Paham radikal atau radikalisme merupakan ancaman nyata bagi keamanan dan keutuhan bangsa. Negara Indonesia berlandaskan ideologi Pancasila, sehingga penyebaran paham radikal menciptakan keresahan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
Oleh karena itu, mencegah, menangkal dan mewaspadai ancaman penyebaran radikalisme, bukan hanya menjadi peran aparat keamanan tetapi memerlukan peranan dan dukungan serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat, demi NKRI menuju Indonesia yang lebih baik, Indonesia Maju.
Untuk diketahui, radikalisme adalah paham atau gagasan yang ingin melakukan perubahan suatu sistem dengan cara yang radikal atau kekerasan. Radikalisme tidak memandang agama, suku dan ras, tetapi adalah paham yang anti Pancasila, yang ingin memecah belah persatuan suku, agama dan ras di Indonesia.
Di era globalisasi ini, peredaran dan perkembangan paham radikal makin subur merambah ke segala lini kehidupan, termasuk di lingkungan pendidikan dan instansi pemerintah. Internet menjadi media yang dengan mudahnya dimanfaatkan kelompok radikal untuk menjerat dan menjerumuskan publik, apalagi generasi muda yang sangat erat berhubungan dengan dunia maya.
Beragam group dibuat di media sosial yang menampung dan mendukung pemikiran radikal. Konten-konten intoleran dan radikal dengan bebas beredar dan hal-hal tersebut sulit untuk dibendung, apalagi dengan meningkatnya sikap intoleran di masyarakat dan makin bergesernya nilai-nilai Pancasila dan budaya asli Indonesia.
Untuk menangkal paham radikal, masyarakat harus membentengi diri dengan mengamalkan Pancasila, termasuk meningkatkan nilai-nilai kearifan local di masing-masing daerah serta memperkuat wawasan kebangsaan dan rasa cinta Tanah Air.
Pancasila sebagai ideologi negara diyakini mampu menangkal radikalisme karena sangat tepat dan cocok dengan budaya bangsa dan sebagai pemersatu rakyat Indonesia. Sementara itu, penguatan wawasan kebangsaan sangatlah penting dalam upaya menguatkan ideology bangsa dalam menangkal intoleransi, radikalisme dan terorisme.
Dalam Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan agar dunia kampus harus terbebas dari paham-paham radikalisme, dikarenakan bibit-bibit radikalisme yang tumbuh sejak di dunia pendidikan justru lebih berbahaya.
Wapres menekankan bahwa lulusan perguruan tinggi nantinya akan masuk ke setiap institusi atau lembaga. Karena itu, sejak awal, kampus tidak boleh disusupi paham-paham radikal, dengan begitu, sumber daya manusia (SDM) Indonesia nantinya lebih berkualitas.
Di tepat dan dalam kesempatan yang berbeda, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah, Prof Syamsul Maarif, mengatakan bahwa masyarakat yang melestarikan budaya lokal di lingkungannya lebih kebal terhadap paparan paham radikalisme-terorisme. Sebab, kearifan lokal menghadirkan harmoni dan persatuan dalam keberagaman.
Namun demikian, lanjutnya, upaya preventif serta sosialisasi pencegahan radikalisme tetap harus dilakukan, terlebih lagi saat ini paham tersebut sudah banyak menyasar berbagai kalangan termasuk generasi muda, anak-anak, dan perempuan.
Sebenarnya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, harus bisa dimanfaatkan oleh para generasi muda untuk aktif membuat konten-konten yang mempersatukan dan kontra radikal guna mencegah intoleransi dan membendung pemikiran radikal.
Apalagi, generasi milenial adalah penerus bangsa yang akan membawa negara ini ke arah yang jauh lebih maju dan disegani dunia internasional, sehingga harus diwaspadai dan diantisipasi sebaran radikalisme yang hanya akan merusak dan menghancurkan kaum muda Indonesia.
Di berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo selalu menekankan bahwa tidak ada tempat bagi radikalisme dan terorisme di Indonesia, yang hanya merusak dan menghancurkan. Indonesia ingin hidup aman dan damai agar bisa fokus bersama membangun bangsa dan negara demi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews