Pemerintah Fokus Pemulihan Aceh Pascabanjir, Sekaligus Lindungi Masyarakat dari Narasi Separatis di Medsos

Pemulihan Aceh pascabanjir dan tanah longsor merupakan agenda prioritas pemerintah yang menuntut kehadiran negara secara nyata dan berkelanjutan. Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut tidak hanya merusak permukiman warga, tetapi juga memutus konektivitas yang menjadi urat nadi aktivitas sosial dan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, negara dituntut bergerak cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat terdampak. Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Aceh menunjukkan komitmen tersebut dengan memfokuskan langkah pada pemulihan infrastruktur dan perlindungan sosial. Upaya ini sekaligus menjadi penegasan bahwa penanganan bencana tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga persatuan nasional.

Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Prita Ismayani Sriwidyarti, menilai ancaman judi daring terus menguat seiring derasnya arus informasi digital yang dikonsumsi anak setiap hari. Menurutnya, kelompok tertentu dengan strategi promosi agresif memanfaatkan celah literasi digital dan finansial, terutama pada anak-anak dan keluarga rentan. Kondisi tersebut menuntut kewaspadaan kolektif dari seluruh elemen masyarakat. Pemerintah memandang bahwa perlindungan anak dari bahaya judi daring tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral.

Salah satu fokus utama pemulihan adalah mengembalikan konektivitas wilayah tengah Aceh yang terdampak cukup parah akibat banjir dan longsor. Jalur transportasi yang terputus selama bencana telah menghambat distribusi logistik, akses layanan dasar, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memprioritaskan pembukaan kembali jalur-jalur strategis sebagai langkah awal rehabilitasi. Kebijakan ini mencerminkan pemahaman bahwa pemulihan infrastruktur bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan fondasi pemulihan kehidupan sosial ekonomi. Dengan akses yang kembali normal, masyarakat memiliki ruang untuk bangkit dan melanjutkan aktivitas secara bertahap.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menegaskan bahwa percepatan pemulihan dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, pemulihan tidak hanya menyasar infrastruktur jalan dan jembatan, tetapi juga mencakup percepatan penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak. Pemerintah juga memperkuat perlindungan sosial agar masyarakat memiliki jaring pengaman selama masa transisi pemulihan. Pendekatan komprehensif ini menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan dirancang untuk menjawab kebutuhan jangka pendek sekaligus jangka panjang. Kehadiran negara diwujudkan secara konkret melalui program yang terukur dan berkelanjutan.

Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menekankan bahwa pemulihan infrastruktur pascabanjir memiliki arti strategis bagi keberlangsungan perekonomian lokal. Ia menilai akses jalan merupakan kunci utama pergerakan barang, jasa, dan masyarakat, sehingga perbaikannya tidak bisa ditunda. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen penuh memperbaiki titik-titik infrastruktur utama agar distribusi logistik dan bahan bakar kembali lancar. Dengan pasokan yang terjaga, aktivitas ekonomi masyarakat dapat pulih secara bertahap. Komitmen ini menjadi bukti bahwa pemulihan Aceh diarahkan untuk menjaga denyut ekonomi rakyat.

Sejumlah proyek prioritas pun dikebut untuk memastikan konektivitas antardaerah kembali berfungsi. Pemerintah memfokuskan perbaikan pada jembatan yang menghubungkan Bireuen dan Bener Meriah, serta ruas jalan Simpang KKA–Bener Meriah yang vital bagi mobilitas regional. Selain itu, upaya pemulihan juga dilakukan di koridor Pameu–Aceh Tengah, Nagan Raya–Aceh Tengah, dan Aceh Tengah–Gayo Lues. Jalur-jalur tersebut memiliki peran penting bagi masyarakat di dataran tinggi Aceh. Dengan terbukanya kembali akses ini, mobilitas antar-distrik diharapkan segera pulih dan aktivitas ekonomi kembali menggeliat.

Di tengah proses pemulihan yang terus berjalan, muncul pula tantangan berupa narasi provokatif yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di beberapa titik dinilai sebagai upaya memanfaatkan situasi bencana untuk menyebarkan sentimen separatis. Ada juga beredarnya sebuah video di kanal media sosial Tik Tok oleh pemilik akun @uncle.mus7 yang menyerukan provokasi agar WNI di Malaysia mengumpulkan dana bagi pembelian senjata gerakan makar di Aceh. Vīdeo-video provokasi pendukung GAM yang muncul dan beredar di masyarakat Indonesia di Malaysia menunjukan adanya oknum yang ingin memanfaatkan situasi bencana.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai tindakan tersebut sebagai bentuk provokasi yang menghasut emosi masyarakat. Ia menduga ada oknum yang menunggangi penderitaan warga untuk membangun kesan seolah pemerintah abai terhadap Aceh. Narasi semacam ini berisiko memelintir realitas di lapangan dan mengerdilkan peran negara.

Iwan juga menyoroti maraknya serangan narasi di media sosial yang mencoba memengaruhi persepsi publik terhadap penanganan bencana. Menurutnya, konten-konten tersebut kerap mengabaikan fakta mengenai kehadiran negara dan kerja keras aparat serta relawan di lapangan. Upaya tersebut, jika dibiarkan, dapat menciptakan ketidakpercayaan publik dan membuka ruang bagi pembenaran ide separatisme. Oleh karena itu, ia memandang respons pemerintah harus dilakukan secara tegas namun tetap persuasif. Ketegasan diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara, sementara pendekatan persuasif penting agar masyarakat tidak kembali terjebak pada trauma konflik masa lalu.

Pemerintah dinilai telah mengambil langkah yang tepat dengan mengedepankan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan dialog sosial. Penanganan provokasi dilakukan tanpa mengabaikan sensitivitas historis Aceh sebagai wilayah yang pernah mengalami konflik panjang. Dengan tetap memprioritaskan pemulihan bencana dan kesejahteraan rakyat, pemerintah menunjukkan bahwa stabilitas dan kemanusiaan berjalan beriringan. Pendekatan ini juga mempertegas bahwa negara hadir bukan hanya sebagai otoritas, tetapi sebagai pelindung masyarakat. Dalam konteks ini, pemulihan Aceh menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap negara.

Fokus pemerintah pada pemulihan Aceh pascabanjir mencerminkan komitmen menjaga keutuhan bangsa di tengah tantangan multidimensi. Bencana alam tidak boleh dijadikan celah untuk memecah belah persatuan atau melemahkan legitimasi negara. Sebaliknya, momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat solidaritas nasional dan gotong royong. Keberhasilan pemulihan Aceh akan menjadi contoh bahwa negara mampu hadir secara cepat, adil, dan berpihak pada rakyat. Hal ini sekaligus menutup ruang bagi narasi-narasi yang mencoba merongrong persatuan.

*) Penulis merupakan Kontributor Media Lokal.