Efisiensi MBG: Cerdas Kelola Anggaran, Maksimalkan Manfaat

Oleh: Citra Kurnia Khudori

Efisiensi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kunci utama untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal, pengelolaan anggaran yang cermat bukan hanya pilihan, melainkan keharusan strategis.

Program MBG tidak sekadar berbicara tentang distribusi makanan, tetapi juga tentang bagaimana setiap rupiahnya digunakan secara tepat sasaran dan berdampak nyata. Tanpa perencanaan yang efisien, potensi pemborosan justru dapat mengurangi jangkauan dan kualitas program itu sendiri.

Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah menerima laporan terkait upaya efisiensi dalam program MBG. Hasil evaluasi menunjukkan potensi penghematan anggaran dapat mencapai puluhan triliun rupiah. 

Purbaya menyatakan, efisiensi program MBG berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp40 triliun per tahun. Nilai penghematan ini dinilai cukup besar dalam mendukung efisiensi pengelolaan keuangan negara tanpa mengurangi manfaat bagi penerima.

Efisiensi ditempuh melalui penyempurnaan skema penyaluran program MBG. Salah satunya dengan menyesuaikan intensitas penyaluran dalam periode tertentu, yakni dengan mengurangi jumlah hari operasional dari enam hari menjadi lima hari sepekan.

Menurutnya, usulan tersebut menunjukkan upaya Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan efisiensi anggaran di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak akibat konflik geopolitik global. Ia memastikan usulan pemotongan anggaran itu langsung diberikan oleh BGN karena mempertimbangkan celah efisiensi di tengah kondisi saat ini.

Oleh karena itu, pendekatan yang mengedepankan efisiensi harus menjadi fondasi dalam implementasi MBG di berbagai daerah. Dengan tata kelola yang cerdas, program ini tidak hanya mampu menjawab kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Efisiensi anggaran MBG belum termasuk dalam total nilai efisiensi yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp81 triliun. Pengumuman kebijakan efisiensi rencananya akan langsung diumumkan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana. 

Usulan efisiensi program MBG mendapatan respons positif dari Anggota Komisi IX DPR, Pulung Agustanto. Menurutnya, Langkah tersebut merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan fiscal. 

Pulung menuturkan, di tengah tekanan ekonomi global yang berdampak pada kondisi keuangan negara, langkah efisiensi merupakan hal yang bijak sehingga perlu dipertimbangan secara cermat.

Di samping itu, efisiensi bisa menjadi ruang untuk mengalokasikan sumber daya ke program lain yang mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional, seperti menjaga daya beli masyarakat. 

Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kondisi fiskal secara objektif serta tidak mengurangi tujuan utama program MBG. Target besar pemerintah dalam menjalankan program MBG patut diapresiasi, namun implementasinya perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara.

Selain aspek efisiensi, Pulung menekankan pentingnya menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Ia berharap agar penyediaan makanan tidak bergeser pada produk ultra-proses yang berpotensi berdampak kurang baik bagi kesehatan dalam jangka panjang.

Dalam hal ini, Badan Gizi Nasional (BGN) diharapkan dapat memperketat pengawasan terhadap operasional dapur penyedia MBG, termasuk memastikan standar kualitas bahan makanan yang digunakan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dibutuhkan agar program berskala besar seperti MBG dapat mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. 

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi berpendapat, efisiensi anggaran MBG bisa menjadi salah satu opsi kebijakan darurat apabila tekanan fiskal semakin besar. Anggaran dapat direalokasi untuk menahan kenaikan harga BBM di tengah lonjakan harga minyak global. 

Wacana realokasi anggaran dari program MBG perlu ditempatkan dalam kerangka kebijakan fiskal yang lebih luas. Langkah ini harus dihitung secara matang agar tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap kelompok masyarakat yang bergantung pada program tersebut.

Meski begitu, ia menilai, realokasi semacam itu secara rasional dimungkinkan karena program seperti MBG bersifat jangka panjang dengan implementasi bertahap. Dengan demikian, penyesuaian tempo belanja tidak serta-merta mengganggu tujuan utama program tersebut.

Pada akhirnya perlu dipahami bersama bahwa efisiensi bukan sekadar penghematan, melainkan strategi untuk memastikan keberlanjutan program MBG dalam jangka panjang sekaligus tetap menjaga ketahanan ekonomi nasional. Setiap langkah rasional dalam pengelolaan anggaran akan menentukan seberapa luas manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kualitas agar tujuan utama peningkatan gizi tetap tercapai. Penghematan anggaran tidak boleh mengorbankan standar nutrisi yang menjadi inti dari program ini.

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi faktor penting dalam mengawal implementasi efisiensi MBG. Dengan pengawasan yang kuat, kepercayaan publik dapat terus terjaga sekaligus mencegah potensi penyimpangan.

Ke depan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat di lapangan menjadi kunci dalam memastikan program ini berjalan optimal. Dengan pengelolaan yang tepat, MBG dapat menjadi contoh kebijakan publik yang efektif, adaptif, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi