SUKOHARJO- Komitmen pemerintah dalam menjamin hak pekerja yang terdampak kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) terus ditunjukkan melalui berbagai langkah konkret. Salah satu bentuk nyata dari upaya ini adalah kunjungan langsung Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli ke pabrik Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Langkah ini menegaskan bahwa setiap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) berhak mendapatkan haknya secara adil dan tepat waktu.
"Kami memastikan bahwa hak-hak pekerja, termasuk pesangon, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dapat dicairkan tanpa hambatan," ujar Yassierli.
Pemerintah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Tim Kurator, serta serikat pekerja untuk memastikan pencairan hak-hak tersebut berjalan lancar. Hingga saat ini, sebagian besar hak pekerja telah tersalurkan, sementara proses penyelesaian sisanya terus dipercepat.
Dukungan terhadap pekerja juga datang dari pihak legislatif. Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tobroni, menegaskan bahwa pengawasan terhadap pencairan hak pekerja terus dilakukan agar tidak terjadi kendala administratif.
"Kami telah meminta percepatan proses pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan agar seluruh pekerja menerima haknya sebelum Lebaran," tegas Obon Tobroni.
Selain memastikan pekerja mendapatkan haknya, pemerintah juga berupaya menciptakan solusi jangka panjang bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Salah satu langkah yang diambil adalah mendorong masuknya investor baru untuk menghidupkan kembali operasional Sritex. Dengan adanya investor baru, diharapkan eks pekerja Sritex dapat kembali bekerja dan mendapatkan penghasilan yang stabil.
Selain aspek ekonomi, perhatian juga diberikan terhadap aspek sosial. Ketua Serikat Pekerja Sritex, Rahmat Prabowo, mengapresiasi langkah pemerintah dalam memastikan hak pekerja tetap terlindungi.
"Sinergi antara pemerintah, DPR, dan serikat pekerja menjadi kunci utama dalam memastikan kesejahteraan pekerja. Kami berharap kebijakan ini menjadi contoh dalam penyelesaian kasus serupa di masa depan," pungkas Rahmat Prabowo.
Kepailitan perusahaan besar seperti Sritex memiliki dampak luas, baik bagi pekerja maupun sektor industri lainnya. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan tenaga kerja. Reformasi regulasi ketenagakerjaan menjadi salah satu agenda utama dalam memastikan bahwa hak pekerja tetap terlindungi dalam berbagai situasi ekonomi yang tidak menentu.
Keberhasilan penyelesaian kasus Sritex menjadi bukti bahwa koordinasi yang baik antara berbagai pihak dapat menciptakan solusi yang efektif. Dengan kebijakan yang berpihak pada pekerja, stabilitas industri nasional dapat terus terjaga, sekaligus menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. [^]
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
