Dinamika politik belakangan ini sedikit memanas lantaran saling lempar kata antarkubu pasangan capres-cawapres, ditambah kegaduhan internal koalisi Gerindra yang lagi mencuat. Kemunculan isu ini, semakin menambah jumlah kerugian jika hal ini berlanjut ke meja "perceraian". Tentunya, Koalisi Indonesia Adil Makmur di bawah komando Gerindra kian terseok-seok dalam kontestasi Pilres 2019 mendatang.
Ada beberapa kerugian yang bakal dialami Gerindra apabila Demokrat benar-benar menarik diri dari rumah koalisi:
Pertama, kehilangan tambahan mesin pemenangan kontestasi. Kalau mau blak-blakan, sebenarnya Gerindra akan rugi karena kehilangan tim mesin pemenangan partai besar. Mengapa? Sebab ditilik dari sisi manapun, Demokrat adalah partai besar dengan jejaring mesin pemenangan yang luar biasa dan akan sangat signifikan jika Demokrat masih bersama Gerindra memberlayarkan kapal yang sama.
Kedua, kehilangan lumbung suara. Nah, ini amatlah penting, sebab salah satu fungsi koalisi adalah mengubah persetujuan elit partai menjadi insentif elektoral. Lah, kalau Demokrat kekeuh menarik diri dari koalisi Gerindra, maka suara konstituen dan simpatisan Demokrat akan mengambang dan bisa jadi direbut Jokowi dengan mudah.
Ketiga, kehilangan momentum konsolidasi legislatif. Harus diakui, 61 kursi yang dimiliki Demokrat di parlemen, sedikit banyaknya akan mengubah peta koalisi pasca pemenangan. Apalagi kalau Demokrat fokus mencari kursi sebanyak-banyaknya pada pileg mendatang, maka sudah barang tentu suara Demokrat di DPR RI pasti akan dapat mengubah skema ketok palu DPR akan kinerja presiden terpilih.
Nahas kalau Gerindra membiarkan suara Demokrat lenyap. Tapi pertanyaannya, bisakah keharmonisan yang tengah renggang ini dirajut kembali? Melihat perseteruan yang ada, nampak agak sulit meskipun bukan berarti tak mungkin. Akan ada deal-deal besar karena Demokrat tentulah tak mau disakiti untuk kedua kalinya usai ditikung dalam bursa cawapres Prabowo pada detik-detik terakhir kandidasi bakal cawapres.
Kalau sudah begini, jujur saja, peluang Gerindra untuk memenangi Pilpres 2019 tak akan cukup hanya dengan modal skema demonstrasi berjilid-jilid atau mobilisasi isu agama secara besar-besaran. Lantas, bagaimana dengan berkarya, mampukah mengganti posisi Demokrat? Kalau boleh jujur, ini partai baru meskipun dedengkotnya orang lama.
Selain itu, partai ini belum ajeg betul dan masih memainkan wacana nostalgia zaman Orba. Kalau isu ini dimainkan, sama saja seperti menguliti kenangan lama tentang desas-desus Prabowo di balik dalang penculikan tempo doeloe. Loh, kan belum bahkan tidak terbukti sampai sekarang? Pembuktian hukum boleh saja tak terungkap, tapi image yang terlanjut melekat pada Prabowo, tetap saja menjadi sandungan dalam perspesi publik.
Tak hanya itu saja, membandingkan Demokrat dengan Partai Berkarya, tentu saja berbeda dari banyak hal, mulai dari kemampuan dan soliditas partai dalam menggalang dukungan politik, hingga reputasi partai yang tentu saja masih unggul jauh Demokrat atas Berkarya. Rekam jejak politik Demokrat sudah teruji bahkan Demokrat sudah melejit sejak pertama kali aprtai ini berdiri.
Jadi intinya, kalau Gerindra tetap belagu dan cuek dengan Demokrat, maka dia akan kehilangan partai potensial dalam koalisinya. Sebaliknya, kalau terlalu ngoyo dan minta diperhatikan, maka akan menurunkan marwah Demokrat sebagai partai besar. Koalisi ini harus "sewajarnya", meskipun ukuran wajar ini tak pernah jelas dalam politik.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews