Soal penghambur-hamburan dana APBN dan APBD, itu lah prestasi dia yang sesungguhnya: gubernur - mantan menteri dipecat - yang gak bener kerjanya.
Ketika masyarakat ramai membicarakan secara terbuka dan melakukan kritik tajam terhadap pengalokasian dana APBD DKI Jakarta (dari hasil pengumpulan pajak warga ibukota) yang terkesan poya-poya dan mengada-ada ia tampak kalut. Bahkan ia lalu segera menutup akses publik untuk mengetahui informasi mengenai rincian penggunaan duit APBD DKI Jakarta.
Alih-alih memenuhi permintaan publik untuk membuka akses anggaran tahunan itu ia justru membuka atap satu jembatan penyeberangan orang di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, sebagai cara untuk mengalihkan isu.
Menurut Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando, yang juga dikenal sebagai pengamat politik dan aktivis anti korupsi, penghambur-hamburan dana APBD DKI Jakarta tercium adanya dugaan bau busuk aroma korupsi.
Dalam saluran khusus program acara “Logika Ade Armando” di YouTube ia meminta dugaan korupsi penyalahgunaan alokasi dana APBD DKI Jakarta tahun 2020 - mungkin juga di tahun 2018 dan 2019 - harus segera diinvestigasi dan diusut tuntas oleh aparat penegak hukum kita.
Dari awal banyak orang, memang, menyangsikan kemampuannya sebagai pemimpin publik. Kita semua tahu dengan cara apa dan bagaimana ia dapat meraih kursi gubernur: jualan ayat - mayat, memobilisasi demo berjilid-jilid di Monas dengan mengundang orang-orang dari luar daerah, bersekutu dengan kelompok manipulator agama, dan dengan sengaja mengoyak-ngoyak merobek kain tenun kebangsaan yang selama ini katanya ia selalu rajut dari benang berbeda-beda warna.
Data fakta yang ada berbicara bahwa kerjanya memang cuma banyak ngomong (njilemet bikin kusut), jago ngeles (belakangan suka “ngelem” - bikin anggaran khusus buat lem entah untuk apa), suka retorika (berkata-kata tanpa makna), hobi menyalahkan orang lain (salah in-put data), dan demen cari kambing hitam (yang salah pasti kerjaan anak buah atau gubernur sebelum dia).
Bekerja tidak tahu apa yang harus dikerjakan.
Bekerja merusak apa yang sudah tertata tapi: Kawasan Pasar Tanah Abang makin semrawut, PKL menguasai trotoar di mana-mana, motor bebas masuk jalan protokoler negara, dan pohon-pohon rindang ditebang.
Begitu saja kerjanya sehari-hari meski saban hari ia ditemani 73 orang (yang katanya) tenaga ahli.
Soal penghambur-hamburan uang bukan cuma sekali ini saja ia ketahuan. Pada saat ia menjadi menteri pernah dipergoki ada alokasi anggaran lebih dari Rp 23 triliun dalam APBN di kementeriannya yang berhasil digagalkan Menteri Keuangan Sri Mulyani tiga tahun lalu. Karena itu santer beredar isu ia dipecat Presiden Jokowi gara-gara angka fantastis itu. Isu itu pun terus menghantui hari-harinya sampai sekarang.
Hidupnya juga dihantui prestasi-prestasi Gubernur Ahok yang dalam waktu cuma tiga tahun meneruskan kerja Gubernur Jokowi yang terpilih jadi presiden. Warisan pembangunan-pembangunan peninggalan Gubernur Ahok - seperti Simpang Susun Jembatan Semanggi yang dibiayai Rp 0 dari APBD DKI Jakarta, RPTRA-RPTRA, Revitalisasi Kawasan Lapangan Banteng, Masjid Balaikota, Masjid Hasyim Asyari, dan MRT - sulit ia tandingi.
Alhasil ia cuma jago menghambur-hamburkan dana APBD DKI Jakarta seolah-olah duit hasil pajak warga ibukota itu sebagai warisan dari nenek moyangnya yang boleh ia pergunakan seenak udelnya. Dan kita semua tahu, soal penghambur-hamburan dana APBN dan APBD, itu lah prestasi dia yang sesungguhnya: gubernur - mantan menteri dipecat - yang gak bener kerjanya.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
