Akhirnya, Kepentingan Nasional Madura Diakomudir Pemerintah

Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang semula ingin Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) agar dibubarkan, akhirnya ditolak Pemerintah Pusat. BPWS tetap dipertahankan!

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa seluruh Bupati se Madura dan Walikota Surabaya serta tokoh Madura menjadi Dewan Penasihat BPWS. Semula, Walikota Surabaya tidak tercantum dalam struktur organisasi BPWS.

Kepastian itu disampaikan setelah dirinya mengikuti Rakor yang dipimpin langsung Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Kemen PAN-RB, Kementerian PUPR, beserta perwakilan Seskab RI di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

“Hari ini alhamdulillah sudah diputuskan bersama oleh Menko Perekonomian, Perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian PAN-RB, Seskab. Sudah diputuskan calon Kepala dan Wakil Kepala BPWS,” ungkap Gubernur Khofifah.

“Yang masuk dalam struktur baru adalah seluruh bupati di Madura dan Walikota Surabaya sebagai Dewan Penasihat BPWS,” ujarnya. Selain bupati se Madura dan Walikota Surabaya, tokoh masyarakat Madura juga diakomodir menjadi Dewan Penasihat.

Masuknya para tokoh masyarakat Madura ini didasarkan atas usulan empat bupati di Madura. “Dalam pengembangan struktur baru BPWS, terdapat penambahan satu deputi, yaitu Deputi Investasi,” jelas Gubernur Khofifah.

Menurutnya, Deputi Investasi itu melengkapi deputi sebelumnya seperti Deputi Perencanaan dan Deputi Pembangunan. Deputi Investasi bisa ini menjawab peluang investasi yang cukup besar di Madura.

Karena itu, katanya, ia berkeinginan untuk menambahkan perencanaan pembangunan wisata pada Selingkar Kepulauan Sumenep sebagai satu kesatuan dengan perluasan pariwisata baru di Jatim.

Jadi, “Jika selama ini yang ada dalam perencanaan pembangunan wisata di Jatim antara lain Selingkar Wilis, Selingkar Ijen, dan Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS), kami ingin menambahkan Selingkar Kepulauan Sumenep. Karena ada Pulau Gili Iyang.”

“Itu pulau yang oksigennya terbaik kedua di dunia, Pulau Gili Labak yang indah karang dan coralnya,” lanjut Gubernur Khofiah kepada wartawan. Ia berharap, Deputi Investasi dalam struktur BPWS yang baru nanti bisa menarik banyak investor ke Madura.

Apalagi Madura memiliki banyak keunggulan hortikultur dan peternakan seperti ternak sapi potong. “Kita ingin ada budidaya sapi yang lebih luas dan lebih besar. Sehingga, akhirnya bisa mengurangi impor bakalan sapi. Tentu swasembada daging bisa diperkuat,” ujarnya.

Menrutnya, hal yang strategis dalam perencanaan Pemprov Jatim dan bersinergi dengan BPWS adalah Indonesia Islamic Science Park yang rencananya ada di kaki Suramadu sisi Madura. Dalam pengembangannya diharapkan ada 101 hektar yang bisa disiapkan.

“Kita ingin dari formatnya itu 20 persen untuk edukasi, 30 persen untuk art, dan 50 persen untuk wisata. Indonesia Islamic Science Park itu harapannya ingin menarik gravitasi keuangan syariah dunia ke Indonesia. Dan itu bisa dilakukan di Jatim dan sentranya ada di area Indonesia Islamic Science Park,” pungkasnya.

Sementara itu, Menko Perekonomian RI Darmin Nasution mengatakan, hal yang perlu segera dibicarakan adalah mengenai Kepala BPWS. Supaya nanti BPWS ada yang menggerakan secara operasional.

“Sebenarnya bulan Juli ini targetnya kita sudah bisa menetapkan Kepala atau perlu ada Wakil Kepala BPWS. Agar bisa bergerak dan anggarannya bisa terserap,” katanya. Siapa yang akan menduduki posisi Kepala dan Wakil Kepala BPWS nanti?

Tetap BPWS

Perubahan nama BPWS menjadi Badan Pengembangan Wilayah Madura (BPWM) sempat menjadi polemik. Karena Walikota Surabaya Tri Rismaharini menolak keberadaan BPWS. Bahkan, mantan Gubernur Soekarwo meminta BPWS dibubarkan.

Atas usulan tersebut, Presiden Joko Widodo sempat membuat Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Badan Pengembangan Wilayah Madura (Status: 29 Mei 2019).  Beberapa pertimbangannya yang diajukan Presiden Jokowi yaitu:

Bahwa dalam rangka pengembangan Wilayah Madura sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional diperlukan langkah percepatan yang terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten di Pulau Madura;

Bahwa untuk mengembangkan Wilayah Madura dengan melakukan optimalisasi keberadaan Jembatan Suramadu sebagai pusat pengembangan perekonomian untuk mendukung Kawasan Strategis Nasional Gerbang Kertosusila.

Sehingga diperlukan pengaturan secara khusus guna menyatukan pelaksanaan kewenangan pengembangan dan pengelolaan wilayah melalui pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Madura.

Bahwa Wilayah Surabaya dikeluarkan dari lingkup pengelolaan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura.

Berdasarkan Rancangan Perpres BPWM tersebut, dalam struktur Dewan Pengarah, Walikota Surabaya tidak tercantum di dalamnya. Yang tercantum hanyalah Bupati Bangkalan, Bupati Sampang, Bupati Pamekasan, dan Bupati Sumenep.

Sebelumnya, Walikota Risma minta agar BPWS dibubarkan. Risma menilai, keberadaan lembaga tersebut tak memberi manfaat yang signifikan. Risma mengaku sudah menghubungi Sekkab Pramono Anung untuk mewujudkan rencana pembubaran BPWS itu.

“Sudah ada komunikasi dengan beliau sejak beberapa waktu lalu,” ujarnya. Risma berharap, hal yang disampaikannya segera direspons positif oleh pemerintah pusat. “Karena kasihan masyarakat pinggiran itu,” ungkap Risma.

“Jangan sampai pembangunan itu mengorbankan masyarakat marjinal,” lanjutnya. Protes Risma itu kemudian berujung pada dicabutnya wewenang BPWS untuk mengembangkan kawasan di kaki Suramadu sisi Surabaya oleh Presiden Jokowi.

Sekjen Komunitas Adat Madoera Tempo Doeloe (MTD) Harun Al Rasyid menyebut bahwa statement dan kebijakan Risma menunjukkan arogansi sikap pemimpin. “Statement Walikota Risma sekaligus sangat menyinggung kepentingan nasional Madura,” ujarnya.

Hal itu menunjukkan keterbatasan pemahamannya sebagai seorang pemimpin yang tak tahu secara utuh mengapa Jembatan Suramadu tersebut dibangun. “Bahkan, dia tidak sadar bahwa penduduk Surabaya mayoritas adalah masyarakat Madura,” tegas Harun Al Rasyid.

Dengan keluarnya Surabaya atas usulan Risma, menurutnya, “itu lebih baik” supaya BPWS yang nantinya akan menjadi BPWM fokus untuk mengembangkan dan membangun Madura untuk kepentingan mengangkat Madura.

“Madura bisa segera lepas dari keterbekakangan, kebodohan, kemiskinan, serta akan menjadi backbone atau tulang punggung kebangkitan ekonomi regional dan nasional seperti cita-cita Pak Noer yang namanya diabadikan sebagai nama Jembatan Suramadu,” ujarnya.

Ketua Umum Forum Komunikasi Cendekiawan Madura (FKCM) itu mengakui, kegagalan BPWS selama 2 periode karena lemahnya leadership. BPWS tidak pandai mengambil hati para tokoh masyarakat dan ulama Madura.

Yang terpenting, “BPWM tugasnya nanti tanpa mengenal lelah silatutrahmi,” tegas mantan Dosen Universitas Jember (UNEJ) yang namanya digadang-gadang beberapa tokoh Madura sebagai calon Wakil Kepala BPWS ini kepada Pepnews.com.

BPWS mensosialisasikan dan membangkitkan semangat para tokoh untuk membangkitkan seluruh kekuatan Madura agar keluar dari keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan ini dengan mengelola sebaik mungkin SDA Madura yang memiliki nilai sangat tinggi.

Itulah yang diharapkan Harun Al Rasyid. Tampaknya Gubernur Khofifah memahami semua harapan tokoh Madura. Sehingga, saat nama BPWS mau diganti dengan BPWM, dibatalkan dan tetap mempertahankan nama BPWS.

 “Pemerintah sudah memutuskan, tetap BPWS,” tegas Harun Al Rasyid. Dan, dalam Perpres baru nanti, nama Walikita Surabaya akan dicantumkan sebagai anggota Dewan Pengarah di BWPS seperti halnya empat bupati di Madura itu.

 Apapun namanya tetap BPWS. Jadi, “Usulan Risma dan Karwo membubarkan BPWS tidak disetujui. Rancangannya memang sempat BPWM, lalu kita kritik, tulisan itu saya berikan ke Bu Khofifah. Akhirnya, Rapat Dewan Pengarah mempertahankan nama BPWS,” ujarnya.

“Mungkin Khofifah sempat khawatir dengan bahasa saya: “Sikap Risma sangat menyinggung kepentingan Nasional Madura”. Sehingga, BPWS dipertahankan,” tegas Harun Al Rasyid.

***