Letjen TNI Doni Monardo didzalimi? Ach, enggaklah.... Masa’ Presiden Joko Widodo alias Jokowi mau mendzalimi seorang jenderal berprestasi seperti Doni Monardo? Presiden Jokowi belum bisa melantik karena ada “agenda” ke Lampung.
Di kalangan awak media sempat beredar kabar, pada Rabu (2/1/2019) Doni Monardo bakal dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggantikan Laksdya TNI Willem Rampangilei. Rencana diumumkan.
Undangan sudah dibuat dan dibagikan kepada undangan. Ternyata rencana mutasi tersebut ditunda karena Presiden Jokowi “mendadak” ke Lampung mengunjungi korban tsunami di sana. Pengumuman penundaan pun disampaikan oleh Istana.
Yth. Kepada Para Ajudan/Sespri/Staf Protokol Senior dari Pimpinan Lembaga Negara, Para Menteri dan Setingkat , serta LPNK (sesuai daftar terlampir).
Selamat malam,
Mohon ijin Menyampaikan Pelantikan *Kepala BNPB* pada Hari Rabu , 2 Januari 2019, PKL. 09.00 WIB di Istana Negara, Jakarta. *ACARA TERSEBUT DITUNDA*
Mohon menjadikan perhatian kepada semua teman2, agar disampaikan kepada pimpinan masing2. Demikian Terimakasih.
Hormat kami, Bagian Undangan, Biro Protokol Setpres
Sementara itu, kabarnya, menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, pelantikan Doni Monardo sebagai Kepala BNPB yang baru, ditunda karena ada administrasi yang harus diselesaikan dulu. Nah, apakah itu?
Sayangnya, seorang yang punya kemampuan dan berprestasi seperti Doni Monardo harus pindah jalur di luar institusi TNI. Seharusnya orang seperti dia lebih pas untuk menempati posisi KSAD, bahkan Panglima TNI. Begitulah realitas politiknya.
Doni Monardo harus “tersingkir” dari jabatan-jabatan strategis seperti KSAD yang kini telah ditempati oleh Jenderal TNI Andika Perkasa, menantu Jenderal Purn. AM Hendro Priyono, mantan Kepala BIN yang juga “kolega” Megawati Soekarnoputri.
Tapi apa mau dikata, jika penentuan posisi-posisi tersebut lebih dipengaruhi oleh hitungan-hitungan politis semata. Doni Monardo didzalimi terus. Mau jadi Pangkostrad dibatalkan. Mau jadi Wakil KSAD dibatalkan. Mau jadi KSAD, ditelikung.
Mantan Jenderal TNI Mulyono menjadi saksinya. Ketika menjabat KSAD dia selalu usulkan nama Doni Monardo dalam jabatan-jabatan tersebut di urutan pertama. Tapi, Presiden lebih memilih jenderal yang punya akses ke Ketua Umum DPP PDIP itu.
Konon, ada info dia mau dipaksa pensiun dini karena sesuai Perpres, jabatan Ketua BNPB diduduki oleh sipil. Spekulasi pun muncul. Penundaan tersebut bisa berarti Doni Monardo menolak. Selama ini, Doni Monardo dinilai konduitenya sangat baik.
Ia sekarang memang dirugikan oleh Jokowi. Tapi secara politis, bagi dia lebih aman tidak ada di ring-1 Jokowi di masa transisi kekuasaan saat ini, terlepas Jokowi terpilih lagi atau gagal menduduki kursi Presiden kembali pada Pilpres 2019 nanti.
Karena semakin sedikit orang baik di sekitar Jokowi, semakin menyakinkan keluarga besar TNI dan rakyat bahwa Jokowi tidak pantas menjadi Presiden lagi. Kabarnya, Doni Monardo ini diusulkan oleh beberapa penasehat Jokowi, seperti Pratikno.
Sebelumnya, ia diusulkan untuk dijadikan KSAD atau Kepala BIN, karena berhubungan baik dengan kalangan aktivis Islam, termasuk Habieb Riziq Shihab. Dia diharapkan bisa menjadi “pawang” yang bisa ngerem kebencian para Habieb kepada Jokowi.
