People Power dalam Demokrasi

Bukankah dalam demokrasi pilihan mayoritas rakyat adalah orang yang mendapatkan mandat? Indonesia mau dihancurkan dengan perang saudara?

Jumat, 19 April 2019 | 14:05 WIB
0
91
People Power dalam Demokrasi
Mahasiswa Menguasai Gedung DPR, 1998 (Kompas.com)

Menurut KBBI daring arti kata demokrasi adalah (1) (bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; (2) gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Bagaimanakah people power dalam demokrasi?

Demokrasi atau Democracy dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani, Demokratia. Kata Yunani ini berasal dari dua kata Demos yang berarti rakyat dan Kratos yang berarti berkuasa.

Dalam demokrasi modern, kekuasaan rakyat dijalankan oleh wakil yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Demikian juga di Indonesia, bahkan dalam Pancasila juga ada satu sila yang mencerminkan demokrasi yaitu sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”

Inilah sebenarnya people power atau kekuatan rakyat dalam demokrasi. Rakyat menggunakan hak suaranya dalam pemilu untuk memilih wakil atau bahkan seorang pemimpin daerah dan negara seperti presiden.

Tetapi memang ketika demokrasi tidak terwujud dan sebuah negara dipimpin oleh pemimpin yang cenderung otoriter atau bahkan bisa disebut diktator. Rakyat bisa saja turun ke jalan untuk menuntut pemimpin tersebut untuk turun.

Filipina

Ferdinand Marcos berkuasa sejak tahun 1965-1986. Marcos memimpin dengan tangan besi dan korup. Dicurigai oleh KPK Filipina telah mencuri senilai USD 10 miliar uang rakyat.

Pada tahun 1986, rakyat akhirnya sudah tidak tahan lagi dan memaksa Marcos untuk turun. Perjuangan ini dipimpin oleh salah satunya Corazon Aquino, janda dari mendiang Senator Benigno Aquino yang tewas karena dibunuh.

Indonesia

Soeharto berkuasa selama 32 tahun di Indonesia. Setelah mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Di masa ini setiap kali ada pemilu, tidak membutuhkan lembaga survei untuk mengadakan survei atau pun hitung cepat. Pemenang pemilu selalu Golkar dan MPR selalu memilih Soeharto untuk melanjutkan jabatan presiden.

Bagi yang mengalami sekolah di era orde baru. Mungkin harap-harap cemas agar tidak banyak menteri yang diganti. Karena akan susah untuk menghafal kembali nama-nama menteri yang baru.

1998 setelah ada kerusuhan dan pembunuhan terhadap mahasiswa Trisakti. Mahasiswa dan rakyat akhirnya bergerak. Amien Rais seharusnya ingat dengan perjuangan ini, atau memang sudah lupa? Penyebab rakyat bergerak untuk menuntut Soeharto turun?

Malaysia

Pemilu terakhir Malaysia yang akhirnya dimenangkan oleh Mahatir Mohamad. Adalah sebuah contoh yang bagus tentang bagaimana rakyat menunjukkan kedaulatannya dengan tidak lagi mendukung Najib Razak dan UMNO.

Najib Razak yang berkuasa sejak tahun 2009 sampai 2018 sekarang ini sedang menghadapi sidang atas dugaan korupsi yang dilakukan pada masa berkuasa. Rakyat Malaysia yang muak akhirnya tidak lagi memberikan mandat kepada UMNO dan Najib Razak melalui pemilu.

Indonesia 2019

Amien Rais menyatakan akan menggalang people power jika ada kecurangan dalam pemilu. Seperti yang saya tulis di atas mungkin sudah lupa bahwa dia adalah salah satu tokoh yang membawa Soeharto turun karena otoriter.

Di sisi lain rakyat sudah memilih dan tinggal menunggu hasil resmi KPU mengumumkan siapa pemenangnya. Rakyat yang tetap berani menggunakan hak pilih di tengah usaha intimidasi yang akhirnya gagal. Rakyat telah menggunakan kekuatannya (people power dalam demokrasi) dengan menggunakan hak suara untuk memilih baik wakil di legislatif maupun presiden Indonesia 2019-2024.

Dari hasil hitung cepat oleh lembaga kredibel yang secara historis sudah terbukti kesahihannya,  sebenarnya rakyat sudah bisa mendapat gambaran siapa yang akan menang. Namun sayangnya ada pihak yang tidak mau mengakui ini dan malah mengklaim kemenangan.

Pihak yang mengaku melakukan hitung cepat bahkan real count internal. Tetapi tidak mau membuka data-data dan lembaga yang melakukan hitung cepat dan perhitungan riil. Sehingga tidak bisa divalidasi keabsahannya.

Jika memang hasil KPU membuktikan bahwa rakyat menghendaki petahana Jokowi-Amin menjabat untuk periode 2019-2024, apakah tetap akan dikerahkan massa untuk menolak?

Apakah ini yang dinamakan demokrasi? Bukankah dalam demokrasi pilihan mayoritas rakyat adalah orang yang mendapatkan mandat? Indonesia mau dihancurkan dengan perang saudara?

***