Demo buruh yang akan dilakukan pada akhir November 2021 ini sejak awal tak mendapat izin, karena masih masa pandemi. Selain itu, unjuk rasa bisa rawan disusupi oleh provokator.
Buruh akan berdemo lagi tanggal 29 November 2021 dengan alasan tidak puas dengan kenaikan upah minimum provinsi. Masyarakat menolaknya karena sangat rentan ditunggangi oleh provokator yang dapat memicu aksi anarkis dan menimbulkan kerusuhan massa.
Indonesia adalah negara demokrasi dan berunjuk rasa adalah salah satu cara menyampaikan aspirasi yang diperbolehkan. Akan tetapi, demo saat pandemi tentu tidak diperbolehkan karena membuat kerumunan. Termasuk juga demo buruh yang akan dilakukan tanggal 29 hingga 30 November 2021.
Para buruh beralasan bahwa unjuk rasa dilakukan demi solidaritas dan menggugat, mengapa Upah Minimum Provinsi (UMP)dinaikkan sangat kecil? Padahal jika dipikir-pikir, masih untung ada kenaikan UMP, daripada malah berkurang karena alasan pandemi? Seharusnya para buruh berempati, banyak pengusaha yang nyaris kolaps bahkan harus berhutang demi membayar para karyawannya.
Selain alasan pandemi, demo buruh juga rawan provokasi. Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch menyatakan bahwa provokator adalah musuh dalam demo buruh. Dalam artian, para buruh wajib mewaspadai ada provokator yang menyusup dan mereka sengaja menunggangi acara itu, dengan maksud-maksud tertentu.
Provokator akan sengaja bermain di air kotor untuk menghasut para buruh dalam berbuat kerusakan, misalnya dengan membakar ban dan merusak fasilitas umum. Demo yang berawal dengan damai bisa berakhir ricuh, bahkan bisa memicu kerusuhan. Jika ada kerusuhan dan tawuran maka bisa dimanfaatkan provokator untuk makin menggalang massa dan menggerakkannya untuk mendekat ke gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dikhawatirkan, ada provokasi seperti ini yang berujung pada ‘nostalgia’ peristiwa tahun 1998. Padahal keadaannya sangat berbeda. Jika dulu massa berdemo dan menggulingkan kekuasaan karena orde baru sudah terlalu lama berdiri, maka sekarang temanya adalah protes gaji buruh. Namun bisa saja tema demo dibelokkan karena bisikan setan dari para provokator.
Provokator bisa memancing di air keruh dan terus mengompori para pendemo untuk menghujat pemerintah lalu merusak fasilitas-fasilitas umum. Jika kekacauan terjadi maka juga dikhawatirkan ada pencurian massal, karena keadaan sudah chaos dan penuh emosi. Jakarta bisa membara gara-gara demo buruh yang terus dihasut oleh para provokator jahat.
Oleh karena itu aparat menjaga jangan sampai ada kemungkinan buruk seperti ini. Penyebabnya karena akan sangat merugikan masyarakat dan juga pemerintah, karena akan ada banyak fasilitas umum yang rusak. Padahal untuk membangunnya kembali butuh biaya yang sangat besar, tetapi para buruh tidak mau bertanggungjawab sama sekali.
Untuk mencegah terjadinya kerusuhan karena demo buruh maka sejak awal aparat menegaskan tidak akan memberi izin pada unjuk rasa tersebut. Jika para buruh masih nekat maka akan dihalau. Selain karena berkerumun dan harus dibubarkan, massa memang wajib dipecah agar demo dibatalkan.
Pembatasan gerak dilakukan tidak hanya di dekat patung kuda, lapangan monas, atau istana negara. Akan tetapi pencegahan kedatangan para pendemo dilakukan juga di stasiun dan terminal. Sehingga mereka tidak akan bisa bergerak ke lokasi demo, karena sudah dihalau sejak awal oleh aparat.
Para pendemo seharusnya tidak marah ketika dihalau oleh aparat. Pertama, demo jelas tidak berizin karena masih masa pandemi. Kedua, demo bisa ditunggangi oleh provokator sehingga bisa memicu kericuhan dan membahayakan masyarakat.
Demo buruh yang akan dilakukan pada akhir November 2021 ini sejak awal tak mendapat izin, karena masih masa pandemi. Selain itu, unjuk rasa bisa rawan disusupi oleh provokator. Sehingga dikhawatirkan ada kerusuhan besar yang merugikan pemerintah dan masyarakat.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews