Jakarta – Pemerintah menegaskan penunjukan wakil menteri (Wamen) sebagai komi-saris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilakukan berdasarkan kebutuhan strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Hal ini disampaikan setelah Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti buka suara mengenai penugasannya sebagai Komisaris Utama PT Sarinah (Persero).
Dyah Roro Esti menegaskan bahwa tugas utamanya tetap mendahulukan kepentingan negara. Ia memastikan penugasan ini justru saling mendukung dan tidak akan meng-ganggu fokus kerja kementerian.
"Yang jelas, seluruh langkah akan mengedepankan kebutuhan negara dan optimalisasi tugas pemerintahan," kata Roro.
Penunjukan Roro sebagai Komisaris Utama PT Sarinah dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 14 Mei 2025. Penggantian posisi tersebut tertuang dalam SK Menteri BUMN Nomor SK-126/MBU/05/2025 dan SK-127/MBU/05/2025. Dalam keterangan tertulis, manajemen PT Sarinah menyebut penyegaran struktur ini bertujuan memperkuat arah strategis perusahaan yang berada di bawah holding InJourney, khususnya di sektor aviasi dan pariwisata.
Topik penugasan wamen sebagai komisaris kembali menjadi sorotan publik, meski secara regulasi dan etika jabatan, langkah ini telah sesuai dasar hukum yang berlaku. Namun, hingga kini belum ada aturan yang secara khusus melarang wamen merangkap sebagai komisaris.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80 Tahun 2019 menegaskan jabatan wamen sah secara konstitusi dan dapat diangkat sesuai kebutuhan serta beban kerja kementerian. Sementara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 hanya melarang menteri merangkap sebagai pejabat negara lain atau komisaris perusahaan, tanpa menyebut wakil menteri.
Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron. Ia menegaskan wamen diperbolehkan merangkap jabatan komisaris BUMN sepanjang tidak menimbulkan konflik kepentingan.
"Tidak ada undang-undang yang melarangnya, serta selama tidak ada conflict interest dan kehadirannya dapat membantu meningkatkan performa BUMN," kata Herman.
Menurutnya, penugasan wamen sebagai komisaris justru dapat memperkuat sinergi an-tara kebijakan kementerian dan bisnis BUMN. Ia mencontohkan jika Wakil Menteri Per-tanian menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia, maka hal tersebut dapat mendorong sinergi sektor pertanian dengan industri pupuk.
"Biasanya wamen yang ditugaskan ada hubungannya dengan core bisnis BUMN. Misal-kan Wakil Menteri Pertanian adalah Komut PT Pupuk Indonesia, sejatinya bisa mem-perkuat sinergisitas di antara keduanya karena saling terkait," ujar Herman..
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah wamen juga diberikan amanah sebagai komi-saris untuk meningkatkan pengawasan dan konektivitas lintas kebijakan. Pemerintah memastikan langkah ini bertujuan memperkuat pengawasan, sinkronisasi kebijakan, ser-ta mendorong kinerja BUMN agar semakin berdaya saing dan berkontribusi optimal bagi perekonomian nasional.
Dengan demikian, pemerintah menekankan setiap penunjukan wamen sebagai komisaris akan tetap berpegang pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik, tanpa meng-ganggu tugas pokok kementerian, serta mendukung kebutuhan strategis negara di sektor-sektor vital.-
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
