Terbongkar, trik bagaimana "membegal" perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Investor asing pun gigit jari setelah "dibegal" oknum pengusaha lokal. Perusahaan PMA pun diambilalih
JAKARTA - Harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menarik sebanyak mungkin investor asing masuk ke Indonesia, agaknya akan mengalami kesulitan dengan adanya "pembegalan" dari kalangan pengusaha lokal.
Belum lama terungkap kasus "pembegalan" satu perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) oleh pengusaha lokal. Modus operandinya dilakukan dengan permainan manipulasi data perusahaan.
Investor asing tersebut "dibegal" oleh pengusaha lokal, dengan cara dokumen perusahaan dipalsukan. Lalu selanjutnya semua direksi dan komisarisnya diganti dengan orang mereka melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB).
Pada akhirnya, investor asing tersebut gigit jari karena terancam kehilangan perusahaan dan semua investasinya. Hal ini karena perusahaan sudah diambilalih oleh sekelompok pengusaha lokal tersebut.
Kasus ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan majelis hakim Dodong Iman Rusnadi (ketua), Riyanto Adam Ponto, Agus Darwanta (anggota) dan Budiawan sebagai panitera pengganti. Agenda sidang sudah memasuki tahap pemeriksaan saksi-saksi.
Kasus Bermula Kerja Sama
Bermula ketika Ren Ling (RL) bersama Phoa Hermanto Sundjojo (PHS) dan Sumuang Manulang (SM) -- masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah/spilitzing -- melakukan pemalsuan dengan memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik perusahaan.
Hal itu dilakukan oleh ketiganya hingga dua kali, yakni pada 18 Maret 2019 dan pada 5 Agustus 2021. Kasusnya berawal ketika mereka mendirikan perusahaan PT. Bintang Cinda Mineral Grup (PT. BCMG) Tani Berkah pada tahun 2009 sesuai Akta Notaris Nomor 45 tanggal 12 Oktober 2009.
Akta tersebut dibuat di hadapan Notaris Robert Purba di Jakarta Utara dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-51104.AH.01.01 tanggal 22 Oktober 2009. Perusaan PT. BCMG ini bergerak di bidang pertambangan galena, beralamat di Rukan Exclusive Blok G No. 68 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara.
Adapun susunan perseroan yaitu pemegang saham Ren Ling (RL) 490 lembar saham (Rp.490.000.000), KUD Tani Berkah 10 lembar saham (Rp.10.000.000). Direktur Utama Soerya Salim, Direktur Ren Ling, Ace Surya Gunawan, Komisaris Utama Nuryanti, Komisaris Machroji.
Sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dilakukan Chen Tian Hua dengan Ren Ling -- yang dilegalisir dengan nomor : 84/Leg/VII/2010 pada tanggal 30 Juki 2010 pada Notaris Christine Sabaria Sinaga -- modal yang disetor untuk pembelian 490 lembar saham tersebut berasal dari Chen Tian Hua.
"Namun saham sebanyak 490 lembar tersebut hanya tertulis di akte, dan faktanya keseluruhan saham sebenarnya milik Chen Tian Hua, kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Septina Abregtyaningrum dan Asry Retno Purwaningsih dalam surat dakwaannya.
Perusahaan PT. BCMG Tani Berkah ini sendiri, telah beberapa kali mengalami perubahan dalam susunan pengurusan dewan direksi, dewan komisaris maupun pemegang saham. Perubahan terakhir dituangkan dalam akta nomor 33 tanggal 11 Januari 2017 dibuat Notaris Humberg Lie SH dengan susunan Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Chen Tian Hua, Komisaris : Yudhi Rama Putra, Rasyad Chasan, Direktur Utama : Ren Ling, Direktur : Ace Surya Gunawan, Tukiman Kijah. Sedang pemegang saham : Multi Asia Limited, PT Tambang Sejahtera, Ren Ling, KUD Tani Berkah kesemuanya ada 9.192 lebar saham.
Kasus Pembegalan Dimulai
Ren Ling selaku Dirut PT. BCMG Tani Berkah telah diberhentikan sementara oleh Komisaris Utama Chen Tian Hua, dengan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris lainnya yakni Yudhi Ramaputra dan Rasyad Chasan sesuai pemberitahuan tanggal 14 September 2018 dan surat tanggal 15 Maret 2019.
Menurut dakwaan jaksa, Ren Ling yang telah diberhentikan itu, membuat surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang digelar pada 5 April 2019, berdasarkan permohanan lisan Phoa Hermanto Sundjojo, mengatasnamakan para pemegang saham. Cap stempel perusahaan dibuat sendiri oleh Ren Ling.
Hasil "pembegalan" perusahaan melalui RUPS LB versi Ren Ling itu, mengangkat Sumuang Manulang sebagai Dirut PT BCMG Tani Berkah, sekaligus memberhentikan Chen Tian Hua selaku Komisaris Utama, Yudhi Ramaputra selaku Komisaris.
Berdasarkan permohonan lisan Phoa Hermanto Sundjojo selaku pemegang saham di PT Tambang sejahtera dan Multiwin Asia Limited kemudian diserahkan kepada Sumuang Manulang untuk mengadakankan RUPS LS.
Sesuai anggaran dasar perusahaan Multiwin Asia Limited mengambil keputusan apapun harus melalui rapat keputusan dewan direksi perusahaan Multiwin Asia Limited.
Agar bisa mewakili perusahaan, dalam kondisi dewan direksi Multiwin Asia Limited tidak tahu apapun, Phoa Hermanto Sundjojo secara pribadi mewakili Multiwin Asia Limited untuk menghadiri RUPS LB perusahaan BCMG Tani Berkah, ini secara sadar dan sengaja merubah informasi untuk mencapai tujuan menggelapkan aset perusahaan.
Pada 20 Agustus 2019, Ren Ling bersama Phoa Hermanto Sundjojo dan Sumuang Manulang kembali melaksanakan RUPS LB dengan memberhentikan Rasyad Chasan selaku Komisaris. Susunan baru Dewan Komisaris ini, Ren Ling duduk sebagai Komisaris bersama Phoa Hermanto Sundjojo.
Setelah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Denni, Ren Ling bersama-sama dengan Pho Hermanto Sundjojo dan Sumuang Manulang kemudian melakukan pembatalan Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat Notari MIA R Setianingsih.
Akibat perbuatan Ren Ling dkk "membegal" perusahaan, Chen Tian Hua tidak lagi menjadi Komisaris PT BCMG Tani Berkah dan kehilangan hak pengelolaan eksplorasi tambang. Kerugian materi sebesar Rp100 milyar.
"Perbuatan ketiga terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, " begitu dakwaan JPU.
Pasal 266 KUHP berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (empat) tahun.
Sedang Pasal 263 KUHP menyebutkan : membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (empat) tahun (*)
* Tulisan ini juga dimuat di Kompasiana.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
