Meski politikus menganut "Machiavellian", menghalalkan segala cara, namun cara yang dilakukan Andre di luar batas nalar, meski hal itu "halal" dilakukan dalam konteks perebutan kekuasaan.
Taruhlah berita yang dilansir dari media online Berita Minang ini benar, keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra untuk tidak menjadikan Andre Rosiade sebagai salah satu kandidat bakal calon Gubernur Sumatera Barat dalam Pilkada 2020, sudah tepat. Dengan demikian, Gerindra memutuskan hal ini di tataran etika, bukan semata aturan partai.
Berita anggota DPR dari Gerindra yang menjebak seorang PSK di Kota Padang menyita perhatian beberapa hari terakhir ini. Perhatian publik terpecah, antara fokus kepada "nasib" PSK yang sudah "dipakai", jasanya belum dibayar, masih pula harus mendekam di tahanan.
Fokus lain, perbuatan Andre yang dinilai jauh dari kepantasan dan kepatutannya sebagai seorang anggota Dewan. Jelas apapun profesi orang itu, yaitu PSK, tetap saja tidak bisa diperlakukan semena-mena oleh seorang anggota Dewan yang katanya terhormat itu.
Dari Berita Minang itu terungkap, bahwa Andre Rosiade, anggota DPR yang bekerja sama dengan polisi menjebak PSK, ternyata kandidat gubernur Sumatera Barat. Pun jika ini benar, alangkah rendahnya usaha politik menjebak seorang PSK hanya sekadar "jual diri" agar bisa laku di Pilkada Sumatera Barat!
Andre yang tidak lain Ketua DPD Partai Gerindra Sumatra Barat yang juga anggota DPR RI Dapil I Sumbar jelas telah membuat blunder sekaligus kontroversi atas tindakannya melakukan penggerebekan terhadap PSK berinisial NN. Apalagi sempat diberitakan, Andre diduga sengaja melakukan penjebakan terhadap NN sebelum digerebek.
Adalah Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang dikutip Berita Minang saat saat Sufmi berada di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2020). Menurut Sufmi, tindakan tidak menjadikan Andre sebagai bakal calon (balon) gubernur Sumbar untuk keseimbangan di masyarakat.
Meski telah mempertimbangan untuk tidak mencalonkan Andre, Gerindra belum memutuskan nama lain.
Sebelumnya, Partai Gerindra telah meminta maaf kepada masyarakat terkait kontroversi dugaan penjebakan dan keikutsertaan anggota fraksinya di DPR dalam penggerebekan PSK di Kota Padang, Sumatera Barat. Andre dikecam banyak pihak, terutama masyarakat Sumbar. Permohonan maaf disampaikan langsung oleh Sufmi Dasco.
Apakah atas perbuatannya itu Andre Rosiade dinyatakan bersalah sekaligus diberi sanksi, hal itu menurut Sufmi masih menunggu hasil verifikasi Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra.
Berita Minang menyebutkan, DPP Partai Gerindra telah mengirimkam tim internal partai ke Kota Padang untuk menyelidiki lebih jauh soal dugaan penjebakan PSK tadi.
Dari peta politik Sumatera Barat saat ini, baik Gubernur maupun walikota dikuasai oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sulit dihinidari dugaan aksi Andre bermuatan politik, setidak-tidaknya untuk mendeskreditkan PKS yang kini berkuasa di Sumatera Barat, terlebih lagi Andre datang dari partai berbeda dan akan mencalonkan diri sebagai Gubernur pula.
Meski sejumlah politikus menganut "Machiavellian" alias menghalalkan segala cara, namun cara yang dilakukan Andre di luar batas nalar, meski hal itu "halal" dilakukan dalam konteks perebutan kekuasaan.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
