JAKARTA — Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dinilai sebagai langkah diplomasi yang tepat secara konstitusional, sekaligus mencerminkan politik keseimbangan Indonesia dalam merespons dinamika global. Sejumlah tokoh menilai kehadiran Indonesia di forum tersebut justru memperkuat posisi Indonesia untuk menyuarakan dukungan pada kemerdekaan Palestina dan mendorong perdamaian di Timur Tengah.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai partisipasi Indonesia di BoP merupakan terobosan penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.
“Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace dinilai sebagai langkah diplomasi strategis dan terobosan penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional, sekaligus menjadi upaya konkret mendorong perdamaian Timur Tengah dan mendukung kemerdekaan Palestina melalui komitmen aktif dalam forum global,” kata Ahmad.
Dari perspektif akademik, Bachruddin Meikiansyah, Akademisi Universitas Achmad Yani Banjarmasin Fakultas Hukum, menilai langkah tersebut sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945.
“Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dinilai sebagai langkah strategis yang memperkuat legitimasi internasional sekaligus menegaskan konsistensi pelaksanaan amanat Pembukaan UUD 1945 untuk mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujar Bachruddin.
Ia menambahkan, rekam jejak Indonesia dalam misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa serta identitas sebagai negara demokratis dengan mayoritas Muslim moderat menjadi modal diplomasi penting untuk membangun dialog lintas peradaban, memperkaya resolusi konflik global, dan mendorong stabilitas yang berdampak positif bagi investasi, perdagangan, serta pembangunan berkelanjutan.
Ketua DPD KNPI Kalimantan Selatan M. Imam Satria Jati memandang BoP sebagai ruang strategis yang memperluas advokasi Indonesia di berbagai forum, sekaligus membuka jalur kolaborasi konkret.
“Bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace menandai keberhasilan diplomasi yang tidak hanya memperkuat posisi politik global, tetapi juga mengintegrasikan kepentingan keamanan, perlindungan kedaulatan, dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam satu kerangka strategis,” kata M. Imam Satria Jati.
Sementara itu, Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Theofransus Litaay, menilai tudingan bahwa Indonesia keliru bergabung karena Israel hadir di forum yang sama adalah keliru.
“Justru Indonesia harus ada di situ, karena di dalamnya terjadi perdebatan, terjadi pembahasan panjang lebar, upaya mencari solusi, dan bagaimana mungkin kita tidak ada di dalamnya kalau amanat konstitusi kita adalah untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia,” kata Theofransus Litaay.
Theofransus menegaskan Indonesia memiliki rekam komitmen nyata bagi Palestina, termasuk melalui bantuan kemanusiaan, pembangunan fasilitas kesehatan, hingga dukungan pendidikan.
“Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini untuk ikut dalam Board of Peace itu merupakan langkah yang tepat secara konstitusional karena kehadiran Indonesia di dalamnya itu akan mempengaruhi, akan turut mempengaruhi dinamika perundingan yang berlangsung,” ujarnya.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