Penempatan Doni Monardo sebagai Kepala BNPN jelas akan memberikan jalan bagi Andika untuk “mengendalikan” TNI selanjutnya. Karena dia masih sungkan kalau ada senior yang masih memiliki kekuatan di dalam TNI, jadi disingkirkan dulu.
Bisa saja, reason inilah yang terjadi. Doni Monardo menolak jabatan di BNPB itu. Apalagi, kabatnya, sebenarnya pelantikannya sebagai Kepala BNPB tersebut bukan ditunda. Tetapi, dibatalkan karena Megawati tidak setuju jika ia yang jabat.
Jika informasi tersebut benar, ternyata bukan hanya dalam memilih cawapres saja (ingatlah kasus Mahfud MD yang batal jadi cawapres Jokowi), untuk melantik anak buah yang sudah dipilih saja Jokowi tak punya kuasa. Preseden buruk tentunya!
Pembatalan pelantikan Doni Monardo sebagai Kepala BNPB menjadi satu “bukti” kebijakan yang dianulir Presiden Jokowi yang justru bisa merugikan mantan Walikota Solo ini. Karena, sudah banyak kebijakan yang dianulir oleh si Jokowi.
Jenderal Prestasi
Siapakah Letjen TNI Doni Monardo? Doni Monardo lahir di Cimahi, Jawa Barat pada 10 Mei 1963. Ia adalah seorang perwira tinggi TNI AD yang sejak 14 Maret 2018 menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sesjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).
Mengutip Wikipedia, Doni Monardo memiliki pengalaman di Satuan Infanteri Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan memiliki pengalaman teritorial sebagai Panglima Kodam III/Siliwangi.
Karier di Kopassus Doni Monardo jalaninya mulai 1986 sampai dengan 1998. Doni Monardo adalah pajurit tempur. Terbukti, selama bertugas di Kopassus ia pernah diterjunkan di Timor Timur, Aceh, dan daerah lain.
Selepas dari penugasan di Kopassus, Doni Monardo ditugaskan di Batalyon Raider di Bali. Posisi ini dia pegang mulai 1999 hingga 2001. Setelah itu, ia ditarik di Paspampres hingga 2004 dan mengikuti pelatihan counter terrorism yang dilakukan di Korea Selatan.
Doni Monardo kembali ditugaskan ke Aceh pada 2005-2006, lalu kembali ditarik kembali ke Jakarta bergabung dengan Paspampres. Tak lama kemudian, Doni Monardo ditugaskan di Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) di Makassar.
Selama bertugas di sana, Doni Monardo menggelar kegiatan penghijauan beberapa kawasan tandus di Sulawesi Selatan termasuk di kawasan Bandara Hasanuddin di Maros. Ia kemudian dipromosikan sebagai Komandan Grup A Paspampres hingga 2010.
Tugas ini membuat Doni Monardo kerap bertugas mengawal Presiden dan tercatat dia sudah mengikuti kunjungan Presiden Indonesia ke 27 negara di dunia. Karier Doni Monardo pun berlanjut dan dipercaya menjadi Danrem 061 Surya Kencana Bogor.
Tak sampai setahun di jabatan ini, ia menjadi Wadanjen Kopassus. Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menugaskannya sebagai Wadan Satgas untuk pembebasan kapal MV Sinar Kudus yang dibajak perompak Somalia, ia sukses menjalankannya dengan gemilang.
Doni Monardo kemudian diganjar dengan kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal. Ia dipromosikan menjadi Danpaspampres setelah beberapa bulan menjalani pendidikannya di PPSA XVIII di Lemhannas.
Dengan pengalaman teritorial dan tempur yang begitu mumpuni, Letjen TNI Doni Monardo memang pantas menyandang tugas sebagai Kepala BNPB, karena fakta membuktikan banyak peristiwa bencana alam di Tanah Air terjadi di darat.
Kita tunggu saja kepastian dulu dari Istana, kapan Doni Monardo akan dijadwalkan ulang atau malah batal dilantik sebagai Kepala BNPB.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
