Akhirnya Jenderal Tumbang oleh Mayor

"Politisi juga tidak memiliki waktu luang, karena mereka selalu bertujuan pada sesuatu di luar kehidupan politik itu sendiri, kekuatan dan kemuliaan, atau kebahagiaan." (Aristoteles)

Jadi benarlah kalau politik itu sangat terkait dengan kepentingan, begitu juga dengan politisi yang penuh dengan muatan kepentingan, sehingga apa yang dikatakan cenderung berbeda dengan yang dilakukan. Absurdnya lagi, kadang kekuasaan politisi melebihi kekuasaan Tuhan.

Tidak ada yang bisa mengubah hak seseorang, selain dari pada Tuhan. Apa yang sudah diatur Tuhan itu tidak ada yang bisa mengubahnya. Kehendak Tuhan itu tidak bisa direkayasa manusia, kalau jabatan Ketua Umum Partai Demokrat memang haknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), maka upaya Moeldoko and the gang itu akan sia-sia.

Keyakinan seperti inilah yang harus dipegang teguh oleh AHY, maupun SBY, tetaplah ikhtiar dengan cara yang baik, dan yakin berada di jalan yang benar. Lain soal kalau apa yang dilakukan selama ini jalannya memang salah.

Apa yang sudah menjadi hak, tidak akan pernah tertukar, jadi tidak perlu kisruh, atau pun rusuh. Safari politik yang dilakukan AHY pada tokoh-tokoh yang cukup memiliki pengaruh dalam politik, dan kepada Lembaga Negara itu sudah benar, itu adalah bagian dari iktiar yang baik.

Seperti dilansir Tempo.co, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) aktif melakukan safari ke sejumlah tokoh dan lembaga negara. Langkah itu dilakukan usai bergulirnya Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret 2021.

Bahkan AHY sempat mengunjungi Jusuf Kalla, yang pada dasarnya AHY memang memiliki hubungan yang baik dengan JK. Tak pelak lagi pertemuan AHY dan JK ini menjadi isu politik yang cukup hangat. Bahkan belum lama ini muncul berbagai poster pasangan JK dan AHY sebagai pasangan Capres dan Wapres 2024.

Langkah yang dilakukan AHY ini patut diapresiasi, dia lebih memilih merespon dengan cara yang positif, dari pada membalas dengan hal-hal yang tidak produktif. Dengan cara ini AHY terlihat lebih elegant, dan bisa mencuri simpati publik.

Biarkan saja Moeldoko and the gang merasa berhak memiliki partai Demokrat, namun sampai saat ini yang diakui pemerintah adalah Demokrat versi AHY. Tidak perlu terganggu oleh gerakan Moeldoko and the gang, biarkan kebenaran menemukan jalannya sendiri. Itu adalah bukti AHY berhak memimpin Demokrat.

Semakin terbukti kalau AHY tetap berhak memimpin Partai Demokrat, pemerintah menolak pendaftaran hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang yang digelar sepihak oleh kubu Moeldoko. KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko dinilai belum menyerahkan sejumlah dokumen.

Seperti dilansir detik.com, terkait pernyataan Menkumham Yasonna Laoly,

"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi," kata Menkumham Yasonna Laoly saat konferensi pers virtual, Rabu (31/3/2021).

Dokumen yang belum dilengkapi antara lain soal DPC, DPD, hingga surat mandat. Oleh sebab itu, pemerintah menolak permohonan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.

"Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan hasil kongres luar biasa di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021 ditolak," ujar Yasonna.

Pernyataan Menkumham diatas semakin menegaskan, bahwa Partai Demokrat kubu Moeldoko tidak bisa diterima oleh pemerintah secara administratif. Tapi bukan berarti Partai Demokrat kubu AHY lantas bisa berlapang dada, tetaplah waspada, dan tidak mudah terpancing oleh berbagai pernyataan kubu Moeldoko.

Semakin AHY terpancing untuk menciptakan kegaduhan di dalam kronik partai Demokrat, maka semakin besar peluang Moeldoko untuk mendapatkan pengakuan. SBY tidak perlu turun gunung untuk menyelesaikan kemelut di dalam partai Demokrat, cukup memberikan solusi yang efektif dari balik layar.

Sudah saatnya AHY diuji untuk menghadapi kemelut, karena sebagai Ketua Umum, masih banyak persoalan besar yang akan dihadapi AHY. Disinilah kemampuan AHY diuji, apakah jabatan tersebut memang merupakan haknya atau tidak. Kalau memang haknya tidak akan ada yang bisa merebutnya.

Berpolitik itu tidak cukup cuma mengandalkan kecakapan intlektual dan emosional, tapi juga diperlukan kecakapan spiritual. Apa yang dicapai manusia tidak terlepas dari kemurahan hati Yang Maha Kuasa. Tidak ada urusan di dunia ini yang tidak terlepas dari campur tangan Tuhan.

Berpolitik itu perlu kerendahan hati dan kecermatan berpikir, bukanlah mengutamakan emosional. Taktis dalam mengatur strategi, sehingga mematikan langkah lawan tanpa bisa melanjutkan langkahnya. Itu pun belumlah bisa dianggap sebuah kemenangan.

Tidak ada yang perlu diresahkan dari gerakan Moeldoko and the gang, meskipun berbagai ancaman dan serangan terus di arahkan. Selama yakin ada dipihak yang benar teruslah bertahan, dan jangan melakukan hal-hal yang malah membuat blunder.

Meskipun Moeldoko adalah bagian dari pemerintah, namun tidak berarti harus menudingkan telunjuk ke arah pemerintah, apa lagi menuding Jokowi secara pribadi. Sudah di posisi yang benar jangan menjadi salah karena langkah-langkah yang diambil salah.

Boleh saja kubu Moeldoko ingin membuka borok partai Demokrat, selama borok yang ingin di buka tidak ada, apa yang perlu ditakutkan. Tidak perlu juga seperti cacing kepanasan kalau memang tidak ada yang patut ditakutkan.

Berpolitik haruslah beradab dan beretika, seperti itukan yang selalu dikatakan SBY, dan Demokrat harusnya tetap berpegang teguh pada komitmen itu. Memang yang benar bisa saja menjadi salah, itu kalau jalan yang ditempuh salah, tapi selama menjunjung tinggi kebenaran, apa yang perlu ditakutkan.

AHY tetaplah berikhtiar secara baik dan benar, dalam menjaga kepemimpinannya, tidak perlu resah oleh berbagai gebyah uyah yang terus dilakukan lawan. Sebagai ahli strategi, SBY pastinya tahu apa yang harus dilakukan untuk mematikan serangan lawan.

Yang terpenting lagi, kader Demokrat dibawah kepemimpinan AHY, tidak perlu mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak produktif, yang malah menjadi titik serangan lawan. Pengakuan pemerintah terhadap kepemimpinan AHY adalah modal yang kuat untuk dipertahankan.

Lawan silahkan saja mengabaikan etika berpolitik, namun jangan sampai AHY dan kader Demokrat terseret arus cara-cara berpolitik yang tidak beretika. Tunjukkan pada masyarakat, bahwa apa yang sudah dicapai adalah sesuatu yang memang layak dipertahankan secara benar.