Tak ada jalan lain bagi Jokowi. Jokowi harus segera inisiasi untuk keluarkan larangan terhadap ideologi khilafah: agar menyelesaikan masalah secara komprehensif.
Kasus baiat 59 warga Garut oleh NII (Negara Islam Indonesia) bukan hal sepela. Presiden Jokowi kalau mau tuntas menghantam intoleransi, radikalisme, terorisme harus keluarkan larangan paham khilafah. Pasalnya. Ismail Yusanto masih jadi Jubir HTI. Dakwah sesat khilafah Felix Siauw masih merajalela.
Mahasiswa dan anak sekolah SMP/SMA masih aktif bergerak dengan liqo dan usroh: sejak tahun 1980-an akhir. Hasilnya baby boomers yang kini memegang kekuasaan di semua lembaga negara banyak berpaham khilafah. Ngeri. Simpatisan teroris seperti Fadli Zon – yang minta Densus 88 dibubarkan – masih bebas berpartai. Masalahnya, lagi-lagi ideologi khilafah tidak dilarang. Bom waktu yang akan menghancurkan NKRI.
Gerakan berbasis ideologi khilafah tumbuh pesat. Jelas ancaman nyata terhadap Pancasila dan NKRI. Paham khilafah jari roh gerakan usroh, liqo, kegiatan UKM (Unik Kegiatan Mahasiswa), Lembaga Dakwah Kampus (LDK), dengan kesamaan ideologi mereka khilafah, Ikhwanul Muslimin, Salafi-Wahabi, ISIS, bahkan teroris. Contoh rektor UIN Jakarta Amany Lubis, adik Sobri Lubis anggota organisasi teroris FPI, pun berkoar mendukung gerakan LDK – organ politik-agama PKS di kampus. Semuanya bersumber pada paham khilafah!
Wujud aktivitas dan organisasi berkiblat khilafah sebagai contoh adalah organisasi teroris HTI, FPI, NII. Anti Pancasila. Dan, banyak aktivitas kampus. Mereka menolak negara selain khilafah. Mencap negara bangsa sebagai thoghut: sesat, setan. Di bidang politik kepartaian ada PKS yang memiliki kader simpatisan teroris, seperti Hidayat Nur Wahid yang dekat dengan pentolan ISIS Yusuf al-Qaradawi.
Saat ini ada puluhan organisasi teroris berbasis dan memiliki jaringan akar sumber teroris di Indonesia: terinspirasi Negara Islam Indonesia (NII), khilafah.
Ada para individu berpaham mendukung teroris seperti Abu Bakar Bakar Ba’asyir, yang pada akhirnya terbukti sebagai teroris. Fadli Zon adalah salah satu embrio pendukung teroris yang mulai kelaparan jabatan: dia terbuang dari Gerindra. Walau dia adalah anak didik Soeharto. Dia kehilangan akar kaum radikal dan teroris FPI. Dia pendukung teroris Munarman. Membelanya mati-matian.
Berotak sengkleh, sama dengan Abu Bakar Ba’asyir, Fadli Zon pengin Densus 88 dibubarkan. Densus 88 adalah lembaga paling kuat penghancur kaum khilafah, teroris, Salafi-Wahabi, dan Ikhwanul Muslimin yang jelas sebagai ideologi kaum teroris. Termasuk menghancurkan FPI dan teroris Munarman. Semua yang terinspirasi ajaran khilafah.
Gerakan teroris berideologi khilafah di Indonesia sangat kuat, yang semodel dengan NII, FPI, ISIS, Jama’ah Islamiyah, HTI, Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Jamaah Anshorut Daulah, Jamaah Anshorut Tauhid.
Gerombolan teroris paling mematikan salah satunya muncul Jamaah Anshorut Khilafah. Gerbong teroris ini tidak besar namun memiliki pengikut militan. JAK ini muncul setelah JAD bentukan Aman Abdurahman dilarang. Pentolan teroris JAD Zaenal Ansori yang terlibat Bom Surabaya menewaskan belasan orang, hanya dihukum 4 tahun.
Jaringan teroris JAK sejak 2016, yang pro-khilafah ISIS melakukan 45 serangan teroris, dan 42 rencana serangan yang digagalan Densus 88. Sasaran mereka gereja, mal, kantor polisi, bahkan Markas Komando Brimob. Tak terkecuali Mabes Polri.
Paling akhir serangan gereja di Makassar yang melibatkan teroris Munarman dan para pengikut gembong teroris Muhammad Rizieq Shihab. Rizieq ini akan jadi tersangka terorisme jika saksi mahkota Munarman bernyanyi di persidangan Munarman.
Sekali lagi. Akar permasalahan utama ideologi khilafah tidak dilarang. Gerakan khilafah adalah gerakan PKI yang mendompleng Islam. Menggunakan cara PKI. Memfitnah. Sebar hoaks. Infiltrasi. Menyusupi BUMN. Bahaya ideologi khilafah ada di depan mata. Fakta baiat ratusan pendukung teroris ISIS oleh Munarman di Makassar, terulang dengan baiat di Garut. Yang ideologinya sama: paham khilafah.
Tak ada jalan lain bagi Jokowi. Jokowi harus segera inisiasi untuk keluarkan larangan terhadap ideologi khilafah: agar menyelesaikan masalah secara komprehensif. Hingga tidak ada lagi Felix Siauw berkhotbah sesat. Atau Ismail Yusanto berkoar khilafah. Atau tidak akan ada lagi Heru Binawan malang melintang di TNI-Polri menyusup dengan kamuflase Badan Wakaf Alquran Indonesia. Kedok teroris yang sempurna. Ini tak akan terjadi jika Jokowi melarang paham khilafah.Tak akan ada kasus lain seperti 59 warga dibaiat sebagai anggota NII.
Ninoy N. Karundeng.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
