Oleh : Deva Baruna
Pemerintah terus berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal di Papua. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang terus memperlihatkan tren positif. Konektivitas antar wilayah di Papua akan terus dihubungkan agar keterisolasian dapat dipangkas. Sehingga, masyarakat akan mendapat efek domino dari pembangunan infrastruktur tersebut. Mulai dari terpangkasnya biaya logistik, berkembangnya hasil komoditas lokal, serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Pemerintahan era Presiden Jokowi memperlihatkan keseriusan dalam pembangunan infrastruktur Papua. Jika infrastruktur telah terbangun, diharapkan jarak antar wilayah di Papua serta kantor pemerintah provinsi dengan rakyat akan makin dekat.
Suatu daerah memang membutuhkan infrastruktur serta transportasi yang memadai untuk bisa menjangkau wilayah lain dengan mudah. Seperti jalan, bandara hingga pelabuhan menjadi mobilitas terpenting untuk melakukan aktivitas jual beli. Dengan adanya aktivitas tersebut juga pastinya dapat membantu meningkatkan ekonomi pendapatan daerah.
Penjabat Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun menyatakan pembanguan di Provinsi Papua akan berdampak sangat positif bagi masyarakat. Pihaknya meyebutkan, data triwulan III-2023 menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,28%, melebihi rata-rata nasional sebesar 4,94%. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua juga mengalami peningkatan signifikan, mencapai 61,39 pada Tahun 2022.
Tujuan pembangunan infrastruktur Papua juga untuk memangkas administrasi, meningkatkan pelayanan kesehatan serta fasilitas pendidikan. Dengan pembangunan yang merata, maka masyarakatnya akan makin maju. Dampaknya, kesejahteraan masyarakat Papua akan meningkat dan investasi akan terus berdatangan. Papua akan menjadi wilayah yang maju dan makmur serta setara seperti di pulau Jawa dan daerah lainnya.
Pemerintah telah membuat Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041, dan terdapat tiga misi besar pembangunan Papua, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Sehingga, fokus pemerintah nantinya akan membangun sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan yang membutuhkan infrastruktur dasar yaitu jalan, jembatan, bandara, maupun pelabuhan. Rencana aksi pembangunan papua telah tertuang dalam RIPPP untuk 20 tahun kedepan, dan itu harus dijabarkan oleh Pemerintah daerah melalui kegiatan yang nyata dan tepat sasaran.
Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Biak Numfor, Papua Adrianus Mambobo mengatakan masifnya pembangunan infrastruktur di Papua diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hingga wilayah terisolir. Sehingga, manfaat dapat diperoleh seluruh masyarakat di Papua. Konektivitas antar daerah menjadi penting untuk ditingkatkan dan disegerakan, terutama agar pendidikan, mobilitas masyarakat hingga informasi.
Selain memudahkan mobilitas masyarakat, infrastruktur juga membantu perekonomian rakyat Papua. Jika ada jalan raya yang representatif dan juga jembatannya, maka ada sarana untuk mengintegrasikan antar daerah. Terutama di wilayah yang jadi produsen (seperti olahan sagu dan hasil bumi lain), dan akan mudah untuk mendistribusikannya ke kota atau kabupaten lain. Hasilnya, perekonomian masyarakat akan meningkat.
Jika mobilitas lebih cepat maka akan menghemat waktu dan biaya karena masyarakat memilih mengirim barang dan bepergian via jalan darat. Mereka pelan-pelan meninggalkan transportasi via pesawat terbang yang biayanya jauh lebih mahal. Makin panjang infrastruktur jalan Trans Papua maka makin banyak masyarakat yang diuntungkan karena biaya kirim jadi rendah sehingga harga barang-barang bisa diturunkan.
Masifnya pembangunan infrastruktur di Papua akan membuat wilayah tersebut menjadi maju dan makmur seperti di pulau Jawa dan daerah lainnya. Keselarasan pembangunan infrastruktur jalan dengan perbaikan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan penyediaan listrik akan mengefektifkan program dan visi misi Pemerintah menyejahterakan Papua. Ketepatan jenis infrastruktur konektivitas dengan karakteristik wilayah dan pergerakan masyarakatnya diimplementasikan berupa pengembangan/inovasi infrastruktur air dan udara. Sehingga, pembangunan di Papua tidak sekadar melihat capaian angka sebagai legacy, namun mengoptimalkan segala aspek sebagai bagian dari memenuhi kebutuhan masyarakat Papua.
Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, pembangunan masyarakat Papua perlu ditopang dengan peningkatan akses infrastruktur dasar dan konektivitas, kualitas lingkungan hidup, tata kelola pembangunan yang baik, serta memperhatikan tanah adat/ulayat, kebudayaan, dan harmoni sosial sebagai prasyarat keberhasilan tercapainya sasaran pembangunan. Selain itu, dengan melihat perubahan dan dinamika pembangunan, upaya percepatan pembangunan di Papua akan memperhatikan pengarusutamaan (mainstreaming) gender, sosial budaya, transformasi digital, serta resiliensi bencana dan perubahan iklim sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis dalam rangka mencapai sasaran pembangunan
Sehingga dapat disimpulkan bahwa akselerasi pembangunan infrastruktur di Papua berhasil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi bahkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru. Dengan demikian maka optimis kehidupan di sana akan lebih baik dan masyarakatnya makmur. Keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur akan dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya Papua yang saat ini mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Penulis adalah Mahasiswa Universitas Pelita Harapan Tangerang
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews