Pemerintah Mempercepat Pemerataan Ekonomi dengan Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah tengah menggencarkan upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi melalui berbagai inisiatif strategis, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai mampu memberikan dampak berlipat ganda pada sektor ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Program MBG tidak hanya sekadar membantu masyarakat memenuhi kebutuhan gizi harian, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Melalui operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 190 lokasi, pemerintah memastikan keterlibatan aktif pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta petani lokal sebagai pemasok utama bahan pangan. Dengan begitu, program ini tidak hanya menciptakan pemerataan kesehatan, tetapi juga menghidupkan perekonomian masyarakat kecil.

Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa program ini mampu memberikan multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Dalam evaluasi awal, MBG diproyeksikan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 0,8%.

Bahkan, dampak program tersebut dapat mencapai daya ungkit sebesar 0,89% pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan potensi besar MBG dalam mengatasi ketimpangan ekonomi sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan secara substansial.
Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar seluruh bahan pangan yang digunakan dalam MBG berasal dari produk lokal. Kebijakan ini tidak hanya memastikan keberlanjutan ekonomi, tetapi juga memberikan peluang pasar yang stabil bagi petani dan peternak kecil.
Langkah tersebut telah memotivasi para petani untuk meningkatkan produksi, mengingat adanya offtaker atau pembeli tetap dari hasil panen mereka. Dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, MBG telah menciptakan sinergi antara kebutuhan pangan nasional dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Program ini juga memprioritaskan pembelian hasil panen dari petani lokal seperti wortel, kentang, dan sayuran lainnya. Langkah ini tidak hanya menstimulasi sektor pertanian tetapi juga memberikan jaminan pendapatan yang lebih stabil bagi petani. Sementara itu, UMKM yang terlibat dalam pengolahan dan distribusi bahan pangan mendapatkan peluang untuk mengembangkan kapasitas mereka secara signifikan.
Seorang ahli gizi, Anita Rahayu, menyebutkan bahwa akses terhadap makanan bergizi merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Masyarakat yang sehat akan menjadi tenaga kerja produktif, yang pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui MBG, pemerintah menjawab tantangan gizi buruk sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan kompetitif di pasar kerja.
Dari perspektif ekonomi, seorang ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Budi Santoso, melihat MBG sebagai strategi yang mampu menembus berbagai sektor secara simultan. Dengan satu kebijakan, pemerintah tidak hanya menyelesaikan permasalahan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong perkembangan ekonomi lokal.
Dalam pelaksanaannya, beberapa daerah telah mengintegrasikan program ini dengan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan distribusi. Melalui platform daring, kebutuhan masyarakat dapat dipetakan secara akurat, sementara logistik dikelola secara optimal.
Program MBG juga menciptakan peluang kerja baru, terutama bagi masyarakat sekitar yang dilibatkan dalam pengelolaan dapur umum serta distribusi makanan. Pelatihan yang diberikan kepada mereka tidak hanya meningkatkan keterampilan tetapi juga membuka pintu untuk berbagai peluang ekonomi lainnya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian integral dari keberhasilan program tersebut.
Namun, pelaksanaan MBG bukan tanpa tantangan. Pendanaan menjadi salah satu kendala utama, mengingat besarnya skala program ini. Pemerintah telah mengalokasikan Rp71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung MBG.
Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan program ini. Kolaborasi dengan sektor swasta, misalnya, dapat diwujudkan melalui sumbangan bahan makanan, pendanaan tambahan, atau pelatihan keterampilan bagi masyarakat penerima manfaat.
Tantangan lainnya terletak pada koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat. Untuk itu, perencanaan yang matang serta pengawasan yang ketat diperlukan agar program berjalan dengan lancar dan efisien.
Pelibatan masyarakat lokal sebagai pengelola utama dapat menjadi solusi yang efektif dalam memastikan kelangsungan program, sekaligus meningkatkan rasa memiliki terhadap inisiatif tersebut.
Keberhasilan program MBG memiliki dampak yang jauh melampaui sekadar pemenuhan kebutuhan gizi. Program ini adalah model pembangunan inklusif yang menghubungkan berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pertanian, hingga ekonomi digital. Dengan pengelolaan yang tepat, MBG berpotensi menjadi kebijakan yang mampu menciptakan perubahan nyata dalam pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Melalui MBG, pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyarakat, program ini dapat menjadi langkah awal yang nyata dalam mengatasi ketimpangan ekonomi sekaligus membangun masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis adalah Kontributor Duta Media