Masyarakat yang dirumahkan akibat dampak pandemi bisa bernafas lega karena akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantuan ini sangat berharga, karena faktanya banyak yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi, sehingga mereka akan bisa membeli sembako dan kebutuhan lain dengan BLT tersebut.
Saat pandemi, pemerintah sudah memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat. Di antaranya kartu prakerja, BLT cash, sembako, bantuan bagi pemilik UMKM. Pemerintah sadar bahwa banyak yang terdampak pandemi dan ekonominya oleng karena gaji dipotong oleh perusahaan atau pemasukannya dari berdagang makin sedikit, karena daya beli masyarakat yang menurun.
Di masa PPKM level 4 akan diberikan bantuan lagi berupa BLT subsidi bagi para pekerja yang di rumahkan oleh perusahaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa skema pemberian bantuan upah bagi pekerja yang dirumahkan atau pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja masih dibuat. Rencananya bantuan tersebut sebesar 1,2 juta rupiah dan akan diberikan dengan sekali penyaluran.
Sri Mulyani menambahkan, bantuan ini tidak hanya diurus oleh Kementrian Keuangan, tetapi juga Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementrian Ketenagakerjaan. Kerja sama ini memang diperlukan karena para pekerja tentu berada di bawah Kemenaker.
Total anggaran untuk program bantuan ini sebesar 30 triliun rupiah, berupa bantuan untuk prakerja dan subsidi upah tenaga kerja. Dana sebesar ini tentu akan dibagi-bagi sehingga para pekerja yang membutuhkan akan mendapatkannya, dan pasti tepat sasaran. Penyebabnya karena sudah ada data dari Kementrian Ketenagakerjaan.
Bantuan ini sangat disambut baik oleh masyarakat, karena pemerintah mengabulkan permintaan mereka. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Alphonzus Wijaya meminta pemerintah memberi subsidi gaji pekerja sebanyak 50%.
Bantuan dari pemerintah menunjukkan bahwa Presiden dan seluruh jajarannya mengerti bahwa rakyat sedang kesulitan saat pandemi, tak hanya warga biasa tetapi juga para pengusaha kelas menengah ke atas. Para karyawan Mall dan tempat lain yang tutup selama PPKM level 4, akan mendapat subsidi dari pemerintah, sementara bossnya juga lega karena tetap bisa makan walau tidak sedang bekerja.
Bantuan untuk para pekerja sangat dihargai karena jika mereka tidak masuk kerja, otomatis tidak mendapatkan gaji. Apalagi durasi PPKM daraurat sampai PPKM level 4 hampir sebulan, sehingga mereka harus bertahan hidup dengan tabungan, jika tidak ada tentu mau tak mau harus berhutang.
Para pekerja yang dirumahkan akibat perusahaannya merugi juga pusing karena bingung harus survive dengan cara apa. Sementara pegawai lain yang jam kerjanya dikurangi saat pandemi juga bingung karena gaji bisa dipotong hingga 50% oleh kantor.
Namun jika ada subsidi gaji dari pemerintah maka para pekerja itu bisa bernafas lega karena mendapatkan uang, sehingga bisa dibelikan sembako dan kebutuhan pokok lain. Pemerintah memang berusaha agar jangan sampai pandemi yang telah berlangsung selama setahun ini berubah menjadi krisis ekonomi jilid 2.
Bantuan yang diberikan sudah pasti tepat sasaran dan jangan sampai ada pihak yang berani untuk mengkorupsinya. Agar terhindar dari hal-hal negatif maka caranya adalah dengan mentransfer langsung subsidi itu ke rekening pekerja. Sehingga mereka bisa langsung memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari.
BLT subsidi bagi para pekerja yang dirumahkan dan mendapatkan pemotongan jam kerja akan sangat efektif, karena bisa menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Jangan sampai pandemi yang berawal dari penyakit, berubah menjadi krisis ekonomi jilid 2. Oleh karena itu pemerintah sigap memberi bantuan, agar rakyat tidak kelaparan. (Sisca Andromeda)
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews