang diucapkan sebelumnya yang meminta agar pasukan TNI/ Polri ditarik dari Kabupaten Nduga. Pernyataan itu dinilai Lukas tidak paham Undang-undang. Offside. Tak heran bila otoritas TNI/ Polri, termasuk Kementerian Dalam Negeri langsung bereaksi keras.
Apalagi sebelum membuat pernyataan bersama Ketua DPRD Papua, Yunus Wenda dan Ketua MRP Timotius Murib tentang permintaan penarikan pasukan, ia sudah mengeluarkan statement kontroversial.
Kepada media di Gedung Negara, Dok. V Atas, Senin (17/12/2018), ia mengatakan, kalau bicara Nduga, orang Papua itu minta merdeka. Mereka tidak butuh pembangunan, yang diminta merdeka. Pembangunan jalan di Nduga tidak boleh dilanjutkan. Offside lagi.
Gubernur dipandang lebih mendengarkan tuntutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), daripada berkoordinasi dengan Forkopinda. Sebagai pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda), seharusnya ia bisa mengajak Pangdam, Kapolda, Ketua Pengadilan, dan Kepala Kejaksaan, bicara bersama untuk menyelesaikan kegentingan situasi keamanan di Nduga.
Persoalan Papua tidak hanya berada di pundak TNI/ Polri. Sekalipun terkesan melunak, Jakarta harus menanggapi pernyataan Lukas dengan kebijakan yang lebih komprehensif.
Papua sudah final menjadi bagian dari NKRI tetapi suara rakyat Papua tetap harus didengar. Penyelesaian masalah Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk rasa keadilan, menjadi agenda prioritas yang patut mendapat perhatian serius.
Menghentikan kelompok bersenjata jauh lebih mudah dibanding merebut hati rakyat. Apalagi Jakarta tidak bisa menutup mata terhadap kesenjangan Papua dengan daerah lain, hampir di segala bidang.
Keberhasilan Polri menegakkan hukum pada kelompok bersenjata, tidak akan banyak berarti bila tidak disertai peningkatan kapasitas masyarakat. Sampai di sini, infrastruktur penting, pengembangan ekonomi lokal dan konektivitas harus dilakukan, tetapi tanpa peningkatan kualitas manusia, kekhawatiran bahwa arus penduduk dari luar akan menggerus orang asli Papua, bisa dipahami.
Maka offside Lukas Enembe sudah selayaknya menjadi pengingat buat Pemerintah Pusat untuk lebih serius menyeimbangkan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Apalagi tahun 2021 merupakan akhir dari 20 tahun dana otonomi khusus Papua.
Kristin Samah, jurnalis
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
