Itu cuma bayangan dan hayalan saya terhadap situasi akhir dari polemik revisi UU KPK, semoga saja benar-benar menjadi kenyataan.
Setelah dibombardir seluruh elemen masyakat dan Civitas Perguruan Tinggi, juga para aktivis anti korupsi, yang menolak revisi UU KPK, DPR pun dibuatnya tak berdaya.
Sebagaimana kita ketahui, dari Kampus Universitas Gajah Mada (UGM), yang mana Presiden Jokowi merupakan salah satu alumninya, para guru Besar dan Mahasiswa menolak dengan tegas terhadap revisi UU KPK.
Begitu juga beberapa Perguruan Tinggi lainnya. Revisi UU KPK dianggap sebagai upaya pelemahan KPK, penolakan tersebut tentunya juga mendapat respon yang positif dari Presiden Jokowi, yang mana dianggap menyetujui rencana revisi UU KPK.
Ternyata Presiden Jokowi berhasil mempengaruhi reaksi masyarakat terhadap upaya untuk pelemahan KPK. Sebagai sebuah strategi untuk memancing reaksi masyarakat secara umum, Presiden Jokowi terbilang berhasil.
Memang efek dari strategi tersebut, Jokowi menjadi target serangan dari masyarakat yang menolak revisi UU KPK. Sementara DPR selaku inisiator aman-aman saja. Padahal seharusnya DPR pantas menjadi target yang diserang.
Politik itu mahal, bahkan untuk kalahpun kita harus mengeluarkan banyak uang. ~ Will Rogers
Memang kadang berhadapan secara frontal dengan DPR, tentulah perlu sebuah strategi yang jitu, agar argumentasi yang dikemukakan kepada DPR mempunyai dasar yang kuat.
Pressure masyarakat terhadap Jokowi agar menolak revisi UU KPK sepertinya membuahkan hasil, dan itu bisa menjadi senjata bagi Jokowi untuk menolak revisi UU KPK yang diusulkan DPR.
DPR tentunya tidak bisa berbuat apa-apa, Jika Presiden Jokowi dan seluruh elemen masyarakat menolak secara tegas revisi UU KPK. Emang berani DPR berhadapan dengan keinginan rakyat, sementara DPR sendiri merupakan representasi dari rakyat itu sendiri.
Sangat mudah akhirnya Jokowi mematahkan keinginan DPR untuk merevisi UU KPK, Jokowi tinggal mengatakan;
"DPR 'kan dengar sendiri reaksi masyarakat terhadap Revisi UU KPK? Lihat sendiri para mahasiswa, guru besar, juga aktivis anti korupsi pada menolak, toh saya sendiri juga sudah menolak 4 poin yang mendasar dari draft tersebut...Ya sudah batalkan aja revisinya... gitu aja kok repot"
Itu cuma bayangan dan hayalan saya terhadap situasi akhir dari polemik revisi UU KPK, semoga saja benar-benar menjadi kenyataan. Dan ini juga cuma guyonan saya, makanya juga diposting di rubrik Humor.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
