Jangan-jangan pimpinan DPR mengusir mitra karena tidak paham masalah, bukan karena alasan menjaga marwah.
Anggota DPR sekarang mempunyai kebiasaan mengusir mitra dalam rapat kerja atau main usir.
Seperti yang terjadi pada hari Senin 14 Februari 2022 dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan pimpinan sidang yaitu Bambang Haryadi dari fraksi Gerindra. Mitra yang diundang dalam rapat kerja yaitu Dirut Krakatau Steel yaitu Silmy Karim.
Materi yang dibahas yaitu proyek mangkrak yang ada pada pabrik baja nasional yaitu Krakatau Steel yang banyak merugikan keuangan perusahaan. Proyek mangkrak terjadi pada pabrik Blast Furnace.
Silmy Karim menjabat sebagai Dirut Krakatau Steel pada tahun 2018. Sedangkan proyek-proyek yang mangkrak terjadi pada periode sebelumnya. Artinya bukan pada masa Silmy Karim.
Sebagai dirut perusahaan, Silmy Karim menjelaskan permasalahan yang terjadi pada pabrik Blast Furnace secara jelas dan gamblang kepada pimpinan sidang yaitu Bambang Haryadi.
Giliran Bambang Haryadi menanggapi penjelasan dari Silmy Karim. Bambang merasa heran atau bingung karena semangat awal pendirian pabrik baja untuk memperkuat industri baja dalam negeri. Tetapi pembangunan pabrik ini molor atau tak kunjung selesai dan membebani keuangan perusahaan.
Dan Bambang mengeluarkan pernyataan yang menuduh secara tidak langsung, Silmy Karim selaku Dirut Krakatau Steel seperti maling teriak maling.
"Jangan maling teriak maling, jangan kita ikut bermain tapi pura-pura tidak ikut bermain, dalam artian menyatakan Anda ingin memperkuat, tapi ingin dihentikan, jadi mana semangat memperkuatnya," tegas Bambang Haryadi kepada Silmy Karim.
Sontak saja pernyataan Bambang yang menuduh maling teriak maling ini langsung ditanggapi atau disela oleh Silmy Karim dengan balik bertanya kepada Bambang selaku pimpinan sidang.
"Maksudnya maling bagaimana, Pak?" tanya Silmy Karim kepada Bambang.
Gara-gara memberikan tanggapan atau menyela dengan bertanya balik, justru membuat marah Bambang Haryadi karena dianggap tidak taat aturan teknis persidangan dan tidak menghargai Komisi VII DPR.
Dan diusirlah Silmy Karim oleh Bambang selaku pimpinan sidang.
Dalih Bambang, untuk menjaga marwah lembaga DPR. Dan Silmy Karim dianggap melecehkan pimpinan sidang yaitu Bambang karena berani menyela atau memberikan tanggapan tanpa diminta.
Kelakuan anggota DPR ini sungguh disayangkan. Mereka memperlakukan mitra kerja dalam rapat kerja seperti seorang hakim mengadili terdakwa. Dimana terdakwa hanya boleh bicara kalau ditanya sama hakim. Dan tidak boleh menyela atau memberikan tanggapan tanpa diminta. Menyela atau memberikan tanggapan tanpa diminta sama saja pelanggaran atau tidak menghormati majelis hakim.
Logika inilah yang ditiru anggota DPR dengan dalih menjaga marwah lembaga DPR.
Wajar saja Silmy Karim menyela atau memberikan tanggapan, karena ia dituduh seperti maling teriak maling. Seharusnya dalam rapar kerja terjadi perdebatan atau adu argumentasi adalah hal yang wajar. Dan jangan disakralkan seolah-olah mendebat atau memberikan tanggapan dianggap melecehkan pimpinan sidang.
Tetapi memang, tidak semua anggota DPR itu menguasai materi atau paham dengan tema atau topik dalam rapat kerja tersebut. Dan mereka menggunakan wewenangnya yang cenderung arogan.
Lihatlah, bagaimana anggota DPR kalau mengajukan pertanyaan kepada mitra rapat. Seperti bertanya kepada tersangka atau terdakwa. Bahkan dengan kata-kata yang tidak pantas atau kasar.
Belum lama ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mendapat teguran dari anggota DPR yaitu Irma Chaniago hanya gara-gara saat Irma Chaniago berbicara Budi Gunadi tidak menatap dirinya. Dan ini dianggap tidak menghargai dirinya selaku anggota DPR.
Aduh-aduh sensinya anggota DPR. Masalah sepele bisa berujung pengusiran kepada mitra kerja.
Anggota DPR seperti gila hormat dengan dalih menjaga marwah lembaga. Mbelgedes!
Makanya, mengapa anggota DPR itu kalau bertanya cenderung seenaknya kepada mitra kerja?Karena anggota DPR mempunyai hak imunitas. Dimana, penyataan atau kata-katanya sekalipun bersifat tuduhan dalam rapat kerja tidak bisa dituntut secara hukum.
Anggota DPR juga merasa sangat dibutuhkan baik oleh pemerintah, menteri atau pimpinan BUMN. Karena tanpa persetujuan anggota DPR, anggaran pemerintah, kementerian dan BUMN tidak bisa dicairkan. Jadi harus ada persetujuan DPR. Hal inilah yang menyebakan anggota DPR jumawa dan cenderung arogan dengan main usir kepada mitra rapat.
Jangan-jangan pimpinan DPR mengusir mitra karena tidak paham masalah, bukan karena alasan menjaga marwah.
Pretttt ah...!
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
