Penguasaan Lahan, Sekali Tepuk Dua Nyamuk Mati

Selasa, 19 Februari 2019 | 20:34 WIB
0
177
Penguasaan Lahan, Sekali Tepuk Dua Nyamuk Mati
Prabowo Subianto (Foto: Nusantara.News)

Debat semalam sudah usai. Namanya politik terserah seperti apa mau dimaknai. Lha sepak bola yang jelas menang kalahnya saja masih bisa dibuat geger oleh pendukung masing-masing. Apalagi politik yang tidak jelas menang atau kalahnya.  Perdebatan antarpendukung dan saling klaim.

Kelucuan itu tidak akan pernah selesai karena memang kondisi berpolitiknya masih seperti ini. ada kelompok yang kudu menang, andalan pokok e dan tidak mau tahu kondisi real yang ada. Jiwa sportif masih tataran normatif dan dalam level basa-basi. Belum menyentuh sampai perilaku mengakui pihak lain unggul. Ada plus minus dari rival.

Salah satu yang paling telak, dan narasi yang dibangun selanjutnya menyerang pribadi. Toh menjadi tidak penting ketika itu adalah fakta, padahal pihak yang sama selama ini gembar-gembor  kekayaan negeri dikuasi 1% saja dari anak negeri. Atau kekayaan hanya mengalir pada elit. Ke mana kata-kata peduli pada rakyat miskin, ketika kekayaannya sebesar itu. Belum lagi dari mana didapatkannya tanah seluas itu?

Orde Baru dan Kehendak Menghidupkannya

Cukup ramai beberapa waktu lalu, ketika partai Berkarya dengan kepemilikan dan banyak tokoh elitnya adalah keturunan langsung Pak Harto hendak menghidupkan Orde Baru jika koalisi mereka menang. Masih semata klaim, mengulik ini dan itu kesulitan hidup di masa Orde Baru. Dan segala ulasan yang membeberkan beberapa kejadian pahit yang tidak diulang.

Semalam, hal itu mendapatkan konfirmasi dan pengakuan langsung dari si pelaku Orde Baru, ketika memiliki ratusan ribu hektare tanah dan itu bukan semata tanah ada juga mineral tambang yang akan  membuat kaya raya tujuh turunan dan itu karena tanjakannya siapa bukan?

Siapa mendukung koalisi 02 dan adanya Berkarya yang hendak menghidupkan kembali masa itu jelas keliru. Fatal memilih akan menyerahkan bangsa ini menjadi milik mereka sendiri dengan elitnya. Ke mana rakyat, memang hanya akan mengontrak kepada mereka? Ingat menantu saja mendapatkan ratusan ribu hektare, bagaimana anak-anak kandung, cucu, besan, dan seluruh anggota keluarga mereka?

Jawaban Jokowi yang mengatakan era pemerintahannya tidak membagi-bagi demikian, jelas membuat susah lagi untuk dapat membalas atau menjawab bagaimana lagi, fakta bertolak belakang selama ini.

Memperoleh sedikit konfirmasi pula, pantas ada aksi penolakan  dan penilaian buruk pembagian sertifikat selama ini. Kubu mereka  kemungkinan yang banyak terkena dampak yang merugikan mereka.

Orde Baru selesai dan yang memromosikan itu juga ikut selesai. Tidak ada lagi kesempatan, ketika terbukti bahwa model pengelolaan sumber daya alam dan tata kelola negara seperti itu. Tidak usah lagi  dipilih yang mengelola negara dengan cara demikian.

Capres 02 dan Kondisinya

Menjawab soal kepemilikan tanah cukup ksatria dengan mengaku dan mengiyakan. Patut diapresiasi. Soal melanggar hukum dengan luasan dan sebagainya bisa saja ditelusuri dan dijadikan bahan lebih lanjut. Cukup menarik, bahwa perilaku ugal-ugalan dan  tamak elit itu seperti itu. Pantas tidak  pernah ada respons soal pembuktian terbalik.

Selama ini hanya isu dan desas-desus belum ada pengakuan di depan publik, forum resmi, model bagi-bagi kekayaan negeri ini. Korupsi hanya berkisar pada suap, mark up, atau kong kalikong, belum ada sampai penguasaan lahan dengan cara memperoleh tidak jelas. Apa bisa hal ini dijadikan bahan untuk KPK membuat gebrakan baru?

Kalimat selanjutnya yang mengatakan lebih baik saya kelola daripada dalam penguasaan asing. Jelas ini omong kosong. Siapa sih yang menyerahkan tanah dan sumber daya mineral dan alam kepada pihak asing? Janganlah menepuk air mantan mertua yang terpercik dong. Konteks yang malah menjadi bumerang ketika pemerintah yang sekaligus menjadi rivalnya kali ini mengambil alih penguasaan sumber daya alam yang selama ini ada di dalam pengelolaa pihak asing.

Lucu dan menjadi pertanyaan adalah ketika mengaitkan apa-apa dengan asing, namun penolakan dan cibiran ketika pemerintah menyatakan bisa mengambil alih Free Port Indonesia. Bagaimana mereka menjawab dan mempertanggungjawabkan pernyataan dan sikapnya itu?

Dari dua hal sederhana ini, pengelolaan tanah dan kaitkan asing ini ada beberapa hal yang patut dilihat lebih jauh.

Pertama, mengakui bahwa pengelolaan tanah dan sumber daya selama  ini cenderung untuk bancaan. Dan mengakui sendiri kalau ia dan kelopok utamnya adalah 1% yang menguasai negeri ini. Apa iya masih mau diberi kesempatan untuk kembali menggunakan model yang sama.

Kedua, asing dan mengaitkan hal yang naif, bagaimana tidak dunia semakin mengglobal, apa yang penting itu bukan menakut-nakuti asing dan antiasing, namun menguatkan karakter dan kebanggaan akan negeri sendiri. Orang memilih produk dalam negeri dari pada luar negeri dan sejenisnya.

Ketiga, pasti jangan beri kesempatan Orba hidup lagi. Pilihan politik dilakukan dengan tidak lagi memilih partai dan kelompok yang mau menghidupkan Orba.

Salam...

***