Amandemen, Jurus Jitu Menghancurkan Reputasi Jokowi

Partai-partai politik saat ini sedang membahas Amandemen UUD 1945. Ada yang mengusulkan amandemen sebagian, ada juga yang mengusulkan amandemen secara menyeluruh. Pemikiran-pemikiran pun bermunculan seperti masa jabatan presiden tiga periode atau 15 tahun. Dan pemilihan presiden dan wakil presiden kembali seperti dulu yaitu lewat MPR. Dan juga ingin menghidupkan GBHN kembali.

Kalau pemerintah atau presiden Jokowi sendiri hanya amandemen sebagian saja tidak secara menyeluruh.

Siapa yang berkepentingan agar UUD 1945 yang sudah diamandemen di era reformasi untuk diamandemen lagi? Tudingan terarah kepada "the rulling party" yang tidak lain dari PDIP. Mengapa PDIP berkepentingan mengamandemen UUD 1945? Tidak lain agar dapat memperpanjang kekuasannya sehingga tidak berakhir di tahun 2024.

Kalau demikian, PDIP seperti takut menghadapi persaingan di Pilpres 2024? Bisa jadi, sebab pada saat itu tidak ada kader sekuat Joko Widodo alias Jokowi yang bisa "dijual" oleh PDIP. Mau "menjual" Puan Maharani, sama saja dengan bunuh diri perlahan-lahan, apalagi berhadapan dengan Anies Baswedan.

Satu-satunya cara menyelematkan kekuasaan --setidak-tidaknya memperpanjangnya-- adalah dengan mengambalikan pemilihan presiden/wapres ke MPR. Di sini, PDIP menguasa Majelis/Parlemen yang jika Amandemen UUD 1945 dilakukan, dengan mudah memilih capresnya, bahkan dengan memajukan Puan sebagai capres sekalipun. 

Terbaca polanya, bukan? Tetapi yang tidak disadari, hasrat memperpanjang kekuasaan dari "the rulling party" ini membuat nama baik dan reputasi Jokowi sebagai Presiden menjadi hancur. Rakyat segera melupakan kebaikannya. Sebaliknya, yang diingat adalah "kemaruknya" Jokowi pada kekuasaan. Mau tidak mau publik akan membacanya seperti itu.

Inilah elit-elit partai politik yang mulai mengotak-atik UUD untuk kepentingan mereka. Bukan bagaimana supaya ekonomi dan politik semakin baik atau stabil, tetapi malah ingin merenovasi rumah. Mengamandemen UUD sama saja ingin merenovasi rumah tetapi kalau tidak hati-hati rumah itu bisa roboh dan akan membuat kegaduhan baru.

Renovasi rumah itu yang awalnya sebagian-tapi malah bisa merembet kemana-mana karena ada banyak kepentingan. Seperti adanya usulan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden dari dua periode ke tiga periode.

Padahal dulu pembatasan jabatan dua periode supaya tidak terjadinya korupsi atau nepotisme dalam kekuasaan. Karena kekuasaan yang lama akan menghasilkan pemerintahan yang akan cenderung otoriter dan korup.

Sepertinya ke depan bukan masalah ekonomi yang akan dihadapi oleh bangsa ini di tengah-tengah resesi ekonomi global-akan tetapi juga tekanan politik dari elit-elit partai yang akan memanaskan pangggung politik tanah air.

Akan ada tarik menarik kepentingan. Bahkan elit-elit politik sudah melakukan safari politik mengunjungi ormas-ormas untuk memuluskan amandemen atau perubahan dalam sistem politik tanah air. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada gesekan elit-elit politik dengan masyarakat atau publik.

***