Jakarta - Pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya pembenahan penyelenggaraan ibadah haji dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan dan efisiensi biaya. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi perhatian utama adalah pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi, yang diproyeksikan menjadi pusat hunian dan layanan terpadu bagi jemaah Indonesia.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa rencana pembangunan Kampung Haji telah memperoleh kesepakatan penting antara Prabowo Subianto dan Raja Salman. Menurutnya, saat ini proses pengadaan lokasi untuk pembangunan kawasan tersebut sedang berjalan. “Alhamdulillah, kita mendapatkan keistimewaan sebagai orang pertama yang melakukan transaksi pengadaan perkampungan di Saudi Arabia sendiri,” ujar Nasaruddin Umar.
Ia menegaskan bahwa pembangunan Kampung Haji tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi sudah mulai direalisasikan. Pemerintah, kata dia, telah melakukan pembelian hotel yang nantinya akan menjadi bagian dari fasilitas hunian jemaah. “Ya, sedang berlangsung, karena kita ada hotel yang sudah jadi, juga kita beli. Ya, jadi sudah mulai,” jelasnya. Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan jemaah Indonesia mendapatkan fasilitas yang layak dan terjamin.
Kampung Haji nantinya diperuntukkan khusus untuk memfasilitasi warga Indonesia yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kehadiran Kampung Haji merupakan wujud nyata negara dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah. “Nanti dijamin semua jemaah akan mendapat hunian yang layak, tempat yang baik. Tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi,” tegas Presiden Prabowo.
Kepala Negara juga menargetkan pembangunan Kampung Haji dapat rampung secara bertahap dalam tiga tahun ke depan. Dalam waktu dekat, pemerintah memperkirakan sudah tersedia sekitar seribu kamar yang siap digunakan. “Baru nanti berapa bulan lagi saya kira kita sudah akan punya kurang lebih seribu, seribu kamar. Tapi terus akan kita bangun,” ujar Presiden Prabowo.
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga berkomitmen menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji. “Pelayanannya akan terbaik, dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia,” kata Presiden Prabowo menegaskan komitmennya.
Menteri Haji dan Umrah M Irfan Yusuf menjelaskan bahwa upaya efisiensi biaya haji telah menunjukkan hasil dalam tiga tahun terakhir. “Jika pada 2024 biaya haji mencapai sekitar Rp94 juta, pada 2025 turun menjadi Rp89 juta, dan pada 2026 kembali turun menjadi sekitar Rp87 juta,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan efisiensi tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden. “Dan kami dari Kementerian Haji tentu harus bekerja keras menghitung, menghitung, dan menghitung terus mana yang bisa kita sederhanakan tanpa mengurangi pelayanan bagi jamaah haji,” pungkasnya. (*)
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
