Reaksi Prabowo Soal Natuna yang Diklaim China di Luar Ekspektasi

Pemerintah harus tetap memperlihatkan ketegasan sikap terhadap pelanggaran kedaulatan wilayah oleh China, diplomasi tidak harus kompromi, tegas tidak harus dengan kekerasan.

Sabtu, 4 Januari 2020 | 06:40 WIB
0
331
Reaksi Prabowo Soal Natuna yang Diklaim China di Luar Ekspektasi
Foto: law-justice.co

Dalam soal menjaga kedaulatan wilayah, negara harus bersikap tegas, terlepas dari adanya hubungan bisnis dan diplomatik. Reaksi yang diberikan Menhan Prabowo Subianto, dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, sangat diluar ekspektasi.

Apa yang dilakukan china di laut Natuna harus direspon tidak biasa-biasa saja, karena itu cara china menguji bangsa ini punya nyali gak untuk menjaga kedaulatan wilayah. Soal hubungan diplomatik dan investasi itu soal lain, jangan kita menjadi lemah menjaga kedaulatan wilayah karena terkait kedua hal itu.

Menjaga kedaulatan wilayah adalah soal kewibawaan pemerintah dan negara. Memang tegas itu tidak berarti harus bersikap keras, tegas dalam artian sikap. Punya komitmen yang jelas dalam menjaga kedaulatan wilayah.

Adanya investasi China di Indonesia tidak berarti bisa berbuat semaunya. Secara diplomasi sikap tegas Indonesia pun harus diperlihatkan. Sulit memahami argumentasi Menhan Prabowo, yang dalam ekspektasi secara umum terkesan sangat tegas dan membela kewibawaan negara, tapi nyatanya tidak demikian.

Memang persoalan masuknya China menguasai laut Natuna harus diselesaikan dengan damai, tapi ngototnya China meng-claim laut Natuna itu harus dibalas dengan sebuah komitmen yang tegas dalam penyelesaian secara damai. Harus berani mengikrarkan perang kalau hal seperti itu terus terjadi.

Argumentasi LBP dalam menyikapi pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh China, sangatlah melemahkan mental bangsa ini, hanya karena adanya investasi china di negara ini, kita harus mau maklum apa saja yang dilakukan China terhadap negara ini.?

Tadinya publik berharap Menhan Prabowo mengeluarkan pernyataan yang tegas dan jelas, ternyata pada kenyataannya sama lemahnya dengan pernyataan LBP. Pemerintah harus punya sikap yang sama dalam menjaga kedaulatan wilayah, tidak bisa masing-masing pejabat punya visi yang berbeda.

Sekali negara lemah dalam menjaga kedaulatan wilayah, maka wibawa pemerintah akan hancur, dan China sebagai negara adikuasa dalam bidang ekonomi saat ini akan bertindak semena-mena pada Indonesia.

Jangan main-main dalam menjaga kedaulatan wilayah, sebuah negara bisa dicaplok negara lain karena ketidakmampuannya mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Dari ribuan sejarah penjajahan modusnya hampir sama.

Pendekatan diplomasi memang penting, tapi bukan berarti kita harus kompromi dalam menjaga kedaulatan wilayah. Tidak ada tawar menawar dalam mempertahankan apa yang sudah menjadi hak negara kita.

Tidak bisa menggadaikan wilayah hanya karena investasi dan hubungan diplomatik. Menhan dan Menko Kemaritiman harusnya termasuk berada pada garda terdepan dalam menjaga kedaulatan wilayah, bukan malah bersikap lemah.

Apa yang dilakukan oleh China di laut Natuna adalah sebuah uji coba dalam bentuk provokasi untuk menguasai suatu wilayah, yang kekayaan lautnya sangat melimpah. Harusnya sebagai bangsa kita merasa terhina dengan apa yang dilakukan China saat ini.

Pemerintah harus tetap memperlihatkan ketegasan sikap terhadap pelanggaran kedaulatan wilayah oleh China, diplomasi tidak harus kompromi, tegas tidak harus dengan kekerasan, tapi merasa menjadi pemilik tetap harus diperlihatkan. Tidak bersikap lemah hanya karena adanya kerjasama.

***