Pandemi ini seolah-olah mengurangi masa jabatan presiden yaitu dua tahun. Makanya ada ide masa perpanjangan jabatan presiden dua tahun lagi.
Presiden pertama Indonesia yaitu Bung Karno pernah diangkat menjadi presiden seumur hidup berdasarkan Tap MPRS No.III/MPRS tahun 1963.
Penggagas atau yang mempunyai ide diangkatnya Bung Karno seumur hidup yaitu AM Hanafi dan Ketua MPRS Chaerul Saleh. Sering disebut juga sebagai tokoh 45.
Apa yang mendasari atau yang menjadi latar belakang AM Hanafi mengangkat Bung Karno menjadi presiden seumur hidup?
Pada tahun 1963 keadaan politik menghangat dengan naiknya popularitas PKI. AM Hanafi khawatir kalau pemilu yang akan diadakan pada tahun 1963 akan dimenangkan oleh PKI dan bisa memicu terjadi perang saudara kalau PKI memenangkan pemilu. Karena pihak tentara khususnya angkatan darat tidak suka atau menentang keberadaan PKI, apalagi sampai menang pemilu.
Dan menurut AM Hanafi, kepopuleran PKI hanya bisa ditandingi oleh kepopuleran Bung Karno.
Untuk meloloskan ide atau gagasan mengangkat Bung Karno menjadi seumur hidup, AM Hanafi melakukan pendekatan atau lobi-lobi politik khususnya dari anggota MPRS yang berasal dari TNI.
Dari hasil lobi-lobi politik, sebagian besar menyetujui pengangakatan presiden Soekarno atau Bung Karno seumur hidup. Dan terbitlah Tap MPRS No.III/MPRS tahun 1963 yaitu Bung Karno menjadi presdien seumur hidup.
Setelah itu, Chaerul Saleh sebagai Ketua MPRS menemui Bung Karno untuk menyampaikan usulan pengangkatan menjadi presiden seumur hidup.
Awalnya Bung Karno sempat ragu atas usulan pengangkatan menjadi presiden seumur hidup. Namun karena terus didesak akhirnya menerima juga tawaran tersebut.
Bung Karno menyadari bahwa pengangkatan menjadi presiden seumur hidup bertentangan dengan demokrasi dan tindakan tidak benar secara konstitusi negara. Dan ia juga khawatir pengangkatan ini akan mencoreng wajahnya di dunia internasional dan akan menjadi sasaran kritik.
Dan akhirnya kekuasaan Bung Karno makin redup sampai terjadi gejolak politik yaitu peristiwa G-30S PKI.
Lanjut masa pemerintahan presiden Soeharto.
Pada waktu itu, Harmoko sebagai Ketua Golkar dan sebagai Ketua DPR/MPR. Sebagai Ketua Golkar, Harmoko meyakinkan presiden Soeharto bahwa masyarakat atau rakyat masih menghendaki presiden Soeharto untuk menjadi atau menjabat presiden lagi.
Dan menurut Harmoko belum ada tokoh yang bisa menggantikan ketokohan presiden Soeharto. Dan juga dilakukan lobi-lobi politik untuk meloloskan Soeharto menjadi presiden kembali.
Sebagai Ketua DPR/MPR, Harmoko memutuskan atau mengangkat Soeharto menjadi presiden kembali.
Tetapi setelah itu timbul gejolak politik yang diwarnai dengan demontrasi yang nyaris setiap hari. Dan akhirnya presiden Soeharto lengser atau mengundurkan diri karena banyak desakan atau demontrasi yang menuntut dirinya untuk mundur.
Belajar dari peristiwa politik dua presiden yang akhirnya jatuh, maka presiden Jokowi harus hati-hati dari pihak-pihak yang ingin mengusulkan jabatan presiden tiga periode.
Ada gagasan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Dan justru bisa memantik terjadinya krisis politik di negeri ini. Ditambah dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Dan syarat-syarat itu sudah bisa terpenuhi untuk mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan protes atau demontrasi untuk menentang perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Untuk itu, presiden Jokowi jangan tergiur dengan usulan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Jangan sampai malah akan menimbulkan gejolak politik dan ekonomi yang tidak stabil.
Lebih baik fokus menyelesaikan pekerjaan sampai akhir masa jabatan berakhir. Memang pandemi ini seolah-olah mengurangi masa jabatan presiden yaitu dua tahun. Makanya ada ide masa perpanjangan jabatan presiden dua tahun lagi.
Jabatan kadang seperti rasa lapar, sudah makan tetapi ingin nambah lagi atau perut masih terasa lapar.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews