Kalau menang menjadi keharusan sehingga etika mencapai kemenangan itu sendiri diabaikan, maka yang terjadi kekacauan politik.
To the point aja, narasi kecurangan itu memang sengaja diciptakan, dan itu bagian dari "skenario" untuk mendelegitimasi hasil akhir perhitungan suara dari KPU. Point of interest dari dihembuskannya kecurangan secara berulang-ulang, untuk menanamkan ingatan kepada masyarakat bahwa KPU curang.
Dengan begitu, ketika hasil akhir perhitungan suara diumumkan KPU, dan menyatakan Jokowi-Ma'ruf sebagai pemenang, maka kubu Prabowo-Sandi dengan serta merta akan menolaknya, begitu juga para pendukungnya. Stigma KPU curang sudah melekat dalam ingatan mereka, atas alasan itu pula mereka menolak. Itulah point of interest yang sebenarnya.
Alasan tidak bisa menerima hasil Quick Count berbagai lembaga survei, hanyalah sebagai upaya untuk memberikan stigma negatif pada lembaga survei, itupun bagian dari skenario besar untuk menolak hasil Pemilu Presiden.
Narasi kecurangan tersebut tidak saja dialamatkan kepada KPU, tapi juga kepada berbagai lembaga survei, dengan memberikan stempel sebagai lembaga survei yang dibayar. Secara rasional, kalau benar seperti itu berapa banyak kocek yang harus dikeluarkan untuk membayar lembaga survei yang segitu banyak.
Apakah kubu Prabowo-Sandi tidak membayar lembaga survei untuk hasil survei internal mereka.? Atas dasar kepicikan berpikir inilah mereka menciptakan Narasi kecurangan, untuk tujuan menolak hasil akhir perhitungan suara KPU.
Kesalahan meng-input data oleh KPU, tidak cuma merugikan kubu 02, tapi juga kubu 01. Kedua kubu mempunyai peluang yang sama untuk dianggap berbuat kecurangan dan dicurangi. Kubu 02 sebetulnya sudah tahu hal itu, hanya saja karena punya kepentingan untuk menolak hasil akhir KPU, maka diciptakanlah Narasi kecurangan.
Kesalahan meng-input data C1 berdasarkan keterangan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, dari formulir C1 ke situs Situng terjadi di sembilan TPS saja, bandingkan dengan jumlah TPS yang ada, yaitu sebanyak 813.350.
Artinya, kesalahan input data ini bukanlah suatu kesengajaan, namun Blow Up Narasi kecurangan ini sudah menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPU.
Jadi sangat wajar kalau kita berasumsi bahwa Narasi kecurangan ini adalah bagian dari skenario besar untuk mendelegitimasi KPU, sekaligus mendelegitimasi Pemilu Presiden 2019. Inilah skenario kalah yang akan dilakukan kubu 02 jika Prabowo-Sandi kalah dalam Real Count KPU.
Kubu 02 jauh hari sudah membaca peta kekalahan Prabowo-Sandi, berdasarkan hasil survei yang dirilis lembaga survei kredibel. Elit politik Koalisi Adil Makmur bukanlah orang-orang bodoh, indikator kekalahan itulah pada akhirnya mereka harus membuat skenario kalah, kalau seandainya kalah.
Mereka sudah memprediksi akan kalah, maka diciptakanlah berbagai skenario tersebut.
Narasi kecurangan adalah amunisi terakhir untuk mendelegitimasi KPU, yang point of interest nya mendeligitimasi hasil Real Count KPU.
Atas dasar itu pulalah mereka akan mengerahkan 'People Power' agar hasil Pemilu Presiden tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Kalau menang menjadi keharusan sehingga etika mencapai kemenangan itu sendiri diabaikan, maka yang terjadi kekacauan politik.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
