Pemerintah Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabanjir di Sumatera, Akses Jalan Utama Mulai Normal

Upaya percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera terus dilakukan oleh pemerintah dengan memasuki fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Langkah tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12). Dalam kegiatan tersebut, ditegaskan bahwa pemulihan difokuskan pada perbaikan infrastruktur, pemulihan layanan publik, serta percepatan normalisasi aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.

Dalam konferensi pers tersebut, dijelaskan bahwa sebagian besar daerah terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah diarahkan keluar dari fase tanggap darurat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menyampaikan bahwa lebih dari separuh kabupaten dan kota terdampak telah memasuki tahap transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Peralihan status tersebut disebut telah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lapangan yang mulai membaik, meskipun kewaspadaan tetap dijaga untuk menjamin keselamatan masyarakat.

Disampaikan pula bahwa di Provinsi Aceh, tujuh kabupaten dan kota telah memasuki fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi, sementara 11 kabupaten dan kota lainnya masih menjalani perpanjangan masa tanggap darurat. Di Sumatera Utara, delapan kabupaten dan kota telah berstatus transisi, dengan delapan wilayah lainnya masih berada dalam fase tanggap darurat. Sementara itu, di Sumatera Barat, sebanyak 10 kabupaten dan kota telah memasuki masa transisi rehabilitasi dan rekonstruksi, sedangkan tiga kabupaten dan kota masih memerlukan penanganan darurat lanjutan. Perpanjangan status tanggap darurat di sejumlah daerah tersebut dijelaskan dilakukan agar kesiapan wilayah dapat dipastikan sebelum memasuki fase pemulihan jangka menengah dan panjang.

Dampak bencana banjir dan longsor di Sumatera hingga akhir Desember 2025 disebut masih cukup besar. Data dari BNPB menunjukkan bahwa lebih dari seribu korban jiwa telah tercatat, sementara ratusan ribu warga terdampak tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyampaikan bahwa selain korban jiwa, kerusakan infrastruktur, fasilitas publik, dan permukiman menjadi tantangan utama dalam proses pemulihan pascabencana.

Dalam rangka mempercepat pemulihan akses wilayah, pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan dijadikan prioritas utama. Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan bahwa personel dan alat utama sistem persenjataan telah dikerahkan untuk membuka kembali wilayah yang sempat terisolasi akibat banjir dan longsor. Hingga akhir Desember 2025, sebanyak 32 jembatan bailey telah dipasang di berbagai titik di Sumatera untuk menggantikan jembatan permanen yang rusak atau terputus. Disebutkan bahwa keberadaan jembatan darurat tersebut telah dimanfaatkan untuk memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi logistik.

Dukungan terhadap pemulihan infrastruktur juga diperkuat melalui keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pembangunan hunian bagi warga terdampak telah dimulai dan terus dipercepat bersama sejumlah BUMN. Ribuan unit hunian sementara dan hunian tetap disebut sedang dibangun, bersamaan dengan rehabilitasi rumah sakit dan puskesmas di wilayah terdampak, agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas secara normal.

Pemulihan layanan dasar juga menjadi fokus utama pemerintah. Di sektor pendidikan, disampaikan bahwa kegiatan belajar mengajar ditargetkan dapat kembali dimulai pada 5 Januari 2026. Pratikno menyampaikan bahwa untuk sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat dan belum dapat digunakan, tenda darurat telah disiapkan sebagai solusi sementara. Langkah tersebut disebut diambil agar hak pendidikan anak-anak di wilayah terdampak tetap terpenuhi.

Di sektor kesehatan, dilaporkan bahwa seluruh rumah sakit umum daerah di wilayah terdampak telah kembali beroperasi. Dari total 867 puskesmas yang terdampak banjir dan longsor, sebagian besar telah pulih dan siap memberikan layanan normal. Hanya delapan puskesmas yang masih berada dalam tahap perbaikan, dengan pemulihan yang terus dipercepat guna mencegah munculnya risiko penyakit pascabencana.

Dari sisi bantuan sosial, penanganan tanggap darurat telah diperkuat melalui penyaluran bantuan oleh Kementerian Sosial. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa bantuan senilai Rp100,48 miliar telah disalurkan untuk wilayah Sumatera. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan pangan, perlengkapan keluarga, serta dukungan operasional dapur umum. Selain itu, bantuan pascabencana berupa hunian sementara dan hunian tetap telah disiapkan dalam bentuk bantuan tunai senilai Rp3 juta per keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga.

Dukungan tambahan juga diberikan melalui pengerahan personel dari berbagai institusi. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan bahwa sebanyak 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri telah dikirim ke Aceh untuk membantu pembersihan fasilitas umum, perkantoran pemerintah daerah, serta pemulihan layanan administrasi di tingkat desa dan kecamatan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Polri telah mengirimkan tambahan 1.500 personel untuk membantu pembersihan lingkungan, pengamanan wilayah, dan pendampingan masyarakat dalam fase awal rehabilitasi.

Dalam rangka mitigasi bencana lanjutan, pemantauan kondisi iklim dan cuaca juga terus dilakukan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa BMKG telah diminta untuk terus memantau dinamika cuaca, khususnya menjelang pergantian tahun ketika curah hujan cenderung meningkat. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri disebut terus diperkuat sebagai langkah antisipasi di daerah rawan bencana.

Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat, percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera diharapkan dapat terus berjalan. Dengan akses jalan utama yang mulai normal dan layanan publik yang berangsur pulih, kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak diharapkan dapat segera kembali berjalan secara berkelanjutan.

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah