Pemilu telah usai, kedua paslon juga telah mengakui keputusan MK merupakan keputusan yang tegas dan mengikat. Di sisi lain masyarakat juga dapat menyaksikan secara langsung jalannya sidang sengketa hasil Pemilu tanpa harus mendatangi gedung MK.
Hal yang paling mendapatkan sorotan dalam proses pemilu adalah masa disaat kampanye masih marak. Proses kampanye politik pada pemilu 2019 menjadi titik penting bagi kemenangan peserta pemilu. Namun, seringkali dalam prosesnya, ada oknum – oknum yang secara sengaja melakukan kampanye hitam dalam menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap satu peserta pemilu lainnya.
Pakar Kriminologi Universitas Indonesia (UI) Nurudin Lazuardi mengatakan oknum tersebut sebagai penumpang gelap. “Penumpang gelap ada di mana – mana. Karena penumpang gelap memanfaatkan momen. Jadi bisa saja dia menumpang di kubu Prabowo, Jokowi atau di tengah kelompok cinta damai,” tuturnya.
Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Zuhairi Misrawi, menyatakan bahwa pihaknya tidak khawatir akan adanya penumpang gelap. “Sejauh kita fokus untuk mengurusi demokrasi ini dengan visi – misi, program dan gagasan, maka saya kira penumpang gelap tidak akan punya tempat,” ujarnya.
Pada kesempatan berbeda, Jenderal Partai Demokrasi Indoneisa (PDI – P), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa ada penumpang gelap yang berada di gerbong pendukung pasangan calon nomor 02.
“Di belakang pak Prabowo dan Pak Sandi survey menunjukkan ada penumpang gelap saudara – saudara.” Ujarnya.
“Pak Jokowi tidak punya agenda – agenda tersembunyi. Di dalam gerbong Pak Jokowi – Ma’ruf Amin tidak ada penumpang gelap yang ingin mengganti Pancasila. Semua partainya jelas. Relawannya jelas.” Tandasnya.
Selain itu pengamat Intelijen Stanislaus Riyanta, menyebut ancaman terorisme juga dapat datang kapan saja, dan dimana saja, serta memanfaatkan momentum di tengah kerumumnan massa. Hal itu dapat saja terjadi saat MK mengumumnan putusan perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.
Menurut Stanislaus, relawan Prabowo – Sandiaga. Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Front Pembela Islam (FPI) yang berniat tetap datang ke sidang putusan MK, sebaiknya massa tak datang ke area Jalan Merdeka barat, karena rawan penumpang gelap demokrasi. Masa tersebut sebenarnya tak mengindahkan himbauan Prabowo selaku capres yang mereka dan pihak Kepolisian.
Pihaknya juga mengatakan bahwa MK merupakan lembaga independen yang tidak boleh diintervensi dengan pengerahan massa, dengan dalih halal bi halal PA 212 dan ormas keagamaan konteksnya lebih condong ke politk.
Menurut dirinya, yang berada dalam kubu Prabowo telah terbagi menjadi 2 bagian kelompok : pertama, kelompok politik. Kedua adalah kelompok ideologi. Prabowo hanya dapat mengendalikan kelompok politiknya. Sementara untuk kelompok ideologi tak bisa mengendalikan.
Kepala staf kepresidenan Moeldoko, telah mengatakan bahwa tim gabungan antara TNI – Polri sudah memetakan potensi kerawanan menjelang Pilpres 2019 di MK. Moeldoko menyebut sebanyak 30 terduga terors terdeteksi masuk Jakarta.
Saat Sidang persengketaan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Salah satu orator dalam aksi super damai secara lantang mengancam calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto, menurutnya apabila Prabowo menerima tawaran jabatan dari Jokowi atau menerima kekalahan, maka pihak Persaudaraan Alumni PA 212 akan mencatat mantan Danjen Kopassus itu sebagai pengkhianat.
Dalam orasinya di Patung Kuda Jakarta Pusat, salah satu orator aksi demonstrasi di Gedung MK, Marwan Batubara mengatakan “Kami ingatkan Prabowo untuk tidak mengakui hasil Pilpres itu karena nyata terjadi kejahatan. Apalagi kompromi dengan jatah menteri. Kami disini mengingatkan Prabowo, kami mengorbankan sekian banyak harta untuk kepentingan kedaulatan, Untuk berlakunya prinsip – prinsip agama,” tutur Marwan.
Konteks orasi tersebut menunjukkan bahwa Marwan tidak ingin pergerakannya hanya dipandang sempit oleh Prabowo karena kepentingan sempit.
“Anda (Prabowo) mengkhianati itu, anda tidak pantas jadi pemimpin. Silakan anda ambil jalan sendiri, kami akan ambil jalan advokasi demi tegaknya Indonesia,” tutur Marwan.
Pihaknya juga telah mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memundurkan putusan sidang sengketa Pilpres 2019 selama 2 bulan. Dia menyarankan MK untuk mengaudit dengan rinci atas dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 01 Jokowi – Ma’ruf Amin selama proses pemilu / Pemilihan Pilpres.
Adanya penumpang gelap dalam gerbong Prabowo-Sandiaga patut untuk diwaspadai karena mereka lah yang justru dapat merusak perdamaian yang saat ini sedang dirajut.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews