Napas Lega AHY dan Layangan Putus Nasib Moeldoko

Perseteruan elite politik membuat masyarakat terbelah. antara memilih dan pesimis apakah yang menjadi sumber polemik itu bisa diandalkan untuk membangun pondasi partai yang bersih, mampu menjawab tantangan zaman dan mengakomodir suara masyarakat.

Sudah menjadi rahasia umum politik masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Alasannya yang pertama adalah fakta sejarah di mana hampir setiap saat melihat partai - partai khususnya di Indonesia saling bersaing untuk mendapatkan simpati masyarakat, namun kadang kepercayaan masyarakat itu dijawab partai dengan banyaknya skandal korupsi, berkembangnya mafia suara dan suara lirih partai dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Yang terjadi mereka bekerja bukan untuk rakyat melainkan untuk kepentingan partai sendiri.

Masih ingat dengan tragedi kudatuli kejadian 27 Juli saat penyerbuan kantor PDIP oleh sekelompok pentolan PDIP pimpinan Suryadi yang didukung oleh pemerintah orde baru? Nah, sampai saat ini pembelahan perseteruan antar elite politik masih marak dan muncul banyak faksi yang ingin merangseng menjadi pimpinan tertinggi sebuah partai. Yang akhir - akhir ini muncul adalah perseteruan Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono dan mantan panglima TNI era SBY Moeldoko di  KLB Sibo Langit Deli Serdang.

Perseteruan bermula ketika AHY curiga bahwa beberapa petinggi partai Demokrat yang membelot meminta Moeldoko untuk memimpin Demokrat. Moeldoko yang  awal mulanya tidak mengaku bahwa ia diminta menjadi ketua Demokrat, sampai akhirnya muncul KLB di Sibolangit, Deli Serdang yang mengangkat Moeldoko sebagai pimpinan Demokrat.

Tentu saja AHY berang dan dengan cepat memecat mereka yang ikut di KLB Deli Serdang di antaranya Anggota demokrat … yang dipecat sebagai keanggotaan dan menerima konsekwensi pergantian wakil rakyat antar waktu.

Partai butuh legitimasi dan kedua duanya ( Moeldoko dan AHY ) tengah mengejar legitimasi. Saat saya menulis ini sudah muncul berita bahwa permintaan KLB Moeldoko dalam kongres di Deli Serdang tidak dikabulkan. Maka dengan demikian pemerintah lebih mengakui Demokrat AHY yang sah. Lalu bagaimana dengan Pihak Moeldoko sendiri menanggapi kekalahannya.?

Marzuki dalam keterangan Persnya mengatakan kami siap kalah.

Dalam kicauan Twitter, Marzuki menyatakan, "Alhamdulillah, pemerintah sudah mengambil keputusan yang tepat, untuk membuktikan bahwa tidak ada kekuasaan yang ada di balik ini. Inilah keputusan terbaik bagi semuanya." @marzukialie_MA.

Namun secara terbuka kubu Moeldoko belum memberi reaksi atas tidak dikabulkannya dualisme Partai Demokrat. Agus Harimurti Yudhoyono, langsung bereaksi dengan mengucapkan terimakasih kepada pemerintahan Jokowi ; Atas nama segenap pimpinan,pengurus, kader, dan juga simpatisan partai Demokrat. “Saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang telah menunaikan janji pemerintah, untuk menegakkan hukum dengan sebenar- benarnya dan seadil – adilnya. Dalam kasus KLB ilegal dan inkonsistusional.”

Dalam keterangan pers yang akhirnya disambut gembira Demokrat pimpinan AHY, Yasonna Selaku menkumham  bahwa kubu KLB Deli Serdang dinyatakan tidak sah secara hukum. Secara tersirat Menkopolkan Mahfud MD juga menggarisbawahi bahwa pemerintah tidak ikut campur urusan partai, pemerintah menilai ini sah itu sah berdasarkan aturan aturan.

Dengan keputusan pemerintah maka Demokrat mesti berbenah dan introspeksi, mengapa sampai terjadi kekisruhan sehingga timbul gejolak dari dalam. Partai politik perlu konsolidasi ke dalam dengan mengakomodir semua pihak agar tidak muncul konflik - konflik yang memicu terjadinya perpecahan.
Masyarakat sendiri jenuh dengan munculnya konflik dan sedikit banyak berpengaruh pada kepercayaan pada rekam jejak partai politik.

Konflik demokrat itu telah menjadi pembicaraan ramai selama beberapa bulan belakangan. Dalam amatan penulis banyak terjadi bias politik yang menyebabkan media terbelah dalam menghadapi konflik demokrat. Satu sisi memihak Moeldoko, sisi lain menyayangkan tindakan gegabah Moeldoko. Namun semua sudah terjadi. Kubu Moeldoko meskipun kalah seperti yang dikatakan Marzuki Ali dan Saiful Yatim mengakui dan menerima keputusan pemerintah. Mereka menerima keputusan pemerintah. Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak melakukan intervensi sama sekali terhadap dalam persoalan internal demokrat.

Konflik internal partai politik membuat banyak sekali muncul hoaks, praduga, prasangka dan berbagai manuver partai. Banyak sekali energi dan ongkos politik yang dikeluarkan. Banyak kata- kata dugaan yang meleset yang berpotensi menjadi fitnah karena pada kenyataannya pemerintah tidak melakukan intervensi sama sekali.

Masukan untuk partai Demokrat ke depan. Bila masih ingin mendapat dukungan dari masyarakat, buat langkah - langkah kongkrit agar masyarakat percaya pada partai politik. Sebab saat ini kepercayaan pada partai politik sedang mencapai titik terendah. Kalau partai politik masih saja berkonflik dan sibuk dengan urusan organisasi dan mengabaikan suara - suara masyarakat sebagai stakehordernya jangan harap partai mendapat simpati, yang ada malah masyarakat akhirnya antipati dan menganggap pemilu dan apapun langkah partai politik mubazir di mata masyarakat.

AHY sebagai kader, pimpinan dan penerus Demokrat harus introspeksi agar tidak membiarkan konflik internal berlarut-larut dan menjadi sorotan masyarakat.

***