Mengapresiasi Gerak Cepat Pemerintah Tangani Isolasi Pulau Enggano

Oleh : Adhi Kurnia 

Langkah responsif pemerintah dalam menangani persoalan yang menimpa Pulau Enggano menunjukkan gaya baru kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kesigapan lintas kementerian, DPR, BUMN, dan Pemda jadi kunci keberhasilan keluar dari krisis keterisolasian yang melanda pulau terluar tersebut.

Pulau Enggano, yang terletak sekitar 90 mil laut dari Kota Bengkulu di tengah Samudera Hindia, sempat terisolasi selama empat bulan terakhir akibat pendangkalan alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai. Situasi ini bukan hanya menghambat aktivitas ekonomi dan logistik, tapi juga membatasi mobilitas warga dalam mengakses kebutuhan dasar dan layanan pemerintahan. 

Pemerintah tidak menunggu lama untuk bertindak. Presiden Prabowo Subianto langsung merespons keluhan masyarakat dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang upaya percepatan penanganan alur pelabuhan, transportasi, dan pembangunan di Pulau Enggano.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menggambarkan langkah ini sebagai perwujudan gaya pemerintahan baru yang responsif, kolaboratif, dan solutif. Pemerintah, menurutnya, tidak bekerja sendiri, melainkan merangkul DPR, pemerintah daerah, dan BUMN agar persoalan di Enggano bisa ditangani secara menyeluruh. Kolaborasi ini menjadi model ideal penyelesaian masalah masyarakat, apalagi di wilayah terpencil yang sering luput dari sorotan.

Komunikasi lintas lembaga berjalan lancar. Pemerintah pusat cepat menangkap aspirasi rakyat, lalu disalurkan melalui jalur formal dan informal ke DPR. Prasetyo menyampaikan bahwa dirinya secara pribadi menjalin komunikasi intens dengan pimpinan DPR, yang menurutnya sangat terbuka dan responsif. Efektivitas komunikasi politik ini terbukti mampu mempercepat lahirnya kebijakan yang konkret dan menyentuh akar persoalan.

Langkah lanjut pun dilakukan DPR RI. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya langsung memantau progres penanganan pendangkalan pelabuhan, termasuk memastikan peran aktif Pelindo dalam pengerukan alur pelayaran. Dasco juga menekankan pentingnya kerja sama antara Pelni dan ASDP dalam menjamin kelancaran akses laut masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa DPR bahkan menyiapkan tim kajian untuk mencari terobosan lebih lanjut guna mendukung pembangunan Pulau Enggano secara berkelanjutan.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan pun tak tinggal diam. Sebagai respon atas diterbitkannya Inpres, Pemerintah Provinsi Bengkulu segera membentuk Tim Koordinasi Penanganan Keadaan Tertentu Pulau Enggano dan Alur Pulau Baai. Tim ini memiliki tugas penting dalam menyinkronkan kebijakan lintas perangkat daerah dan instansi vertikal. Mereka tidak hanya bertugas mengawasi pelaksanaan di lapangan, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis kepada gubernur. Menariknya, tim ini juga diperkuat dengan pelibatan tenaga ahli, akademisi, dan profesional sebagai bentuk keterbukaan pemerintah terhadap masukan dari berbagai elemen.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar mengeluarkan kebijakan dari balik meja, melainkan hadir di tengah persoalan dengan solusi nyata. Kehadiran negara secara fisik dan administratif di wilayah terluar seperti Enggano menjadi bentuk konkret dari komitmen menjaga kedaulatan, keadilan pembangunan, dan kesetaraan layanan publik. Tidak berlebihan jika publik menilai bahwa gaya pemerintahan Prabowo telah membawa harapan baru dalam pola respons negara terhadap krisis di daerah.

Ini bukan satu-satunya contoh respons cepat Presiden Prabowo. Sebelumnya, ia juga membatalkan kebijakan elpiji 3 kilogram yang menimbulkan keresahan publik, serta memberikan kenaikan tunjangan bagi guru dan hakim. Bahkan dalam persoalan empat pulau yang disengketakan antara Aceh dan Sumatera Utara, Presiden menunjukkan sikap tegas dan bijak, membuktikan bahwa kepemimpinan yang kuat tidak harus diwarnai dengan otoritarianisme, tetapi dengan kepekaan dan keberpihakan kepada rakyat.

Khusus untuk Pulau Enggano, perhatian pemerintah menjadi simbol penting bahwa pembangunan Indonesia tidak boleh berhenti di kota-kota besar saja. Pembangunan yang merata adalah hak setiap warga negara, termasuk mereka yang hidup di pulau terpencil yang jauh dari pusat kekuasaan. Dengan diterbitkannya Inpres dan digerakkannya semua lini pemerintahan, masyarakat Enggano kini bisa kembali berharap pada jalur transportasi yang aman, layanan logistik yang lancar, serta pembangunan yang berkeadilan.

Lebih dari itu, upaya penanganan Enggano memperlihatkan bahwa negara tidak lagi lamban dalam membaca urgensi. Era baru pemerintahan ini menjadikan respons cepat dan koordinasi lintas lembaga sebagai kekuatan utama. Dalam kasus Enggano, Presiden bukan hanya mendengar, tetapi juga bertindak. DPR bukan hanya mengawasi, tapi juga terjun langsung. Pemerintah daerah bukan hanya menyambut, melainkan juga mengambil inisiatif.

Langkah terukur dan terintegrasi ini patut diapresiasi sebagai bukti bahwa negara hadir, bukan sekadar dalam bentuk regulasi, tetapi juga dalam aksi yang berpihak kepada rakyat. Kini, setelah jalur komunikasi dan instruksi kebijakan telah berjalan, tantangannya adalah memastikan implementasi di lapangan tetap konsisten, transparan, dan terpantau.

Dengan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa ini, masyarakat diajak untuk bahu membahu mendukung upaya pemerintah dalam menangani persoalan di Pulau Enggano dan wilayah terluar lainnya. Percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang inklusif hanya bisa terwujud jika negara dan rakyat berjalan bersama.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute