Untuk itu, RUU HIP bukan hanya dihentikan sementara tapi juga ditarik dari prolegnas atau program legislasi nasional. Karena RUU HIP inisiatif DPR, maka yang menarik juga DPR itu sendiri.
Kemarin, Rabu 24/6/2020 di depan Gedung DPR ada demontrasi menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP. Sekalipun di tengah pandemi, tapi tak menghalangi mereka untuk berdemontrasi sambil menyuarakan tuntutan. Tuntutan yang awalnya menolak RUU HIP berubah haluan menjadi turunkan Presiden Jokowi dari kursi presiden.
Masih ingatkah, siapa yang memplesetkan "Pancasila" menjadi "Pancagila" dan siapakah yang menghina "Pancasila Soekarno Ketuhanan ada di pantat"? Bahkan logo Bank Indonesia dalam uang rupiah dituduh lambang PKI. Bukan karena matanya rabun atau minus, tetapi memang sengaja membuat isu dan biar gaduh. Sayang yang bersangkutan lagi menepi di tengah pandemi di gurun padang pasir.
Nah, orang-orang atau kelompok masyarakat yang dulunya sering menghina Pancasila dan merindukan sistem khilafah, sekarang berubah menjadi pembela Pancasila. Mengapa itu bisa terjadi?Itulah permainan politik, tapi pada dasarnya hanyalah kamuflase atau topeng untuk menutupi gerakan politik di balik itu. Buktinya dalam demo kemarin tetap berkibar bendera khilafah.
Bagaimana bisa pecinta khilafah berubah menjadi pembela Pancasila, hampir tidak mungkin, kecuali mendapat hidayah. Kemungkinan itu juga kecil.
RUU HIP seolah menjadi bahan bakar bagi mereka untuk menyuarakan tuntutan dan menghembuskan isu akan bangkitnya komunisme. Mereka memang menunggu momen-momen yang bisa untuk menjadi gerakan jalanan atau demontrasi sambil menyuarakan tuntutan.
Terlepas dari itu semua, secara pribadi-juga tidak setuju dengan RUUHIP karena malah membahayakan bagi keutuhan NKRI. Sekalipun dalam pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 pada waktu menyampaikan sila demi sila dan kalau diperas menjadi trisila dan ekasila. Tapi Pancasila yang menjadi dasar negara yaitu Pancasila dan UUD yang sudah disusun dan disepakati oleh anggota BPUPKI yaitu pada 18 Agustus 1945.
Dulu dalam rumusan Pancasila yang disampaikan oleh Bung Karno sila Ketuhanan YME itu bukan ditempatkan pada sila pertama. Tapi itulah namanya kesepakatan di antara anggota BPUPKI tidak boleh memaksakan kehendaknya.
Kalau RUU-HIP itu mau dibuat UU-maka kelompok yang berdemo atau yang rindu khilafah itu juga akan mengusulkan masuknya tujuh kata yang dahulu juga menjadi perdebatan diawal berdirinya negara NKRI.Inilah "dejavu politik".Akhirnya akan membuat kegaduhan dan keributan ditengah pandemi yang belum berakhir.
Untuk itu, RUU HIP bukan hanya dihentikan sementara tapi juga ditarik dari prolegnas atau program legislasi nasional. Karena RUU HIP inisiatif DPR, maka yang menarik juga DPR itu sendiri.
Ini juga menjadi blunder partai-partai pendukung pemerintah terutama partai moncong putih. Sekalipun niatnya baik, tapi juga berbahaya.
"Generasi tua suka masa lalu dan nostalgia, sedangkan generasi muda tidak ingin menengok kebelakang dan ingin menatap masa depan yang lebih cerah".
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
