Jakarta - Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dinilai menjadi faktor strategis dalam menjaga keseimbangan politik internasional, khususnya terkait konflik di Gaza. Kehadiran Indonesia dipandang penting untuk mencegah dominasi narasi dan keputusan sepihak yang berpotensi menguntungkan kepentingan politik Israel di berbagai forum global.
Pengamat militer sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai absennya Indonesia dari BoP justru akan membuka ruang kemenangan politik bagi faksi sayap kanan Israel. Menurutnya, peran Indonesia tidak hanya simbolik, melainkan menentukan arah misi stabilisasi dan keseimbangan kekuatan di lapangan.
“Jika kursi Indonesia di BoP kosong, maka kekuatan penyeimbang akan hilang dan membiarkan Israel serta sekutu dekatnya mendominasi setiap keputusan di lapangan. Logikanya memang brutal, namun nyata,” ujar Khairul.
Ia menambahkan bahwa rencana pengiriman sekitar 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza telah memicu kekhawatiran serius di kalangan kelompok garis keras Israel. Kehadiran pasukan Indonesia dinilai berpotensi menghambat kontrol Israel Defense Forces (IDF) serta mencegah skenario pemindahan paksa warga Palestina.
“Kehadiran fisik ribuan personel TNI di koridor ini akan memutus rantai kontrol Israel dan mencegah manuver pengusiran penduduk,” jelasnya.
Menurut Khairul, keberadaan TNI bukan semata menjalankan fungsi sebagai penjaga perdamaian, tetapi juga menjadi penanda geopolitik yang menegaskan bahwa Gaza bukan wilayah tanpa kedaulatan atau terra nullius. Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia di BoP justru memperluas makna perdamaian agar tidak direduksi hanya menjadi stabilitas semu tanpa keadilan substantif.
Sikap politik dua kaki Indonesia yang aktif di forum internasional sekaligus konsisten mendukung Palestina, dinilai memungkinkan Indonesia menjaga kedaulatan politiknya sembari meraih dukungan global dalam isu dekolonisasi dan pembangunan ekonomi. Dari perspektif komunikasi internasional, langkah Presiden Prabowo Subianto dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan pesan. Indonesia tidak mengubah posisi normatifnya, tetapi memilih kanal komunikasi yang memastikan suara keadilan dan kemanusiaan Palestina tetap terdengar di tingkat global. (*)
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
