Ini mungkin salah satu dampak memilih orang berdasarkan preferensi agamanya. Bukan nerdasarkan keahliannya. Kalau ada usulan ngaco, kita hanya bisa senyum.
Dan sebuah keanehan terjadi lagi.
Di Jakarta. Iya, di Jakarta. Sebuah surat melayang ke Menteri PUPR. Memakai kop surat Gubernur Jakarta. Isinya meminta Menteri memgizinkan sebagian jalur tol lingkar dalam Jakarta dipakai buat pesepeda.
Jika menteri PUPR pikirannya sama-sama lagi tinggi, kayaknya usulan itu dianggap nornal saja. Jalur kendara kecepatan tinggi. Dimana minimum kecepatan 60 KM/jam, diminta sebagian untuk gowes. Pada minggu pagi, jam 06.00 sampai 09.00.
Kayaknya Kementerian PUPR kita masih waras. Bagaimana mungkin jalur tol yang keberadaanya diatur UU, kendaraan apa saja yang bisa melintas, tetiba diminta untuk sepeda. Bahkan sepeda motor saja dilarang masuk tol.
Jika menerima usulan luar biasa itu, Menteri PUPR harus melawan UU dulu. Lalu mengeluarkan aturan Menteri yang isinya jelas melanggar UU. Lalu secara hukum tata negara, Menteri dianggap melanggar sumpah jabatan. Lalu penjara menantinya.
Itu dari sisi menteri. Kini bayangin jika kamu pesepeda.
Di jalan tol, dimana truk tronton, bus besar dan berbagai kendaraan roda empat diperbolehkan jalan dengan kecepatan minimal 60 KM/jam, seberapa kencang hempasan anginnya? Saat kamu bersepeda di pinggiran, meski disediakan jalur sendiri, apa yang akan terjadi ketika ada pengendara yang meleng sedikit saja.
Katakanlah sepedamu Brompton, yang mahal yang rangkanya keren itu. Tapi sebrompton-bromptonnya, kayaknya kalau disenggol tronton, bakal remuk juga deh.
Katakanlah kamu mepakai helm sepeda kelas Olimpiade. Tapi helm sepeda itu hanya bisa mengurangi resiko benturan ringan. Kalau diadu dengan roda bus, bakal nyerah juga.
Bersepeda memang bisa membuat badan lebih sehat. Tapi bersepeda di jalan tol, kayaknya lebih dekat ke RS dan kuburan ketimbang sehat wal afiat. Paru-paru mungkin bisa sehat. Tapi kalau tulang patah dan tengkorak hancur, apa gunanya?
Kita tentu maklum, usulan seperti ini disampaikan Gubernur Jakarta. Jika Gubernur lain yang dikenal kepalanya punya isi, tentu kita marah dengan usulan yang mengada-ada ini. Karena Gubernur Jakarta yang menyampaikan, ya, kita gak perlu marah.
Ini mungkin salah satu dampak memilih orang berdasarkan preferensi agamanya. Bukan nerdasarkan keahliannya. Kalau ada usulan ngaco, kita hanya bisa senyum.
Anggap saja pemakluman kita pada usulan ini sebagai apresiasi pada hajat hidup orang ngaco.
Saat membaca surat ini, saya hanya bisa mengelus dada.
"Dadanya siapa, mas?," celetuk Abu Kumkum.
Eko Kuntadhi
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
