Jakarta — Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunjukkan keseriusan dalam mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
RUU ini telah menjadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa pemerintahannya dan kini membuka peluang besar untuk menjadi bagian dari prioritas legislasi nasional.
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah melakukan komunikasi intensif dengan para ketua umum partai politik guna mengamankan dukungan politik terhadap pembahasan RUU ini.
Menurut Supratman, inisiatif Presiden menunjukkan tekad kuat untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil.
“Presiden sudah sampaikan bahwa Presiden sudah berkomunikasi dengan ketua umum partai politik,” ujar Supratman.
Ia menegaskan bahwa pembahasan RUU ini bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari strategi besar pemerintahan dalam membenahi sektor hukum.
Di sisi legislatif, Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menegaskan bahwa secara mekanisme, DPR memiliki ruang untuk mengubah status RUU yang semula belum menjadi prioritas tahunan menjadi prioritas nasional melalui persetujuan fraksi-fraksi dan keputusan rapat paripurna.
“Itu dimasukkan dalam program legislasi lima tahunan, tapi itu bukan berarti istilahnya diabaikan,” ujar Nasir.
Saat ini, DPR tengah menyelesaikan pembahasan Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang akan menjadi acuan dalam penegakan hukum pidana berbasis kebenaran materiel. Sejalan dengan itu, diskusi intensif terkait RUU Perampasan Aset juga terus dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Kami memang sedang menyelesaikan KUHAP, dan kami juga sedang mendiskusikan dengan beberapa pihak terkait dengan (RUU) Perampasan Aset,” tambah Nasir.
Ia menekankan bahwa pembahasan RUU ini harus dilandasi norma hukum yang kuat dan pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Meski demikian, komitmen Presiden Prabowo terhadap RUU ini menjadi dorongan penting untuk memastikan kehadirannya sebagai instrumen hukum yang efektif.
“Jadi tidak boleh juga grasah-grusuh, bukan berarti kita ingin melambat-lambatkan,” jelas Nasir.
Lebih lanjut, Nasir menggarisbawahi pentingnya peningkatan integritas, akuntabilitas, dan kompetensi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan UU ini.
“Sehingga dibutuhkan akuntabilitas. Kalau tidak, terjadi kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum itu sendiri,” ujarnya.
Dengan dukungan politik yang kian solid dan kesadaran akan kebutuhan pembaruan hukum, RUU Perampasan Aset berpotensi menjadi terobosan besar dalam sistem penegakan hukum nasional yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada keadilan.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
