Ini PR Pemerintah, khususnya Menko Polhukam Wiranto, yang masih akan diteruskan oleh penggantinya nanti. Memberikan pemahaman pada masyarakat tentang bahayanya radikalisme.
Kenapa harus Menko Polhukam, Wiranto yang menjadi target serangan, dan ditusuk ditengah keramaian. Penusuk Wiranto adalah pembawa pesan perlawanan dari kelompok yang ingin diperangi Wiranto.
Beberapa pernyataan keras Wiranto yang menyatakan perang terhadap radikalisme. Komitmen Wiranto untuk memerangi radikalisme ini sangatlah frontal, bahkan ada wacana antar negara untuk saling membantu dalam mencegah atau menangani masuknya paham dan gerakan radikalisme di satu negara.
Inikan sebuah sinyal perang dari Wiranto, dan tanpa disadari Wiranto sudah memposisikan diri sebagai titik fokus serangan kaum radikalis. Tidak bisa dibilang tidak, penyerang Wiranto dengan dua tusukan pisau itu adalah bagian dari kaum radikalis.
Anehnya, disaat pemerintah ingin membasmi kelompok ini ada politisi yang nyinyir, yang menganggap peristiwa penusukan Wiranto sebagai Framing yang sengaja direkayasa, agar anggaran deradikalisme bisa terus dikucurkan.
Inilah bagian kesulitan dari negara dalam memberantas radikalisme yang sudah masuk kedalam berbagai sendi di Pemerintahan maupun di dunia pendidikan, yang mulai menggerogoti Persatuan dan kesatuan bangsa.
Menghadapi kelompok ini Memang serba salah, karena pemerintah sudah terlanjur dianggap musuh, baik oleh kaum radikalis, maupun oleh pembenci pemerintah pendukung lawan politik Jokowi.
Kejadian apapun yang menimpa pihak Pemerintah akan dianggap rekayasa politik. Termasuklah apa yang dialami oleh Menko Polhukam Wiranto. Framing ini terus disuarakan agar masyarakat tidak percaya dengan Pemerintah.
Jadi kalau sampai penusuk Wiranto dikenakan hukuman, atau penyiksaan, maka akan mereka keluarkan jurus 'kriminalisasi' terhadap umat muslim, intimidasi terhadap umat Islam.
Inilah pola-pola yang diciptakan oleh kelompok radikalis untuk mengadu Domba sesama umat muslim, seperti yang terjadi di Timur Tengah. Sayangnya sebagian dari umat Islam Indonesia tidak bisa menyadari kondisi itu.
Mereka hanyut dalam permainan kaum radikalis yang memang menginginkan Indonesia ini hancur. Itulah kenapa Wiranto yang menjadi target Utama penyerangan, karena Wiranto terang-terangan menyatakan perang dengan kelompok radikalis.
Apa yang dialami Wiranto saat ini adalah sebuah pesan perlawanan yang perlu diwaspadai. Setelah Wiranto, pastinya ada target lain yang menjadi sasaran mereka. Siapapun yang ingin membasmi radikalisme, dianggap musuh mereka.
Tahun 2017 lalu, Wiranto mengungkapkan ada wacana antarnegara berdekatan untuk saling membantu dalam mencegah atau menangani masuknya paham dan gerakan radikalisme di satu negara.
"Sudah ada satu wacana untuk saling membantu. Misalnya, saya dengan pihak Australia juga sudah bicara, kemudian Filipina dengan Indonesia sendiri sudah bicara. Banyak negara lain juga punya kepentingan terhadap munculnya basis teror di Marawi itu," kata Wiranto.
Ia menyebutkan kerja sama saling membantu itu atas dasar prinsip pada pertimbangan bahwa tidak mungkin satu negara itu sendirian melawan terorisme.
"Presiden Duterte pun memberikan lampu hijau untuk mendapatkan bantuan dari negara lain," katanya.
Apa yang diwacanakan oleh Wiranto dengan beberapa negara terdekat, jelas merupakan ancaman bagi jaringan kaum radikalis. Sikap dan komitmen Pemerintah sangat tegas terhadap ancaman radikalisme.
Inilah pekerjaan rumah bagi Pemerintah, khususnya Menko Polhukam Wiranto, yang masih akan diteruskan oleh penggantinya nanti. Memberikan pemahaman pada masyarakat tentang bahayanya radikalisme.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews