Pemalang - Gerakan Mahasiswa Pemalang Raya Atau (Gempar) Merespon terkait Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diselenggarakan oleh BAPPEDA dan Pendopo Kabupaten Pemalang, Senin (29/3/2021)
"Kegiatan serap aspirasi masyarakat seperti ini seharusnya jangan hanya kegiatan yang bersifat formalitas, karena RPJMD merupakan konstruksi pembangunan daerah dari berbagai macam aspek yang paling fundamental sebelum di sahkan dalam Perda". Tegas Hamu yang juga ketua Gempar.
Hamu Fauzi selaku Founder Gerakan Mahasiswa Pemalang Raua juga mengkritisi draft RPJMD yang masih sangat rancu, menurutnya draft ini sebelum disahkan nantinya melalui Perda harus banyak menyerap aspirasi publik.
Selain itu kejanggalan lagi yang di kritisi hamu adalah terkait target dan capaian kinerja Pemkab pemalang 2021 - 2026 kedepan yang tertuang dalam draft tersebut.
"Ini jelas akan banyak sekali kebocoran anggaran di berbagai OPD jika perencanaannya seperti ini, saya beri contoh seperti ini, lihat saja pada poin a halaman VI-2 yang menjelaskan tentang akuntabilitas publik, ini saja bertentangan dengan isi tabel 3.17 tentang angka Pendapatan Asli Daerah yang jumlahnya selisih 20 an milyard dengan informasi di djpk.Kemenkeu.go.id. Lantas di mana point akuntabilitas nya!". Tegas Hamu
Selain itu hamu juga mengkritisi terkait penganggaran belanja bantuan sosial yang terdapat pada point F halaman III-64, menurutnya belanja target belanja bantuan sosial 2022 - 2026 yang nominalnya tertera 7,5 milyard per tahun tidak sesuai dengan target pengentasan kemiskinan di kabupaten pemalang yang di presentasikan sebelumnya.
"Harusnya kalau memang target capaian kedepannya penurunan kemiskinan berapa persen pun , maka anggaran belanja bantuan sosial pun di kurangi, tidak sama seperti ini. Awas nanti ada kebocoran anggaran!" Tukas hamu fauzi
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
