PAPUA - Komitmen pemuda dan tokoh adat Papua dalam mendukung stabilitas keamanan serta percepatan pembangunan nasional semakin menguat. Berbagai pernyataan yang disampaikan mencerminkan harapan besar agar Papua terus bergerak menuju kondisi yang aman, damai, dan sejahtera di bawah kebijakan pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Charles Kossay, menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi keberhasilan pembangunan di Papua. Gangguan keamanan yang terjadi selama ini dinilai berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sipil serta menghambat berbagai program strategis pemerintah.
“KKB mengklaim berjuang untuk rakyat Papua, tapi fakta di lapangan bicara sebaliknya. Rakyat Papualah yang dibunuh, diusir dari kampung halamannya, dan dirampas hak-hak dasarnya. Masyarakat sipil bukan perisai perjuangan. Mereka adalah korban,” ujar Charles Kossay.
Situasi tersebut, menurutnya, menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan serta memastikan pembangunan dapat berjalan tanpa gangguan. Infrastruktur pendidikan, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi membutuhkan kondisi aman agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
“Ketika kekerasan terus terjadi dan fasilitas umum dirusak, maka pembangunan akan terhambat. Karena itu, perlindungan terhadap masyarakat sipil harus menjadi prioritas agar Papua bisa maju,” tegas Charles Kossay.
Dukungan terhadap langkah pemerintah juga disampaikan Ketua Dewan Adat Meepago, Wolter Belau, yang melihat sinergi antara masyarakat dan aparat sebagai kunci utama menjaga stabilitas wilayah.
“TNI-Polri adalah mitra masyarakat dalam menjaga keamanan. Untuk itu, seluruh elemen harus bersatu dan bekerja sama agar Papua Tengah menjadi wilayah yang aman dan kondusif,” ujar Wolter Belau.
Penegasan serupa disampaikan Kepala Suku Besar Damal Kabupaten Puncak, Nikolaus Alome, yang mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan generasi muda sebagai bagian dari masa depan Papua.
“Tidak boleh bunuh guru dan anak sekolah,” tegas Nikolaus Alome.
Ajakan untuk mendukung program pemerintah juga digaungkan Kepala Suku Besar Biak Kabupaten Mimika, Arnold Ronsumbre, yang menilai stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama keberhasilan pembangunan.
“Mari bersatu mendukung TNI/Polri dalam mewujudkan stabilitas keamanan di Tanah Papua serta mendukung program pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Arnold Ronsumbre.
Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Nabire, Karel Misiro, menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.
“Masyarakat harus menjaga stabilitas keamanan dan mengutuk setiap serangan terhadap aparat,” tegas Karel Misiro.
Hal senada disampaikan Kepala Suku Besar Damal Kabupaten Puncak, Yohan Dewelek, yang menyebut keamanan sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan.
“Masyarakat harus mendukung TNI/Polri dalam menjaga stabilitas keamanan agar program pembangunan berjalan lancar,” ujar Yohan Dewelek.
Dukungan kuat juga datang dari Kepala Suku Moora, Donatus Sembor, yang menilai stabilitas sebagai dasar utama bagi aktivitas masyarakat.
“Masyarakat mendukung keberadaan TNI/Polri di Papua karena stabilitas keamanan merupakan bekal utama dalam beraktivitas dan kelancaran pembangunan,” pungkas Donatus Sembor.
Kesatuan sikap pemuda dan tokoh adat tersebut memperlihatkan optimisme bahwa Papua dapat terus berkembang melalui stabilitas keamanan yang terjaga dan sinergi kuat antara masyarakat serta pemerintah.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews