Ilmu Politik [16] Pandangan Monis dan Pluralis tentang Kedaulatan

Negara hanyalah salah satu dari lembaga sosial dan bahwa wilayah otoritas negara perlu didefinisikan sehingga tidak mengganggu otonomi lembaga dan kelompok lain.

Selasa, 11 Juni 2019 | 17:47 WIB
0
71
Ilmu Politik [16] Pandangan Monis dan Pluralis tentang Kedaulatan
ilustr: article1000.com

Kerangka kerja politik dan struktur sistem hukum di mana saja di seluruh dunia bergantung pada konsep kedaulatan. Gagasan ini berakar dari Eropa abad keenam belas dan ketujuh belas dan telah ada sejak saat itu dan terus berkembang. Kedaulatan dikaitkan dengan otoritas yang diwujudkan dalam organisasi seperti negara dan negara yang pada gilirannya bertanggung jawab atas wilayah di bawah mereka dan orang-orang yang tinggal di wilayah ini.

Gagasan kedaulatan diciptakan bukan untuk wacana akademik atau tujuan filosofis tetapi untuk tantangan nyata dunia nyata. Seperti yang disebutkan sebelumnya, gagasan ini berutang pada pergolakan politik di Eropa pada abad keenambelas dan ketujuh belas. Meningkatnya kekuasaan Paus yang merupakan kepala teokratis di dunia Kristen membuat para penguasa Eropa menegaskan kedaulatan mereka atas tanah mereka dan orang-orang untuk melarikan diri dari otoritas kepausan.

Sekarang, setelah memahami konsepnya, mari kita sekarang melihat dua aliran pemikiran terkemuka tentang kedaulatan.

Pandangan monis menegaskan bahwa negara adalah lembaga sosial tertinggi dan memiliki tempat yang unik dibandingkan dengan lembaga dan organisasi lain. Tombak kepala pandangan ini adalah Jean Bodin, seorang filsuf dan ahli hukum Perancis, juga anggota parlemen Paris. Perancis tempat Bodin tinggal dan bekerja sedang berjuang setelah reformasi Protestan dan konflik agama.

Meskipun seorang Katolik sendiri, Bodin mengkritik otoritas kepausan pemerintah dan lebih menyukai otoritas kaisar yang tidak dikendalikan; memanggilnya pembuat hukum tertinggi. Thomas Hobbes dari Inggris dan J.J. Rousseau dari Perancis menggemakan pandangan serupa.

Pandangan pluralis muncul sebagai alternatif dari pandangan monis searah dan tradisional. Ketika zaman berubah dan relevansi kelompok dan institusi sosial meningkat di dalam negara dan bangsa, ada kebutuhan untuk meninjau kembali pandangan monis tentang kedaulatan di dunia yang terus berubah.

Menurut pluralis, negara perlu bersaing dengan gereja, serikat pekerja, masyarakat yang bersahabat, partai politik dan lain-lain, karena mereka juga memenuhi persyaratan anggota mereka. Keunggulan negara atas lembaga-lembaga ini harus diputuskan semata-mata atas dasar keunggulan daya tarik moralnya dan tidak ada yang lain.

Pandangan pluralis mempertimbangkan beberapa faktor yang diabaikan oleh pandangan dogmatis tentang kedaulatan.

Kepentingan negara tidak selalu selaras dengan kepentingan bagian-bagiannya; juga, negara tidak dapat mengabaikan pentingnya dan relevansi lembaga dan organisasi lain yang berfungsi dalam ruang lingkupnya.
 
Sistem persekutuan di abad pertengahan, di mana setiap bagian dari tenaga kerja baik sebagai pedagang, pengrajin, pengrajin, semuanya memiliki guild masing-masing dan menikmati otonomi, negara harus berusaha mempertahankan struktur federal.
 
Harold Laski, melakukan beberapa pekerjaan luar biasa di bidang mendefinisikan dan menjelaskan konsep kedaulatan di masa yang berubah. Sebuah Grammar of Politics yang diterbitkan pada tahun 1925 menyajikan beberapa argumen yang agak menarik mengenai pandangan pluralis.

Selain beberapa aspek yang disebutkan di atas, ia mengatakan bahwa, negara hanyalah salah satu dari lembaga sosial dan bahwa wilayah otoritas negara perlu didefinisikan sehingga tidak mengganggu otonomi lembaga dan kelompok lain.

Dia kemudian meninggalkan pandangan pluralis yang mendukung sosialisme Fabian yang lebih rasional, di mana negara harus fokus dan mengalihkan kegiatannya untuk mengejar kepentingan publik.
 
***
Solo, Selasa, 11 Junii 2019. 5:31 pm
'salam kritis penuh cinta'
Suko Waspodo
suka idea
antologi puisi suko