Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi mineral tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai tambah nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah, termasuk pelaku UMKM lokal.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa keadilan ekonomi merupakan prinsip utama dalam proses industrialisasi sumber daya alam.
“Hilirisasi ke depan harus berkeadilan bagi daerah-daerah, UMKM daerah, dan masyarakat daerah. Nilai tambahnya harus dinikmati paling banyak oleh masyarakat lokal. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri,” kata Bahlil.
Menurutnya, pemerataan manfaat ekonomi menjadi bentuk nyata dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menyoroti keberhasilan hilirisasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga 20 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 6 persen.
“Ini strategi kita untuk mentransformasi ekonomi dari sektor jasa menuju industri. Kalau ini kita jaga konsistensinya, Insya Allah pada 2045 kita bisa masuk jajaran 10 besar ekonomi dunia,” ujarnya.
Namun, Bahlil juga mengingatkan pentingnya perencanaan jangka panjang agar daerah tidak mati setelah aktivitas tambang berakhir. “Jangan sampai setelah tambang selesai, daerahnya juga mati. Perusahaan harus masuk ke sektor unggulan lain seperti perkebunan dan perikanan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Bidang ESDM PP AMPG Kevin Hartman Putella menilai hilirisasi bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan strategi menuju kedaulatan nasional dan pemerataan pembangunan.
“Hilirisasi ini bukan hanya soal larangan ekspor bahan mentah. Ini tentang bagaimana Indonesia mengelola sumber daya alamnya sendiri untuk kemakmuran rakyat,” katanya.
Kevin mengungkapkan bahwa lebih dari 30 smelter telah beroperasi di Indonesia dan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja, terutama di wilayah seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. “Arahnya sudah tepat. Kami siap mengawal kebijakan ini untuk membuka peluang ekonomi lebih luas bagi rakyat,” pungkasnya.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
