Para buruh akan berdemonstrasi pada 5 agustus 2021. Rencana ini tentu ditentang keras oleh masyarakat karena unjuk rasa saat pandemi Covid-19 akan menciptakan kluster baru Covid-19.
Lagi-lagi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membuat heboh dengan rencana unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada awal agustus. Mereka sengaja mencari tanggal yang kira-kira aman karena sudah selesai PPKM level 4 (jika tidak diperpanjang). Menurut Ketua KSPI Said Iqbal, demo akan dilaksanakan di berbagai provinsi di Indonesia dan diikuti oleh setidaknya 10.000 buruh.
Iqbal melanjutkan, demo kali ini bertema pengibaran bendera putih atas corona. Ia mengungkapkan fakta bahwa makin banyak buruh yang terkena penyakit berbahaya ini tapi kurang mendapatkan perhatian dari pabrik. Oleh karena itu ia dan segenap rekannya menuntut pemerintah agar lebih memperhatikan nasib para buruh.
Masyarakat tentu menentang demo buruh ini. Bukannya tidak berempati, tetapi unjuk raa saat pandemi tentu dilarang keras. Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, izin demo ketika pandemi tidak akan diberikan karena ada keramaian massa yang bisa berpotensi menyebarkan virus covid-19, karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Hal ini juga berdasar STR 645/2020 sehingga payung hukumnya kuat.
Meskipun Iqbal menjamin bahwa demo buruh kali ini akan sesuai dengan protokol kesehatan, tetapi agak diragukan. Penyebabnya karena saat unjuk rasa beberapa waktu lalu terjadi banyak pelanggaran, mulai dari banyak peserta yang melepas masker hingga tidak menjaga jarak minimal 1 meter. Selain itu pasti banyak yang berbagi minuman botol.
Pelanggaran-pelanggaran ini yang bisa menyebabkan kluster corona baru. Penyebabnya karena droplet bisa bertebaran di antara pendemo yang tidak pakai masker atau di air minum yang di-share dalam botol. Para pengunjuk rasa harap memahaminya dan akhirnya membatalkan niatnya.
Apalagi corona varian delta diklaim para dokter lebih berbahaya karena merupakan hasil mutasi. Sehingga akan menyerang lebih cepat dan ganas. Bahkan virus covid-19 delta bisa menular hanya ketika berpapasan dengan OTG. Sedangkan saat demo kita tidak tahu siapa di antara mereka yang berstatus OTG karena tidak terlalu kelihatan secara fisik.
Dari demo-demo yang diakukan oleh buruh pada periode sebelumnya selalu diadakan rapid test secara acak dan hasilnya mayoritas positif corona. Mereka beruntung karena teridentifikasi sehingga bisa langsung berobat dan isolasi mandiri selama 14 hari, tetapi sekaligus juga bersalah karena menyebarkan virus covid-19 ke banyak orang.
Apalagi proses tracing alias penelusuran siapa saja yang berkontak dengan OTG pasca demo amat susah, karena tidak ada pencatatan alamat dan data secara resmi. Sehingga dipastikan virus akan makin menyebar, dari pendemo, ke keluarganya, kawannya, tetangga, sampai ke orang-orang yang berpapasan tanpa sengaja. Alangkah mengerikannya ketika ini terjadi karena bisa menaikkan kasus corona di Indonesia.
Larangan demo lebih ke pencegahan penyebaran corona, bukannya congkak karena tidak mau dikritik oleh rakyat. Pemerintah tidak ingin ada klaster corona baru yang bisa menyebabkan sakit massal, karena ganasnya corona varian delta. Apalagi ketika banyak pendemo yang belum divaksin, sehingga beresiko tinggi dan bisa menyebabkan kehilangan nyawa.
Demo saat pandemi tentu dilarang dan para buruh harap sadar serta membatalkan rencananya. Walau berjanji akan menaati protokol kesehatan tetapi rasanya akan sulit untuk menjaga jarak dan tidak melepaskan masker. Jangan marah ketika pendemo dihalau oleh aparat, karena mereka sedang melaksanakan tugasnya untuk mencegah penyebaran corona. (Aditya Utama)
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews