Jangan Terlalu Arogan!

Jangan terlalu arogan, karena kamu akan dipatahkan.

Jangan juga terlalu lemah, nanti kamu akan ditindas. Begitu kata pepatah.

Iya, salah meletakkan sebuah tema dalam sebuah konteks, akibatnya bisa fatal.

Sebuah partai politik yang bekerja dengan logika yayasan, itu bahaya. Mereka akan terjebak pada heroisme tanpa isi.

Sebuah partai politik yang sering melakukan abuse of power dalam arti sombong dan marasa berkuasa, akibatnya akan fatal.

Karena demokrasi sebenarnya adalah permainan otak, permainan logika, demokrasi adalah domain akal. Bukan otot.

Sebuah partai politik harus bekerja dengan nalar demokrasi dan nalar bernegara full, jangan dicampur dengan nalar selain itu.

Partai tidak boleh mempertontonkan otot nya kepada rakyat, apalagi kepada para pendukungnya. Ini feodal.

Partai adalah pabrik pemikiran, ruang debat ilmiah, dan seni menghasilkan sebuah kebijakan yang bermanfaat untuk hajat hidup orang banyak.

Mempertontonkan gaya fundamentalsime dalam sebuah partai bukanlah masanya lagi, kita sudah jauh melangkah kedepan.

Ini yang sering saya kritik dari sebuah partai islam: tontonan feodalisme yang kuat dan tontonan arogansi diluar sistem demokrasi.

Efek dari mempertontonkan nalar feodalisme tadi membuat sebuah partai tidak akan pernah besar, walaupun mereka ikut 100x pemilu.

Yang kita butuhkan adalah fairplay dalam bingkai organisasi modern, ini yang sulit. Karena kebanyakan masih memakai gaya lama yang sudah tidak relevan.

Paham fundamentalisme dalam sebuah partai politik harus benar benar dikikis habis, selain sudah tidak zaman, ini juga tidak membawa efek positif kepada rakyat.

Coba perhatikan, kebanyakan partai politik di indonesia dengan nalar feodalisme yang kental, mareka hanya mengisi papan bawah klasemen. Tidak pernah naik kelas.

Makanya ilmu demokrasi itu mahal, yang tidak menguasainya biasanya akan ugal ugalan lalu mengatasnamakan stempel jabatan sambil mencari alasan.

Sebuah partai yang lahir di era modern, seharusnya full bermain pada logika demokrasi, bukan logika teokrasi.

Sejatinya tidak ada kursi halal atau kursi haram, yang ada hanya kursi istana atau kursi di senayan. Menakar halal haram dengan rumus teokrasi dalam demokrasi bisa menyimpang.

Demokrasi itu sehat kalau kita pakai rumus yang sehat, tapi kalau dicampur dengan logika logika utopis diluar itu, ini yang merusak. Gak akan nyambung.

Sejarah biasanya akan terulang, hanya satu yang membuat sejarah akan lahir berbeda, yaitu ilmu dan cara yang kita pakai harus berbeda, dengan itu sejarah akan berubah.

Bangsa ini sekarang sedang larut dalam rutinitas demokrasi seremonial, bukan demokrasi substansial, kita larut dalam rutinitas bernegara yang monoton dan tidak membawa kemajuan, rutinitas dengan gaya lama yang tidak pernah terukur.

Partai partai lahir dan tenggelam selama ini juga larut dalam acara acara seremonial. Tanpa bisa berhitung apa dan bagaimana narasi yang dibangun. Akhirnya usia partai bertambah, tapi maslahat semakin berkurang. Ada yang salah.

Banyak partai hidup dengan memanfaatkan kebodohan dan keawaman rakyat termasuk partai partai islam terutama partai partai liberal. Ini sudah tradisi.

Harusnya, dengan bertambahnya usia sebuah negara, maka negara itu harus terus lebih maju, lebih sejahtera, lebih aman dan lebih nyaman.

Partai politik yang menjadi tulang punggung demokrasi sayangnya bukan memperbaiki, tapi menikmati kerusakan dan kesemrautan ini dengan sengaja.

Ingat, tidak ada demokrasi tanpa kesejahteraan, tidak ada demokrasi tanpa penegakan HAM, tidak ada demokrasi tanpa kebebasan berpendapat. Kalau semua itu tidak ada di negara ini, maka jargon demokrasi dari mulut politisi sedang berbohong.

Mengajak rakyat awam dalam demokrasi tentu bukan tugas ringan, tapi membiarkan mereka tidak paham dan terus buta demokrasi juga musibah jangka panjang.

Indonesia butuh partai modern yang benar benar punya nalar demokrasi murni bukan partai teokrasi yang suka menipu rakyat dengan dalil dalil agama yang dipaksakan.

Indonesia butuh partai dengan DNA nasionalis yang mampu merangkul semua anak negeri tanpa memasukkan timbangan baru diluar sistem demokrasi.

Indonesia butuh pemimpin yang paham demokrasi dan mampu melaksanakan demokrasi sesuai rumus rumus demokrasi modern bukan dengan nalar orde lama, orde baru, atau nalar feodalisme eklektisis yang mengatasnamakan agama.

Tengku Zulkifli Usman.