Presiden Jokowi sebaiknya segera memecat Zainudin Amali dan para pengurus LADI, agar nasionalisme lewat olahraga tidak dihancurkan kaum bedebah yang tidak mau bekerja membela Merah Putih dan Indonesia Raya.
Indonesia juara Piala Thomas. Namun Merah Putih tidak berkibar-kibar, gagal berjaya! Alangkah sedihnya bagi pecinta Indonesia. Ini tidak berlaku bagi pengkhianat bangsa. LADI menyembunyikan bahwa Indonesia kena sanksi WADA. Mereka menutup-nutupi.
Presiden Jokowi wajib tahu siapa yang bertanggung jawab. Pertama LADI ini Dewan Pembina-nya Menteri Zainudin Amali. Sekretarisnya Gatot S Dewa Broto, juga Chandra Bhakti. Mereka ini kerjanya cuma suka seremonial. Cek di Google aja. Lainya tak usah disebut kepanjangan gelar dan tidak bekerja.
Nah pengurus ini menutupi fakta. Muncul nama Musthofa Fauzi komisaris Kimia Farma. Rheza Maulana S seleb Instagram pamer bergaul dengan seleb dan pejabat. Dokter gigi Dessy Rosmelita, dan Desyta Puri.
Gilanya lagi, bukannya mereka bekerja memberesi sanksi WADA, para pengurus LADI mengemis ke Bamsoet agar LADI di bawah SK Presiden 1 Oktober 2021. Tanpa menjelaskan Indonesia kena sanksi WADA, karena menutupi borok soal doping di Indonesia.
Tidak hanya itu, di depan Bamsoet para bedebah ini memaparkan sisi keuntungan bikin lab anti doping. Yang dalam tiga tahun akan impas; kembali modal. Bukan pekerjaan yang digedein, ngitung duit ke depan; dengan mengorbankan Merah Putih. Indonesia Raya. Olahraga.
Rheza Maulana berkoar-koar, mengelabuhi ketidakbecusan bekerja, mengobral omong kosong di depan Ketua MPR, Bambang Soesatyo.
“Tugas penting LADI antara lain menetapkan peraturan doping, pengambilan sample sesuai dengan ketentuan disertai mekanisme pemberian sanksi. Selain, mengelola pelaksanaan ketentuan anti doping, kampanye anti doping, pencegahan terhadap penggunaan doping, pengawasan terhadap doping, dan pengujian sample doping. Termasuk memfasilitasi proses Therapeutic Use Exemption dan Result Management,” kata Rheza berapi-api di depan Bamsoet.
Tidak ada satu pun yang dikerjakan. Foto-foto bersama Bamsoet seolah sudah bekerja, yang isinya tentang investasi lab doping: bukan keamanan atlet dan kepatuhan Indonesia, agar Merah Putih berkibar mengiringi Indonesia Raya berkumandang.
LADI adalah lembaga gagal di bawah Kemenpora. LADI gagal memenuhi ketentuan WADA; karena mungkin ada yang disembunyikan.
Bayangkan! Banyak atlet tidak menjalani test doping di Indonesia. Ya karena Indonesia pasar dan produsen narkoba besar dunia. Ada benang merah antara atlet Indonesia dan sikap LADI.
Patut dicurigai adanya sinyalemen tekanan dan benang merah keterlibatan mafia narkoba, dengan keberadaan atlet Indonesia yang cukup signifikan sebagai pengguna narkoba.
Narkoba menjadi masalah besar bagi para atlet Indonesia. Di sepakbola, ada Kurniawan Dwi Yulianto. Kiper Persegres Gresik Muhammad Choirin Nasirun jadi bandar narkoba.
Eko Indarto belajar jadi bandar narkoba ketika masih sebagai atlet. Tak tanggung, mereka bertransaksi narkoba jenis shabu 5 kg. Sunaryo lifter peraih emas Sea Games juga belajar nyabu dari jaringan narkoba atlet dan selebritas.
Dulu, Kuncoro, Mursyid Effendi, Dedi Setiawan, Cukup Ageng, Gunawan, keterlibatan Achmad Kurniawan yang sempat dibantah sebelum meninggal, Andhika Yudistira Lubis, bekas pesepakbola Isnan Ali, dan banyak lagi.
Di 2019 Acchedya Jagagadhita, lifter Indonesia gagal doping. Gatot S Dewabrata, cuma mengingatkan LADI yang tidak serius bekerja. Menteri korup saat itu Imam Nahrawi hanya kaget. Kini sama aja pengurus LADI ya di bawah Zaenudin Amali. Jeblog dan konyol. Tidak bekerja untuk Indonesia.
Mantan karateka Sandy Wirawan menyebut selama karirnya tidak pernah menjalani tes doping, baik secara regular atau pun menjelang adanya event olahraga nasional, regional, maupun kejuaraan dunia. Mengenaskan.
Tak pelak bagi atlet, mendengarkan Indonesia Raya dikumandangkan, dan Merah Putih berkibar adalah kebanggaan. Kalau pengurus LADI hanya mikirin duit, lab, investasi Rp 200 miliar, kembali modal 3 tahun, mengemis SK Presiden buat LADI. Indonesia menangis.
Untuk itu sebaiknya Presiden Jokowi segera memecat Zainudin Amali dan para pengurus LADI, agar nasionalisme lewat olahraga tidak dihancurkan oleh kaum bedebah yang tidak mau bekerja membela Merah Putih dan Indonesia Raya. Buktinya? Mereka menutupi Indonesia kena sanksi WADA.
Ninoy Karundeng.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
